OPINI | POLITIK
“Tetapi ironisnya, makanan yang diberikan oleh petugas negara, yang seharusnya memberikan nutrisi dan mencegah stunting, ternyata malah berakhir membuat para siswa keracunan,”
Oleh : Nurul Fahira
BERITA keracunan semakin berdatangan. Dikabarkan bahwa hasil uji laboratorium kasus keracunan massal MBG (makan bergizi gratis) di Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen telah keluar dan dilaporkan ke pemerintah daerah setempat.
Dari hasil laboratorium tersebut ada sejumlah hal yang harus dievaluasi bersama agar kejadian keracunan ratusan siswa tidak terulang. Sebelumnya, kasus keracunan massal terjadi setelah siswa dan guru mengonsumsi makanan yang disediakan. Pihak SPPG Gemolong juga telah berjanji untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap musibah ini (rri.co.id, 26/8/2025).
Sungguh disayangkan dan seharusnya hal seperti ini tidak terjadi. Semestinya dinas setempat melakukan uji berkali-kali untuk menguji apakah makanan dan minuman yang diberikan kepada para siswa dapat dikonsumsi dengan layak.
Kalau sampai kasus keracunannya ini bukan hanya sekali, tetapi bahkan berkali-kali, sudah seharusnya dinas setempat berbenah. Atau bahkan pihak kementrian dan pemerintah seharusnya ikut turun tangan bertanggung jawab.
Dilaksanakannya program MBG ini sejatinya merupakan program unggulan kampanye dari presiden yang bertujuan untuk mengentaskan masalah malnutrisi pada anak, pertumbuhan ekonomi nasional, mengatasi masalah stunting, serta untuk meningkatkan kualitas pemberian gizi pada anak.
Ibarat kata, makanan yang biasa para siswa makan katakanlah kurang bernutrisi. Tetapi ironisnya, makanan yang diberikan oleh petugas negara, yang seharusnya memberikan nutrisi dan mencegah stunting, ternyata malah berakhir membuat para siswa keracunan.
Seharusnya ini menjadi bahan evaluasi pihak-pihak terkait. Semestinya belajar dan berkaca kepada negara yang sudah menerapkan program makan bergizi gratis ini dan berhasil serta berkelanjutan.
Kalau tidak, ini menjadi bukti bahwa telah nampak lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap menjalankan segala program-programnya. Sehingga yang terjadi adalah membahayakan kesehatan masyarakatnya sendiri.
Dengan banyaknya kasus keracunan yang terjadi, kita dapat menilai bahwa program ini kurang matang dari segi perencanaan, pengawasan dan pelaksanaan.
Apakah program ini hanya sekedar menarik hati masyarakat tanpa dipikirkan dan ditinjau ulang proses pelaksanaannya? Entahlah, hanya pihak-pihak terkait yang dapat menjawabnya. Namun yang pasti, program MBG ini masih dan masih sangat jauh dari tujuan awalnya.
Dalam islam, tentunya urusan pangan semestinya memang urusan negara, sehingga titik kritis pelaksanaannya murni semata-mata hanya untuk mensejahterakan masyarakatnya.
Di samping itu, ketaqwaan kepada Allah juga menjadi pelaksanaan tata negara. Kehadiran Islam adalah jawaban atas persoalan buruknya pemenuhan pangan dan gizi masyarakat.
Hal ini terjadi karena karakter peradaban Islam yang bersifat manusiawi, dan Islam telah dipersiapkan untuk menyelesaikan masalah manusia hingga akhir zaman, termasuk di abad ini.
Dalam perspektif Islam, pangan dan gizi merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang menuntut kehadiran negara sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin pemenuhannya, mulai dari aspek keamanan pangan hingga kecukupan gizi yang terpenuhi.
Allah Swt. telah memberikan amanah mengenai hal ini melalui perannya sebagai raa’in dan junnah.
Namun selain itu, negara dalam islam tidak hanya berfokus kepada pangan yang diberikan kepada masyarakatnya, tetapi juga lapangan pekerjaan.
Masyarakat difasilitasi agar dapat menghidupi kebutuhannya sendiri. Sehingga tidak seperti hari ini yang rakyat dibiarkan untuk tunggang-langgang sampai mencari ke negeri sebelah, serta hanya dengan memberikan bantuan sosial belaka. (**)
*Penulis Adalah Mahasiswi USU
