POLITIK | OPINI
“Memproduksi atau sekadar meneruskan (forward) berita bohong bukan lagi sekadar khilaf, melainkan tindakan kriminal yang mencederai kesehatan publik.”
Pontianak | KALBAR | Lapan6Online : Dunia digital sedang terinfeksi virus disinformasi akut. Baru-baru ini, sebuah narasi menyesatkan mencatut nama Gubernur Kalimantan Barat dalam pusaran kasus hukum fiktif. Judul bombastis “MAUNG: Hukum Harus Adil” menyebar liar layaknya sel kanker, memicu inflamasi sosial sebelum sempat dikonfirmasi. Faktanya? Isu tersebut hanyalah residu imajinasi tanpa dasar.
Kesehatan mental kolektif terancam akibat konsumsi konten toksik. Membaca informasi tanpa filter ibarat memasukkan racun ke dalam sistem saraf pusat.
Masyarakat butuh dosis literasi tinggi guna membedakan fakta medis dari sekadar halusinasi naratif.
Mencegah infeksi hoaks dimulai dari sanitasi asupan informasi. Pastikan sumber berita berasal dari media arus utama terverifikasi, bukan akun anonim beraroma sampah digital.
Membaca secara utuh, bukan sekadar memamah judul, merupakan bentuk preventif agar logika tidak lumpuh.
Berpikir kritis menjadi antibodi utama saat menghadapi klaim-klaim emosional yang manipulatif.
Gunakan alat uji fakta sebagai mikroskop pendeteksi kebenaran. Sebelum jempol menekan tombol “bagikan”, lakukan karantina pikiran.
Bertanyalah, apakah data ini sehat bagi publik? Jika tidak, segera musnahkan di tempat sampah memori.
Bahaya Patologis Disinformasi
Hoaks bukan sekadar salah ketik, melainkan polusi mental yang merusak kohesi sosial. Dampak psikologisnya nyata kepanikan massal, paranoia akut, hingga degradasi kepercayaan pada institusi.
Menyebarkan berita palsu berarti menyuntikkan patogen kerusuhan ke tengah kerumunan masyarakat.
“Memproduksi atau sekadar meneruskan (forward) berita bohong bukan lagi sekadar khilaf, melainkan tindakan kriminal yang mencederai kesehatan publik.”
Sanksi Pidana Mematikan
Negara telah menyiapkan prosedur bedah hukum melalui UU Nomor 1 Tahun 2024 (Revisi UU ITE).
Mereka yang gemar melakukan transplantasi kebohongan terancam amputasi kebebasan. Pasal 28 ayat (3) secara eksplisit mengeksekusi penyebar informasi palsu pemicu kerusuhan dengan vonis penjara maksimal enam tahun atau denda Rp1 miliar.
Bagi spekulan informasi yang merugikan konsumen, Pasal 28 ayat (1) siap mencabut hak finansial melalui denda serupa.
Memanipulasi dokumen elektronik atau menyebarkan hoaks sosial bukan lagi sekadar hobi, melainkan tiket menuju isolasi di balik jeruji besi.
Jadilah generasi cerdas digital. Maka, jaga imunitas nalar, patuhi protokol informasi, dan tetap sehat secara intelektual. (*WN/BM/SPL/Lpn6)
