NEWS | HUKUM
“Ini bukan sekadar soal efisiensi fiskal. Pemotongan anggaran dari Rp3,7 miliar menjadi separuhnya menyimpan agenda tersembunyi. Media yang dekat dengan penguasa mendapat porsi besar, sementara media independen seperti kami justru dikesampingkan tanpa alasan yang jelas,”
Anambas | KEPRI | Lapan6online : Pemangkasan drastis anggaran publikasi media oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas menuai kritik tajam oleh Pimpinan Redaksi Metrosidik. Ia secara resmi menyatakan bahwa dalih efisiensi anggaran hanyalah kedok untuk menutupi persoalan yang lebih serius, ketimpangan distribusi dana yang sarat kepentingan politik.
Saat dikonfirmasi, Pimpinan Redaksi Metrosidik, Fitrahadi, S.H., menyoroti minimnya transparansi dalam pengelolaan anggaran yang dinilai hanya menguntungkan media-media tertentu yang dekat dengan kekuasaan.
“Ini bukan sekadar soal efisiensi fiskal. Pemotongan anggaran dari Rp3,7 miliar menjadi separuhnya menyimpan agenda tersembunyi. Media yang dekat dengan penguasa mendapat porsi besar, sementara media independen seperti kami justru dikesampingkan tanpa alasan yang jelas,” tegas Fitrahadi kepada Lapan6online, pada Rabu (18/6/2025).
Menurutnya, distribusi anggaran yang tidak proporsional tersebut melanggar Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 tentang kerja sama publikasi media. Ia menilai proses ini sebagai bentuk pembungkaman pers secara halus melalui instrumen anggaran.
“Pers bukan corong kekuasaan. Jika anggaran hanya dibagikan berdasarkan kedekatan politik, itu sama saja dengan membunuh kemerdekaan pers secara perlahan,” lanjutnya.
Dalam pernyataan sikap resminya, Pimpinan Metrosidik mendesak Bupati Kepulauan Anambas, Aneng, untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada publik terkait :
- Dasar dan alasan pemangkasan anggaran publikasi media.
- Mekanisme penetapan media penerima dana publikasi.
- Faktor penyebab ketimpangan alokasi antar media.
“Kami berdiri sebagai media independen. Tidak tunduk pada tekanan politik dan tak akan berhenti menyuarakan kebenaran. Jika pers dibungkam lewat anggaran, yang tersisa hanyalah gema kekuasaan dalam ruang sunyi demokrasi,” pungkas Fitrahadi.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas belum memberikan tanggapan atas tudingan tersebut.
*Yulizar | Lapan6online
