HUKUM | NUSANTARA
“Jika dalam waktu dekat tidak ada klarifikasi atau bukti kepemilikan sah, maka kasus ini akan ditingkatkan ke tahap penyidikan pidana. Kami akan telusuri seluruh rantai distribusinya, termasuk kemungkinan keterlibatan oknum dari institusi resmi,”
Singkawang | KALBAR | Lapan6Online : Di tengah seruan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperkuat kedaulatan dan ketahanan pangan nasional, justru ironi pahit muncul dari tapal batas Kalimantan Barat. Dua truk pengangkut beras ilegal yang diduga berasal dari Malaysia berhasil disergap aparat kepolisian di Kota Singkawang, pada Rabu (24/7/2025).
Operasi senyap yang digelar Satuan Tugas Pangan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Kalbar itu berlangsung sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Semai, Kelurahan Sungai Naram, Kecamatan Singkawang Utara. Dua unit truk diamankan. Satu di antaranya kedapatan mengangkut 180 karung beras polos tanpa label, seberat masing-masing 50 kilogram dan total 9 ton. Truk lainnya dalam kondisi kosong, namun diduga kuat bagian dari sistem logistik yang tersusun rapi.
Tak satu pun dokumen legal ditemukan di lokasi. Tak ada faktur, tak ada surat jalan, apalagi izin edar. “Ini kuat dugaan kami sebagai praktik penyelundupan beras dari luar negeri, kemungkinan besar dari Malaysia,” ungkap seorang petugas dari Kasubdit 1 Ditreskrimsus yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Kedua sopir langsung digiring ke Mapolsek Singkawang Tengah, sementara barang bukti dipindahkan ke Mapolda Kalbar untuk proses pendalaman. Hingga malam hari, tak ada pihak yang mengaku sebagai pemilik sah atas muatan tersebut. Menguatkan dugaan adanya “invisible hand” atau pemilik bayangan yang bersembunyi di balik layar.
“Jika dalam waktu dekat tidak ada klarifikasi atau bukti kepemilikan sah, maka kasus ini akan ditingkatkan ke tahap penyidikan pidana. Kami akan telusuri seluruh rantai distribusinya, termasuk kemungkinan keterlibatan oknum dari institusi resmi,” tegas petugas dari Satgas Pangan Polda Kalbar.
Fenomena ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Ini adalah tamparan keras terhadap komitmen bangsa dalam menjaga kedaulatan pangan nasional. Penyelundupan pangan bukan hanya menghancurkan pasar lokal dan menekan harga secara tidak wajar, tapi juga menjadi bentuk penghianatan terhadap nasib petani dan sektor pertanian dalam negeri.
Kalimantan Barat, sebagai kawasan strategis yang berbatasan langsung dengan Malaysia, kini menghadapi ujian serius. Jika jaringan mafia pangan lintas batas dibiarkan merajalela, maka ancaman terhadap ekonomi, hukum, dan stabilitas sosial hanya tinggal menunggu waktu.
Presiden Prabowo Subianto telah mencanangkan revolusi pangan. Tapi pertanyaannya kini., Apakah hukum cukup tajam untuk menembus bayang-bayang para pelaku utama yang bersembunyi di balik karung-karung beras tanpa nama ini?
*Rls | Yulizar | Lapan6Online
