EDUKASI | POLITIK
“Jangan sampai bangunan megah ini justru menjadi proyek mercusuar yang kekurangan tenaga pendidik atau tidak memiliki kurikulum yang tepat sasaran. Jika tidak direncanakan secara menyeluruh, program ini berpotensi menjadi beban bagi daerah,”
Pontianak l KALBAR l Lapan6online :Pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
Melalui Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Kalimantan Barat resmi dilaksanakan di Pontianak.
Proyek yang berada di bawah tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum tersebut dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Kalimantan Barat.
Berdasarkan papan informasi proyek di lokasi kegiatan, pembangunan ini memiliki nomor persetujuan bangunan gedung SK-PBG-617104-14112025-006.
Dalam pelaksanaannya, proyek ini didukung oleh Konsultan Manajemen Konstruksi Kanta KSO Galih Karsa. Sementara itu, kontraktor pelaksana yang ditunjuk adalah WIKA-Cipta-Wege KSO.
Nilai kontrak pembangunan Sekolah Rakyat ini mencapai Rp231.834.701.628 yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2025–2026.
Masa pelaksanaan pekerjaan ditetapkan selama 240 hari kalender, dengan masa pemeliharaan selama 180 hari kalender setelah pekerjaan dinyatakan selesai.
Pembangunan Sekolah Rakyat ini diharapkan menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperluas akses pendidikan yang layak dan berkualitas bagi masyarakat Kalimantan Barat, baik di tingkat kabupaten maupun kota.
Kehadiran fasilitas pendidikan yang representatif diyakini mampu mendorong peningkatan mutu sumber daya manusia serta mendukung pemerataan pembangunan di wilayah tersebut.
Dengan dukungan anggaran yang signifikan serta pengawasan manajemen konstruksi yang profesional, proyek ini diharapkan dapat berjalan sesuai jadwal dan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan.
Pengamat Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, SH, menilai pembangunan gedung Sekolah Rakyat dengan alokasi dana APBN mencapai Rp231,8 miliar patut diapresiasi, pada Minggu (1/3/2026)
Namun, menurutnya, proyek sebesar ini juga memerlukan pengawasan ketat serta analisis program jangka panjang terkait keberlanjutan operasional sekolah tersebut.
Dari perspektif kebijakan publik, transparansi dan akuntabilitas anggaran menjadi hal yang sangat penting, mengingat nilai Rp231 miliar bukanlah jumlah yang kecil untuk satu proyek fasilitas pendidikan.
Proses pengadaan barang dan jasa, lanjutnya, harus dipastikan berjalan sesuai Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta memenuhi ketentuan Undang-Undang Bangunan Gedung.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya kejelasan status aset tanah tempat sekolah dibangun guna menghindari potensi sengketa agraria di masa depan yang dapat menghambat operasional pendidikan.
Lebih jauh, pembangunan fisik, menurutnya, harus dibarengi dengan kesiapan “software” dalam bentuk sumber daya manusia. Pemerintah daerah perlu menyiapkan skema operasional yang matang, termasuk tenaga pendidik dan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal.
“Jangan sampai bangunan megah ini justru menjadi proyek mercusuar yang kekurangan tenaga pendidik atau tidak memiliki kurikulum yang tepat sasaran. Jika tidak direncanakan secara menyeluruh, program ini berpotensi menjadi beban bagi daerah,” tegasnya.
Dengan perencanaan yang komprehensif serta pengawasan yang transparan, pembangunan Sekolah Rakyat diharapkan benar-benar menjadi investasi jangka panjang bagi peningkatan kualitas pendidikan di Kalimantan Barat.
*Yulizar Lapan6Online
