OPINI | POLITIK
“Tentunya hal itu tidak dapat ditampik dari dukungan yang diberikan oleh Yahya Staquf kepada Jokowi. Bisa jadi akibat dukungan itulah maka sebagai kompensasi nya PBNU diberi semacam “gula-gula” dengan konsesi tambang,”
Oleh: Muslim Arbi
GONJANG ganjing di tubuh PBNU sampai menimbulkan perpecahan dan dualisme kepemimpinan PBNU saat ini tidak terlepas dari isu tambang selain isu yang lain.
Isu tambang ini memukul keras PBNU sehingga NU terbelah.
Persoalan tambang yang kemudian NU dapat jatah ini berawal dari Bahalil Lahadalia sebagai Mentri ESDM.
Hari ini Adhi Massardi mantan juru bicara Presiden Abdurahman Wahid ungkap kan dalam sebuah media nasional “akar konflik PBNU bukan semata persoalan teknis pengelolaan tambang , melainkan moralitas para pengurusnya. Adhie mengaitkan hal itu dengan penyerahan konsesi tambang kepada NU oleh Bahalil Lahadalia atas arahan Presiden Joko Widodo.
Jadi jika menyorot akal persoalan dan konflik di tubuh PBNU saat ini menjadi tanggung jawab Jokowi dan Bahalil.
Jika di cermati berbagai pernyataan PBNU yang saat itu masih solid di pimpin oleh Yahya Staquf yang memberikan dukungan terhadap Presiden Joko Widodo. Tentunya hal itu tidak dapat ditampik dari dukungan yang diberikan oleh Yahya Staquf kepada Jokowi. Bisa jadi akibat dukungan itulah maka sebagai kompensasi nya PBNU diberi semacam “gula-gula” dengan konsesi tambang.
Nah tambang itu memicu konflik di tubuh PBNU dan isu lainnya. Dan kini NU terbelah.
Dari keterangan Adhie MAssardi yang menyoroti akar konflik dari persoalan konsesi tambang ini. Maka jelas sudah tanggung itu berada di Bahalil dan Joko Widodo.
Untuk menyelarkan PBNU maka Presiden Prabowo wajib turun tangan untuk menyelesaikan konflik di tubuh NU saat ini.
Segera saja Presiden Prabowo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan tentunya dituntut menjaga keutuhan bangsa ini untuk persatuan dan kesatuan.
Karena bagaimana pun perpecahan di tubuh PBNU itu adalah salah satu luka yang menciptakan konflik yang berkepanjangan bagi kaum Nahdiyyin. Padahal Ormas Islam terbesar ini wajib dijaga soliditas nya.
Presiden Prabowo jangan membiarkan konflik di tubuh NU ini berkepanjangan. Unsur – unsur dan anasir pemecah belah bangsa wajib di bersihkan.
Pembiaran atas konflik di tubuh PBNU akan dianggap publik sebagai kegagalan kepemimpinan Prabowo.
Maka langkah yang perlu di tempuh adalah membersihkan akar masalah yang memicu konflik di tubuh PBNU itu adalah memecat Bahalil dari Kabinet agar tidak menjadi beban bagi Presiden Prabowo. Tepian Kalibrantas, 23 Desember 2025. (**)
*Penulis Adalah Direktur Gerakan Perubahan dan Koordinator Indonesia Bersatu


















