HUKUM | POLITIK | EKONOMI
“Kemarahan kolektif tersulut saat perusahaan memulai aktivitas survei baru. Padahal, kewajiban lama terkait ganti rugi belum diselesaikan,”
Sampang | JAWA TIMUR | Lapan6Online : Ratusan Nelayan Pantura mengepung Kapal Survei Petronas di perairan Sampang, Madura, Jawa Timur, pada Jumat (17/10/2025). Aksi ini dipicu oleh janji kompensasi Rp21 miliar atas kerusakan Rumpon yang tak kunjung ditepati, melumpuhkan sementara aktivitas eksplorasi migas di wilayah tersebut.
Dengan menggunakan puluhan perahu motor, para nelayan yang berasal dari Ketapang, Sampang, membentuk blokade di sekitar kapal survei seismik. Mereka membentangkan spanduk berisi tuntutan tegas.
Aksi ini merupakan puncak kekecewaan nelayan atas kompensasi yang belum terbayarkan. Mereka menuntut semua kegiatan eksplorasi dihentikan hingga hak mereka dipenuhi.
“Kami tidak menolak investasi, tapi jangan korbankan mata pencaharian kami,” seru seorang orator aksi. “Janji adalah utang, bayar dulu hak kami!”
Persoalan ini berawal dari kerusakan Puluhan Rumpon milik nelayan akibat aktivitas eksplorasi sebelumnya. Rumpon adalah aset vital yang menjadi pusat aktivitas penangkapan ikan.
Hilangnya rumpon secara langsung memutus sumber pendapatan utama mereka selama berbulan-bulan. Kesepakatan kompensasi senilai Rp 21 miliar pun telah dicapai untuk mengganti kerugian tersebut.
“Kami sudah kehilangan banyak sekali ikan karena rumpon kami rusak dan hilang,” ujar salah satu koordinator nelayan. Menurutnya, hingga kini kejelasan pembayaran kompensasi itu nihil.
Kemarahan kolektif tersulut saat perusahaan memulai aktivitas survei baru. Padahal, kewajiban lama terkait ganti rugi belum diselesaikan.
Konflik nelayan Petronas ini menyoroti benturan kepentingan klasik antara industri ekstraktif dan perikanan tradisional. Di satu sisi, eksplorasi migas adalah agenda strategis ketahanan energi.
Namun di sisi lain, metode survei seismik yang menggunakan gelombang suara bertekanan tinggi berisiko merusak ekosistem. Alat tangkap nelayan seperti rumpon sangat rentan terdampak.
Kegagalan membayar kompensasi dan kurangnya sosialisasi memadai menjadi cerminan lemahnya mitigasi dampak sosial-ekonomi proyek.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Petronas Carigali belum memberikan pernyataan resmi. Belum ada respons terkait aksi blokade maupun tuntutan pembayaran kompensasi.
Para nelayan menegaskan siap menggelar aksi lanjutan dalam skala lebih besar. Mereka tidak akan berhenti jika tuntutan mereka terus diabaikan.
Nelayan berharap pemerintah pusat segera turun tangan. Mediasi diharapkan dapat menghasilkan solusi yang adil tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat pesisir. (*Saepul MD/Lpn6)
