OPINI | POLITIK | HUKUM
“Kekayaan yang keluar dari perut bumi Papua tak kembali ke rakyat, melainkan mengalir ke pemegang saham asing. Tragedi longsor ini hanyalah kelanjutan kolonialisme gaya baru. Kapitalisme global yang menghisap hingga darah buruh dan air mata rakyat kecil,”
Oleh : Amrullah Andi Faisal
Tragedi yang Berulang
Pada 8 September 2025, Papua kembali dirundung duka. Longsor besar di area tambang bawah tanah Freeport merenggut korban jiwa. Dari tujuh pekerja yang dinyatakan hilang, dua jenazah berhasil ditemukan hari ini, 20 September 2025. Pencarian masih berlangsung. Namun publik dapat melihat jelas, ini bukan sekadar bencana alam, melainkan tragedi kemanusiaan yang lahir dari kerakusan sistem tambang kapitalis.
Sejak lama, Freeport menjadi simbol dominasi asing di tanah Papua. Perusahaan raksasa ini mengeruk emas, tembaga, nikel, juga tenaga, serta nyawa buruh lokal. Penemuan jenazah pekerja hanyalah satu episode dari kisah panjang penderitaan rakyat Papua di bawah bayang-bayang industri ekstraktif.
Kecelakaan tambang pun bukan kali pertama. Pada 2013, runtuhan di tambang bawah tanah Big Gossan menewaskan 28 pekerja. Namun pola yang sama selalu terulang. Buruh menjadi korban, perusahaan lolos dari akuntabilitas, serta negara sebatas memberi janji evaluasi. Jadi, apa sebenarnya yang keliru?
Kapitalisme dan Nyawa Murah Buruh
Akar masalah ada pada paradigma kapitalisme. Dalam sistem ini, tambang semata dilihat sebagai sumber keuntungan. Manusia hanya dianggap sebagai tenaga produksi. Keselamatan mereka bisa dinegosiasikan, selama grafik laba terus menanjak.
Freeport menargetkan jutaan ton konsentrat tiap tahun. Untuk mencapainya, buruh diturunkan ke lorong-lorong curam dengan risiko tinggi. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, sebatas formalitas laporan audit. Regulasi lingkungan pun kerap diabaikan, asalkan ada restu pejabat.
Kapitalisme memang selalu acuh pada nilai manusia. Buruh hanyalah komponen biaya, bukan amanah yang wajib dijaga. Saat longsor terjadi, nyawa pekerja dianggap sebagai konsekuensi pekerjaan. Laporan kerugian perusahaan justru lebih sering jadi headline dibanding jeritan keluarga korban.
Negara Komprador, Penjaga Modal Bukan Nyawa
Tragedi ini juga menyingkap wajah asli negara sekuler. Bukannya berpihak pada rakyat, negara malah tampil sebagai komprador. Perantara yang menjual sumber daya rakyat demi kepentingan korporasi.
Sejak awal kontrak karya Freeport, negara tunduk pada kepentingan asing. Perpanjangan izin, kepemilikan saham, hingga jaminan keamanan militer diberikan begitu saja. Ironisnya, saham negara di Freeport justru membuat pemerintah terjerat konflik kepentingan. Bagaimana mungkin negara tegas menuntut perusahaan, jika ia ikut menikmati dividen?
Inilah wajah nyata sistem sekuler. Negara tidak hadir melindungi rakyat, melainkan menjadi mitra bisnis korporasi. Buruh yang mati dianggap collateral damage dari proyek investasi, sementara pejabat sibuk menghitung persentase penerimaan negara yang bisa diselamatkan.
Luka Papua yang Selalu Menganga
Bagi rakyat Papua, Freeport bukanlah berkah, melainkan luka. Tanah adat mereka digusur, gunung dibelah, sungai tercemar tailing, hutan gundul dan kampung tercerabut dari akar budaya. Kekayaan alam yang melimpah, justru melahirkan kemiskinan struktural.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan Papua tetap menjadi salah satu provinsi termiskin di Indonesia, meski puluhan tahun menampung tambang emas terbesar dunia. Artinya, kekayaan yang keluar dari perut bumi Papua tak kembali ke rakyat, melainkan mengalir ke pemegang saham asing. Tragedi longsor ini hanyalah kelanjutan kolonialisme gaya baru. Kapitalisme global yang menghisap hingga darah buruh dan air mata rakyat kecil.
Islam Menawarkan Solusi Sistemik
Islam hadir dengan menghibur keluarga korban dengan doa, sekaligus membawa solusi sistemik yang adil. Ada tiga prinsip utama dalam politik pertambangan Islam yang harus digarisbawahi.
Pertama, tambang besar adalah milik umum. Syariah menegaskan bahwa sumber daya alam berskala besar yang menyangkut hajat hidup orang banyak adalah milik umum. Abu Dawud meriwayatkan hadis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal, yaitu air, padang rumput dan api.” Para ulama menafsirkan api mencakup seluruh energi dan sumber daya vital, termasuk emas, tembaga, minyak, gas dan batu bara. Tambang tidak boleh dikuasai swasta, apalagi asing.
Kedua, negara mengelola untuk kemaslahatan rakyat. Dalam sistem Khilafah, negara mengelola tambang langsung lewat lembaga yang amanah. Hasilnya masuk ke Baitulmal untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan kesejahteraan rakyat. Tiada ruang bagi korporasi menguasai, tidak ada saham yang diperjualbelikan. Semua milik rakyat, dikelola negara dan dikembalikan kepada rakyat.
Ketiga, keselamatan jiwa dan kelestarian alam jadi prioritas. Dalam Islam, setiap jiwa manusia adalah amanah yang wajib dijaga. Imam Tirmidzi meriwayatkan sabda Rasulullah SAW, “Hilangnya dunia lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang Muslim tanpa hak.”
Karena itu, Khilafah memastikan keselamatan pekerja dengan standar tertinggi. Bila ada bahaya yang tak bisa diatasi, tambang ditutup. Tidak ada alasan target produksi, yang bisa menjustifikasi hilangnya nyawa. Demikian pula lingkungan, eksploitasi dilakukan sesuai daya dukung ekosistem. Sebab, merusak alam adalah kezaliman yang diharamkan.
Jalan Keluar
Tragedi Freeport mengingatkan kita. Selama kapitalisme dipertahankan, nyawa buruh akan terus jadi korban dan alam Papua akan terus hancur. Rakyat hanya mewarisi luka. Solusi parsial —audit, ganti rugi atau regulasi ketat— tak akan menuntaskan akar masalah. Karena akar sesungguhnya adalah paradigma sekuler yang memperlakukan tambang sebagai komoditas, bukan amanah.
Satu-satunya jalan keluar adalah meninggalkan kapitalisme, lalu kembali ke syariah Islam yang diterapkan total dalam naungan Khilafah. Dengan begitu, sumber daya alam akan dikelola adil, buruh terlindungi, lingkungan terjaga, serta hasil tambang benar-benar menjadi berkah bagi umat.
Dua jenazah yang ditemukan hanyalah simbol kecil dari ribuan korban kapitalisme tambang. Jika umat masih bergantung pada sistem sekuler, tragedi serupa akan terus berulang. Saatnya menoleh pada jalan Islam. Hanya Khilafah yang mampu mengakhiri kolonialisme tambang, melindungi nyawa buruh, dan mengembalikan Papua serta negeri ini kepada kemuliaannya. (**)
*Penulis Adalah Kolumnis Publik di Sinjai
