POLITIK
“Massa aksi menegaskan akan memberikan tekanan publik secara masif apabila komitmen tersebut tidak dijalankan. Mereka juga menyatakan siap kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan tidak dipenuhi,”
Samarinda | KALTIM | Lapan6Online : Ribuan massa aksi 214 Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim (APM KT) dan Mahasis mengepung pintu masuk kantor DPRD Kaltim, di Karang Paci Samarinda, pada Selasa (21/04/2026) kemarin.
Gerakan aksi massa mahasiswa danorganisasi organisasi massa, LSM dan lainnya yang tergabung dalan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim, dari jam 09.00 WITA mulai berdatangan dan puncak sekitar pujul 11. Wita gerakan dari ribuan mahasiswa bergerak masuk kawasan mengepung kawasan gedung DPRD Kaltim.
Diawal aksi massa masa dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai semangat juang yang diikuti oleh seluruh massa aksi.
Dalamnorasinya massa mengecam kebijakan belanja Pemerinta provinsi Kaltim yang tidak pro terhadap rakyat miskin, mulai dari belanja mobil mewah 8,5 Miliar hingga renovasi rumah jabatan gubernur Kaltim senilai Rp25 Miliar yang sebelumnya ditantang anggota dewan itu sendiri.
Pantauan pewarta massa juga naik ke tiang baliho besar sisi kanan pintu masuk gedung dewan dan merobek baliho ucapan Hari Kartini yang disambut teriakan semangat massa aksi.
Kurang lebih 10 hongga 15 anggota Dewan dari semua Fraksi di DPRD Kaltim menemui aksi massa dan tandtangani tiga tuntutan yang di ajukan Mahasiswa dan Aliansi Perjuangan Masyarakat Kaltim.
Tiga Tuntutan adalah :
1. Melakukan audit dan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Kaltim di era Rudy Mas’ud
2. Mendesak penghentian praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Pemprov Kaltim
3. Mendesak DPRD Kaltim untuk menjalankan fungsi pengawasan secara independen dan maksimal
Isu nepotisme yang disorot antara lain, Hasanuddin Mas’ud sebagai Ketua DPRD Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud selaku Gubernur Kalimantan Timur, serta Hijrah Mas’ud yang menjabat sebagai Wakil Ketua II Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) dan ditunjuk langsung, sehingga dinilai sarat kepentingan kekeluargaan.
Massa aksi menegaskan akan memberikan tekanan publik secara masif apabila komitmen tersebut tidak dijalankan. Mereka juga menyatakan siap kembali turun ke jalan dengan jumlah massa yang lebih besar jika tuntutan tidak dipenuhi.
Sementara itu, secara terpisah Nuruddin, Ketua DPD LP3K-RI Kalimantan Timur kepada awak media menegaskan,”Ini gerakan yang musti diberikan apresiasi, rakyat sudah jenuh dengan dugaan sistem dinasti yang seakan sudah menjadi tradisi. Bumi Etam harus steril dari “Tikus-tikus Berdasi”, gaya parlente tapi perlahan menggerogoti uang rakyat, sedangkan rakyatnya makin sekarat. Harus segera ditindaklanjuti aksi massa warga Kaltim ini, “ tegas Nuruddin. (*Kop/Agazali/BM/Lpn6)
