OPINI | POLITIK
“Tidak mungkin lah tanpa maksud angkat Zul sebagai Mentri kalau bukan kepentingan politik. Karena kalau urus Migor yang gagal di urus Mendag Lutfie,”
Oleh : Muslim Arbi
KALAU melihat formasi Reshuffle yang di umumkan Jokowi kemarin dengan mengganti 2 Mentri: Perdagangan dan Mentri ATR/BPN, Zulkifli Hasan dan Hadi Tjahjanto dan beberapa wakil Mentri dari: PSI, PBB dan PDIP. Nampak terbaca – Jokowi tetap perkuat posisi politik nya baik di pemerintahan maupun di partai politik untuk melangkah ke 3 Periode.
Setelah gagal menugaskan Luhut Binsar sebagai sebagai Korlap untuk Perpanjangan masa jabatan dan Tunda Pemilu. Jokowi tetap mencari cari lain untuk 3 Periode atau terus berkuasa.
Sejumlah indikasi kuat terlihat di lakukan oleh Jokowi untuk perpanjang jabatan atau tetap untuk lanjutkan 3 periode.
1. Jokowi dengan Istri nya Iriana terlihat dalam satu video sedang membagi bagi Kaos Jokowi. Padahal dia masih presiden dan bukan masa kampanye.
3. Relawan Projo mendekati Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) – yang terdiri dari Golkar – PPP dan PAN. Sebagai Relawan ada misi apa bertandan ke KIB. Projo kan bukan partai. Ngapaian KIB? Padahal KIB sedang bicara capres. Projo dekati KIB untuk lobby soal Ganjar atau soal Jokowi. Projo kan relawan Pro Jokowi bukan?
3. Mengapa Jokowi tetap drop Zulkifli Hasan dikabinet. Padahal Zul termasuk yang usung perpanjang masa jabatan yang langgar konsitusi. Penempatan Zul di kabinet dapat dianggap hadiah Jokowi terhadap PAN untuk bela kepentingan politik Jokowi. Tidak mungkin lah tanpa maksud angkat Zul sebagai Mentri kalau bukan kepentingan politik. Karena kalau urus Migor yang gagal di urus Mendag Lutfie, sehingga Jokowi dan Luhut kroyokan saja. Persoalan Migor tidak beres2 ko..
4. Menempat wakil Mentri dari PSI – Sekjen nya Raja Julian Antonio partai yang pasang badan buat Jokowi dan Sekjen PBB – Afriansyah Noor dianggap partai berbasis Islam dan sekaligus meredam Yusril Ihza Mahendra, Ketum PBB yang belakang mulai serang Jokowi dianggap perkuat kekuatan Jokowi di luar Parlemen. Karena kekuatan politik Jokowi di perlemen sdh di Kuasai: Golkar, PDIP, Gerindra, Nasdem, PKB, PAN, PPP sekitar – 82 %.
5. Penguasaan kekuatan 82 Persen di Plaemen di tambah dengan partai kecil seperti PSI dan PBB non parlemen di rekrut masuk kabinet. Jika Jokowi ingin Capres lagi atau perpanjang 3 periode tidak mungkin di tolak.
Apalagi Mentri2 dari Partai Koalisi tidak di utak atik oleh Jokowi. Golkar, PDIP nambah Wamen, Gerindra, PKB, Nasdem, dan PPP tetap di pertahan kan.
Lutfi dan Sofyan Jalil di buang dari Kabinet itu karena tidak punya basis partai. Di pecat dari Kabinet pun toh – ga ada partai yang ngamuk. Soal Mentri2 non partai yang di pertahan kan seperti Erick dan Bahalil dan Luhut di Kabinet meski sering di demo dan di kritik toh tetap di pertahankan.
6. Dari Formasi kekuatan di atas di tambah dengan Presidensial Threshold 20 Persen yang tetap di pertahan di MK. Bisa partai2 Koalisi Pendukung Jokowi tidak akan menolak jika nanti Jokowi akan maju lagi mencapreskan diri lagi. Bisa jadi jadi 82% partai di Parlmen akan mendesak Presiden untuk kelurahan Perppu atas UU Pemilu dengan alasan keadaan mendesak karena Jokowi akan terus melanjutkan kekuasaan nya di periode berikut nya agar apa yang telah di lakukan semalam hampir 2 periode ini lancar dan tidak terkendala.
Kalau melihat sikap Jokowi yang tidak pecat Luhut dan Bahalil soal perpanjangan masa jabatan dan memasukan Zulkifli Hasan di Kabinet. Rasa nya Jokowi punya agenda khusus dan masih berjuang keras untuk tetap berkuasa untuk periode berikutnya.
Tidak kah ini berarti: Jokowi mencoba meniru Xi Jinping di RRC untuk pertahan kan dan perpanjang jabatan nya ini dengan sistem Partai Tunggal nya. Partai Komunis Cina, PKC?
Beda nya di sini multi partai. Tapi trik2 urusan politik pengkondisian nya untuk perpanjang kekuasan di bikin seperti Partai Tunggal ya? Jakarta, 18 Juni 2022. (*)
*Penulis Adalah Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indoensia Bersatu
