OPINI | POLITIK | MANCANEGARA
“Solusi ideologis secara Islam yaitu bukan memilih poros, tetapi mengganti paradigma. Keamanan dalam Islam tidak dibangun di atas dominasi dan aliansi militer permanen, melainkan di atas tanggung jawab kekuasaan untuk menjaga jiwa, harta, dan kedaulatan umat sesuai syariah,”
Oleh : Titin Hanggasari
SERANGAN Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah bukan hanya peristiwa militer. Ia adalah gejala dari tatanan dunia yang memang dibangun di atas dominasi, aliansi senjata, dan kontrol sumber daya.
Selama puluhan tahun, AS menempatkan instalasi militernya di kawasan Muslim dengan dalih stabilitas. Tetapi stabilitas versi siapa? Stabil bagi jalur energi global, stabil bagi sekutu strategis seperti Israel, stabil bagi arsitektur keamanan Barat, bukan selalu stabil bagi rakyat kawasan.
Di sinilah persoalannya, keamanan global didefinisikan oleh yang kuat: Pertama, hegemoni yang dinormalisasi. Keberadaan pangkalan militer asing di banyak negeri Muslim dianggap hal biasa. Seolah-olah wajar wilayah sebuah negara menjadi titik operasi kekuatan luar. Padahal secara ideologis, ini bentuk subordinasi.
Sistem internasional hari ini dibentuk pasca Perang Dunia II, di mana pemenang perang membentuk aturan. Yang kuat menyusun hukum, lalu menyebutnya “tatanan berbasis aturan”. Ketika Rusia melanggar batas wilayah Ukraina, ia disebut agresor. Namun ketika AS memperluas jaringan militernya lintas benua, ia disebut penjamin keamanan. Nah! Di situlah standar ganda bukan kecelakaan. Itu fitur sistem.
Kedua, Iran: perlawanan atau simetri kekuasaan? Serangan Iran bisa dibaca sebagai perlawanan terhadap dominasi. Tetapi ada lapisan lain yang lebih tajam: Iran sendiri bermain dalam logika sistem yang sama, logika kekuatan.
Ia memperluas pengaruh melalui proksi, aliansi, dan tekanan militer regional. Artinya, yang sedang terjadi bukan benturan moral hitam-putih. Ini benturan dua kekuatan dalam kerangka sistem yang sama: sistem yang menjadikan militer sebagai bahasa utama politik. Jika dunia Muslim hanya memilih kubu: pro-Barat atau pro-poros Timur, tanpa mengkritisi sistemnya, maka yang terjadi hanya pergantian patron, bukan kemerdekaan sejati.
Ketiga, dunia Muslim sebagai medan, bukan subjek. Inilah kritik paling kerasnya. Banyak negara Muslim: bergantung pada perlindungan militer Barat, bergantung pada investasi dan sistem finansial global. Tidak memiliki kemandirian industri pertahanan. Tidak solid secara politik regional. Akibatnya, setiap konflik besar otomatis menyeret mereka.
Ketika Iran menyerang pangkalan AS di tanah negara Muslim, wilayah itu menjadi target balasan. Ketika AS merespons, eskalasi terjadi di kawasan yang sama. Padahal, rakyat tidak pernah memilih jadi medan perang. Tetapi struktur politiknya membuat mereka tak punya daya tawar.
Akar Masalahnya, sistem keamanan berbasis dominasi. Selama keamanan dunia didefinisikan oleh: aliansi militer permanen, pangkalan lintas negara, ekonomi yang ditopang industri senjata, dan politik luar negeri berbasis tekanan, maka konflik seperti ini tidak akan pernah selesai.
Iran vs AS bukan anomali. Ia konsekuensi logis. Industri pertahanan global bernilai triliunan dolar. Ketegangan justru menguntungkan banyak pihak. Dalam sistem seperti ini, perdamaian sering kali tidak menguntungkan secara ekonomi dan strategis.
Keempat, pertanyaan paling jujur. Apakah serangan Iran strategis? Bisa jadi. Apakah berisiko menjadi jebakan eskalasi? Sangat mungkin. Tetapi pertanyaan yang lebih mendasar, mengapa kawasan Muslim selalu menjadi titik panas geopolitik? Mengapa tidak punya arsitektur keamanan kolektif yang independen? Mengapa harus memilih antara dominasi Barat atau dominasi blok tandingan?
Solusi ideologis secara Islam yaitu bukan memilih poros, tetapi mengganti paradigma. Keamanan dalam Islam tidak dibangun di atas dominasi dan aliansi militer permanen, melainkan di atas tanggung jawab kekuasaan untuk menjaga jiwa, harta, dan kedaulatan umat sesuai syariah.
Sejarah pada masa Khilafah Utsmaniyah menunjukkan ketika umat berada dalam satu kepemimpinan politik, wilayah Muslim tidak menjadi pangkalan asing dan agresi terhadap satu kawasan dipandang sebagai ancaman bagi seluruh tubuh. Di sanalah letak kekuatan: kesatuan politik, kemandirian militer dan industri strategis, politik luar negeri yang melindungi, bukan menjadi alat kepentingan korporasi global, serta ekonomi yang tidak tersandera riba dan utang.
Tanpa kemandirian ekonomi, politik, dan militer, konflik seperti ini hanya akan mengulang pola lama: kekuatan besar adu otot, negeri-negeri lemah menanggung dampaknya.
Selama negeri-negeri Muslim terpecah dan bergantung, mereka akan tetap menjadi medan. Islam tidak menawarkan keseimbangan kekuatan ala blok Barat atau Timur, tetapi perubahan mendasar: kekuasaan tunduk pada hukum Allah, bukan pada logika pasar senjata.
Maka solusi sejatinya adalah membangun kembali kedaulatan politik umat di atas akidah. Tanpa itu, konflik hanya berganti aktor, sementara umat tetap menanggung akibatnya. (**)
*Penulis Adalah Jurnalis


















