Program Perempuan dan Anak, Efektifkah?

0
7
Juli Agustina
“Setiap lelaki dewasa wajib mencari nafkah bagi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya sampai kebutuhan sandang, pangan dan papan mereka terpenuhi secara menyeluruh,”

Oleh : Juli Agustina

PROGRAM pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak didorong masuk dalam perencanaan dan penganggaran desa/kelurahan mulai 2027. Langkah itu menjadi bagian dari penerapan Ruang Bersama Indonesia (RBI) yang di perkuat melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga Kementerian.

SKB tersebut ditandatangani Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Choiri Fauzi, serta Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Senin, 14 September 2026.

Wakil Gubernur Sumatera Utara, Surya bersama jajaran terkait mengikuti penandatanganan dan rapat tersebut melalui siaran langsung dari Kantor Gubernur Sumut di Medan.

Pemerintah daerah diminta memasukkan program RBI kedalam program kerja 2027. Program tersebut diarahkan menjadi ruang kolaborasi di tingkat desa dan kelurahan untuk memperkuat pemberdayaan perempuan sekaligus perlindungan anak.

Data 2024 mencatat Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebesar 0,421 dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) mencapai 91,85. Dan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tercatat 56,42 persen.

Salah satu bentuk penerapan RBI adalah Kebun Pangan Perempuan (KPP). Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas dan kepemimpinan perempuan, memperkuat gotong royong serta kemandirian ekonomi, sekaligus mendukung ketahanan pangan keluarga dan pemenuhan pangan bergizi bagi anak.

Berdasarkan data diatas, dengan partisipasi kerja perempuan yang mencapai 56,42 persen. Negara kita bukan kekurangan program untuk perempuan. Tetapi sistem demokrasi kapitalislah yang membuat perempuan harus bekerja membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidup yang saat ini serba mahal. Dengan alasan kesetaraan gender, akhirnya perempuan bekerja keluar rumah dengan berbagai profesi. Bahkan sampai ada yang harus meninggalkan keluarga untuk menjadi Tenaga Kerja Wanita ke negara tetangga.

Di Sumatera Utara jumlah penduduk yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 7.958.944 jiwa yang 68 persen dari total populasi, adalah wanita dalam usia produktif. Perempuan didorong untuk bisa melakukan semua pekerjaan yang biasanya hanya dilakukan oleh laki-laki.

Perempuan yang bekerja keluar rumah rentan mendapatkan kekerasan. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), sepanjang tahun 2025 tercatat sebanyak 1.975 perempuan dan anak di Sumatera Utara menjadi korban kekerasan.

Pada tanggal 13-19 April 2026 Komnas Perempuan melakukan pemantauan langsung di wilayah Sumatera Utara (termasuk Medan, Belawan, dan Mandailing Natal). Untuk menyoroti kerentanan perempuan pekerja di sektor perkebunan, perikanan, kelautan, industri hiburan malam, serta tempat kerja ekstraktif.

Di sektor perkebunan sawit banyak buruh perempuan khususnya yang berstatus harian lepas tidak mendapatkan jaminan kesehatan, perlindungan maternitas atau kerap mengalami kerentanan terhadap pelecehan seksual. Perempuan juga kerap menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan penyekapan. Pekerja wanita sektor domestik atau industri tertentu banyak yang mengalami penyekapan dan penganiayaan.

Perempuan seharusnya berada di dalam rumah-rumah mereka. Syariah Islam telah menetapkan bahwa wanita adalah seorang ibu dan pengatur rumah (ummun wa rabbah al-bayt). Mengasuh anak adalah merupakan suatu kewajiban, karena dengan menelantarkan anak, dia akan binasa.

Pengasuhan anak termasuk kategori menjaga jiwa (hifzh al nafs) yang telah di wajibkan oleh Allah SWT.

Syariah Islam telah memberikan kepada wanita tanggungjawab terhadap anak mulai dari hamil, kelahiran, penyusuan, dan pengasuhan. Selain itu Allah SWT juga memperbolehkan seorang wanita untuk menekuni aktivitas pertanian, industri, dan perdagangan. Tetapi tidak mengabaikan kewajiban utamanya yaitu sebagai seorang ibu dan pengatur rumahnya.

Faktanya saat ini perempuan yang bekerja keluar rumah banyak yang mengabaikan pengasuhan terhadap anak-anaknya. Sehingga anak-anak pada saat ini terjerumus kepada pergaulan bebas karena kurangnya pengawasan.

Saat ini perempuan dipaksa untuk ikut andil dalam pemenuhan kebutuhan primer keluarganya. Padahal di dalam Islam sudah menetapkan mekanisme pemenuhan kebutuhan primer.

Setiap lelaki dewasa wajib mencari nafkah bagi dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya sampai kebutuhan sandang, pangan dan papan mereka terpenuhi secara menyeluruh.

Allah SWT berfirman :
“Ayah wajib memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, juga seorang ayah menderita karena anaknya. Pewaris pun berkewajiban demikian. (TQS Al Baqarah [2] : 233).

Jadi mencari nafkah itu adalah kewajiban bagi seorang laki-laki, bukan perempuan. Bahkan jika tidak mampu maka kerabatnya yang terdekat wajib untuk menanggung nafkahnya. Kemiskinan struktural saat ini yang membuat perempuan harus bekerja.

Dan kemiskinan struktural ini adalah kenyataan pahit akibat penerapan ideologi Kapitalisme. Rakyat dibiarkan berjuang dengan prinsip survival of the fittest. Adapun negara hanya berfungsi sebagai regulator. Negara pun minim memberikan bantuan kepada masyarakat. Wallahu’alam bi ash shawab

Penulis Adalah Aktivis Dakwah