OPINI I POLITIK
“Menekan para Mentri untuk tunduk pada kepentingan dan keputusan Politik dinasti nya adalah bentuk nyata dari pelanggaran Amanat Reformasi. Reformasi 1998 adalah Anti – KKN,”
Oleh : Muslim Arbi
Dengan merestui Gibran Rakabuming Raka sebagai Cawapres Prabowo, Jokowi telah khianati Reformasi 1998 secara nyata.
Jokowi tidak punya andil dalam Gerakan Mahasiswa dan Rakyat pada Reformasi 1998. Jokowi di untungkan oleh PDIP yang mengawal nya menjadi Walikota, Gubernur hingga presiden 2 periode.
Di periode kedua dan diakhir masa jabatan nya sebagai presiden. Jokowi membangun dinasti politik nya. Mantu nya sebagai walikota Medan, Putra nya Gibran sebagai Cawapres, puteranya Kaesang sebagai ketua PSI dan Ipar nya : Anwar Usman sebagai Ketua dan Hakim Mahkamah Konsitusi.
Secara lengkap Jokowi telah memantapkan untuk bangunkan bangunan dan dinasti politik secara meyakinkan diri nya.
Jokowi juga terlihat telah memaksa Mentri-mentri di Kabinetnya untuk mendukung penuh ambisi politik dinasti nya. Sehingga semua Mentri kabinet nya menyerah pada kepentingan dinasti nya. Mentri Pertahanannya, Prabowo Subianto, Menko Airlangga, menko perekonomian nya, Mentri Perdagangan nya, Zulkifli Hasan harus tunduk pada keputusan politik nya.
Publik juga heran dengan keputusan Partai Demokrat harus dukung Koalisi Indoensia Maju (KIM). Padahal Demokrat dukung KIM pasangan Prabowo-Gibran ini. Ibarat Kerbau di cocok hidung.
Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, Jokowi telah menggunakan kekuasaan untuk menekan pemerintahan nya harus tunduk pada kepentingan politik nya. Hal ini, bukan saja langgar fatsun, etika, moral dan konsitusi tapi juga khianati Reformasi 1998.
Reformasi menumpas KKN. Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
KKN yang jadi musuh Reformasi dipraktekkan dengan tanpa rasa malu oleh Jokowi.
Menekan para Mentri untuk tunduk pada kepentingan dan keputusan Politik dinasti nya adalah bentuk nyata dari pelanggaran Amanat Reformasi. Reformasi 1998 adalah Anti – KKN.
Politik Dinasti adalah Politik KKN yang di tumpas dan di lawan saat Reformasi. Sehingga dapat di katakan Politik Dinasti Jokowi adalah Politik KKN.
Diakhir kekuasaan nya seharusnya Jokowi bangun legasi pemerintahan yang lebih demokratis, konstitusional dan menjunjung tinggi amanat Reformasi yang telah menghantarkan nya sebagai Presiden 2 periode malah.
Sebalik nya merusak Reformasi dan merusak Indonesia dengan politik Dinasti.
Jadi, jangan heran kalau saat ini. Jokowi menjadi musuh Reformasi dan Musuh Rakyat yang anti KKN Dinasti. Sawangan: 30 Oktober 2023. (*)
*Penulis Adalah Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu