OPINI | POLITIK
“Kalimat “republik di dalam republik” terdengar heroik. Dramatis. Berjiwa sinetron. Tapi kalau diperiksa, ia kosong: kritik terhadap transparansi memang sah, tapi menyamakan bandara privat dengan ancaman kedaulatan?,”
Oleh : Dimas Supriyanto
ISU “bandara yang tidak bisa dimasuki aparat” sedang naik daun. Seperti biasa: sebuah obrolan di ruang diskusi dibesarkan, diputarbalikkan, lalu dijadikan amunisi politik — dengan nyawa utamanya: ketidaktahuan yang disulap menjadi kemarahan publik.
Ada yang lebih mengherankan? Tentu saja: bagaimana isu ini dengan lincah diarahkan ke pemerintahan sebelumnya, seolah-olah 10 tahun lalu ada upaya diam-diam mendirikan republik tandingan di Morowali.
Dramatis? Iya.
Masuk akal? Tidak.
Mari kita luruskan tanpa basa-basi.
Dua bandara, dua fungsi, dua kepemilikan — tapi publik disuruh percaya semuanya sama saja
Morowali punya dua bandara:
Bandara Morowali (Maleo) milik pemerintah, dan Bandara IMIP, milik perusahaan. Titik. Tidak ada kerumitan di situ. Sama seperti Anda punya rumah dan tetangga Anda punya rumah.
Tapi ada saja politisi yang ingin membuat publik percaya bahwa karena kita tidak bisa masuk rumah tetangga seenaknya, berarti tetangga sedang mendirikan negara baru.
Bandara Morowali (Maleo) adalah bandara negara, urusan publik, aparat bisa masuk kapan saja, imigrasi–bea cukai lengkap, semua standar berlaku. Jokowi yang meresmikan. Aman, jelas, terang benderang.
Adapun bandara satunya – Bandara IMIP – milik korporasi. Bandara khusus. Sama seperti bandara milik Freeport, Vale, Adaro, dan puluhan industri besar lain yang sudah ada puluhan tahun tanpa ada yang menjerit “kedaulatan hilang”.
Tetapi karena ini IMIP, dan karena ada pekerja asing dari China, maka imajinasi liar menjadi bahan bakar utama.
Narasi “aparat tidak bisa masuk” — antara miskomunikasi dan hasrat memperkeruh.
Benar bahwa aparat tidak bisa nyelonong masuk fasilitas privat. Hukum dasar objek vital mengatur demikian. Anda tidak bisa membawa satu kompi Kopassus ke pabrik mie instan tanpa koordinasi, tapi tidak berarti pabrik itu negara asing.
Dan fakta yang paling membanting narasi dramatis itu: 20 November 2025 lalu ada latihan Kopasgat di dalam kawasan IMIP.
Kalau benar negara tidak bisa masuk, bagaimana caranya pasukan elite lengkap dengan alutsista justru latihan di sana?
Tapi ya begitulah politik: fakta keras kalah oleh fantasi keras kepala.
Tidak ada bea cukai dan imigrasi? Ya, karena memang tidak boleh ada. Itu bandara khusus, bukan internasional.
Bandara IMIP bukan bandara publik. Apalagi internasional. Karena itu tidak boleh menerima pesawat dari luar negeri. Tidak boleh memproses orang asing dari luar negeri.
Tentu saja – juga tidak boleh membuka jalur internasional gelap seperti imajinasi para pengusung teori “republik dalam republik”.
Semua orang asing tetap harus masuk lewat bandara internasional resmi, diproses imigrasi, baru terbang domestik atau lewat darat/laut ke IMIP.
Jadi kalau ada yang bilang “orang asing bebas keluar masuk tanpa kontrol negara,” maka itu hanya dua kemungkinan:
(1) Tidak tahu regulasi.
(2) Tahu, tapi lebih memilih membuat publik tidak tahu.
Bandara IMIP itu bukan anomali — bukan penyimpangan. Hanya publiknya yang disuguhi narasi berlebihan.
Di Indonesia, bandara korporasi bukan satu dua. Ada puluhan. Dari tambang emas sampai kebun sawit. Hukum yang mengatur sama. Pengawasan negara juga sama.
Yang berbeda di IMIP hanya tiga hal:
* ukurannya raksasa,
* pekerjanya puluhan ribu,
* sentimen anti-China selalu laku dijual.
Sisanya? Sama saja.
Mengapa isu ini tiba-tiba “darurat nasional”?
Karena cocok dijadikan peluru politik.
Sederhana.
Kalimat “republik di dalam republik” terdengar heroik. Dramatis. Berjiwa sinetron.
Tapi kalau diperiksa, ia kosong: kritik terhadap transparansi memang sah, tapi menyamakan bandara privat dengan ancaman kedaulatan? Itu sudah melompat dari nalar.
Ironisnya, isu ini diketahui publik justru karena negara melakukan latihan militer di sana. Kalau benar IMIP adalah negara asing, seharusnya tentara kita sudah ditembak di gerbang.
Kesimpulan paling jujur
Bandara Maleo (pemerintah):
* aman • legal • terkendali
Bandara IMIP (privat): • legal
* akses pakai protokol, bukan pematang sawah • diawasi negara
* perlu transparansi lebih, itu saja.
Yang selebihnya hanyalah gorengan politik: renyah, harum, tapi kadar faktanya nol. Dan seperti biasa, media yang malas cek fakta akan terus menghidangkannya. Publik menelan, politisi tersenyum, negara tercabik oleh ketidaktahuan yang diulang-ulang.
Begitulah nasib isu serius ketika masuk ke dapur politik: tidak meledak karena substansi, tapi karena bumbu sensasi. (*Kop/MasTe/Lpn6)


















