Defisit Anggaran, Bukti Kapitalisme Menjerat Negeri

0
135
Ilustrasi

OPINI | POLITIK | EKONOMI

“Rakyat membayar dua kali. Pertama lewat pajak yang mencekik. Pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan dan pungutan daerah. Kedua, lewat cicilan utang ribawi. Setiap surat utang yang diterbitkan berbunga. Bunga itu dibayar dari keringat rakyat,”

Oleh : Amrullah Andi Faisal

Defisit Terulang, Rakyat Terjerat
Pemerintah mengumumkan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara hingga Agustus 2025. Defisit mencapai Rp321,6 triliun, setara 1,35% dari Produk Domestik Bruto. Angka ini kelihatan kecil, tapi masalahnya besar. Penerimaan negara turun, belanja naik. Jurang makin lebar.

Solusi yang dipakai selalu sama, utang. Gali lubang tutup lubang. Bunga berjalan. Generasi berikutnya menanggung. Rakyat yang jadi korban.

Amrullah Andi Faisal/Foto : Ist.

Rakyat membayar dua kali. Pertama lewat pajak yang mencekik. Pajak pertambahan nilai, pajak penghasilan dan pungutan daerah. Kedua, lewat cicilan utang ribawi. Setiap surat utang yang diterbitkan berbunga. Bunga itu dibayar dari keringat rakyat.

Pertumbuhan yang Menipu
Defisit selalu dibungkus narasi stimulus ekonomi atau dorongan pertumbuhan. Pemerintah bangga dengan PDB 5%. Infrastruktur dibangun, proyek mercusuar dikejar.

Tapi di lapangan, jalan rusak masih menganga. Harga pangan makin mahal. Lapangan kerja seret. Angka pertumbuhan hanya fatamorgana. Indah di kertas, pahit di perut rakyat.

Inilah wajah kapitalisme. Ia menilai dengan angka, bukan dengan kesejahteraan nyata. Ia memuja PDB, tapi kemiskinan merajalela.

Lingkaran Setan Utang
Utang negara makin menumpuk. Cicilan bunga bahkan lebih besar daripada anggaran kesehatan atau pendidikan. Janji efisiensi tinggal slogan. Proyek besar tetap jalan. Pemborosan tetap terjadi. Inilah lingkaran setan. Utang baru untuk melunasi utang lama. Defisit yang tak pernah berakhir.

Solusi Islam Sistemik
Islam menolak defisit abadi. Dalam Khilafah, Baitul Mal punya sumber pemasukan yang mandiri. Pertama, kepemilikan umum. Minyak, gas, tambang, hutan dan air adalah milik rakyat. Dikelola negara, hasilnya untuk umat. Tidak diserahkan ke korporasi asing.

Kedua, kepemilikan negara. Tanah, kharaj, jizyah, ghanimah, fai’. Semua jadi pemasukan tetap tanpa utang ribawi.

Ketiga, zakat. Dikelola negara, bukan lembaga swasta. Dialokasikan sesuai syariah, menghapus kemiskinan dari akarnya.

Yang paling penting, riba diharamkan. Tidak ada surat utang berbunga. Tiada APBN yang habis untuk cicilan bunga.

Belanja negara difokuskan pada kebutuhan rakyat: pendidikan, kesehatan, keamanan. Bukan pada proyek pencitraan.

Jalan Satu-Satunya
Defisit anggaran hanyalah gejala. Penyakit utamanya adalah sistem kapitalisme sekuler. Selama sistem ini dipertahankan, utang akan menumpuk, pajak akan menjerat, serta rakyat akan terus menanggung.

Sudah cukup. Negeri ini butuh jalan baru. Islam sudah menyiapkan sistem yang adil dan mandiri. Khilafah dengan Baitul Mal adalah solusinya. Sebuah sistem yang berpihak pada rakyat, bukan pada korporasi atau kapitalis global. (**)

*Penulis Adalah Kolumnis Publik di Sinjai