OPINI | EKONOMI | POLITIK
“Di balik keindahan geografisnya, terdapat kerentanan sistemik dalam struktur tata kelola keuangan desa. Selama bertahun-tahun, napas pembangunan desa di Majene sangat bergantung pada aliran “oksigen” fiskal dari Pemerintah Pusat dan Daerah,”
Oleh : Muhammad Fauzan, ST., S.Sos., M.Si.
Bayang-bayang Rapuh di Atas Kertas Anggaran.
Kabupaten Majene, dengan garis pantai yang memanjang dan perbukitan yang menyimpan kekayaan agraris, sejatinya adalah panggung potensi yang luar biasa.
Namun, di balik keindahan geografisnya, terdapat kerentanan sistemik dalam struktur tata kelola keuangan desa. Selama bertahun-tahun, napas pembangunan desa di Majene sangat bergantung pada aliran “oksigen” fiskal dari Pemerintah Pusat dan Daerah.
Ketika kondisi fiskal daerah mengalami kontraksi, akibat pergeseran kebijakan nasional, fluktuasi harga komoditas global, atau realokasi anggaran yang mendadak desa menjadi pihak pertama yang merasakan hantaman. Terjadilah apa yang kita sebut sebagai turbulensi pengelolaan keuangan: sebuah kondisi di mana arus kas desa terganggu, perencanaan matang menjadi prematur untuk gugur, dan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi mulai terkikis.
Langka yang harus dilakukan adalah :
Memetakan Anatomi Potensi
Proses pengkajian tidak boleh berhenti pada pendataan administratif semata. Diperlukan sebuah audit teoretis dan empiris terhadap aset-aset desa di Majene. Secara ilmiah, pengkajian ini harus menyentuh tiga dimensi utama:
1. Dimensi Geografis Komoditas, Mengidentifikasi keunggulan komparatif. Apakah desa tersebut adalah penyangga pangan dengan kakao dan kelapanya, ataukah desa pesisir yang memiliki kedaulatan atas hasil laut? Pengkajian ini bertujuan untuk menemukan Core Competence (kompetensi inti) dari setiap desa.
2. Dimensi Modal Sosial, Masyarakat Mandar dikenal dengan filosofi Sipamandar dan Siwaliparriq (saling menguatkan). Ini adalah modal sosial yang tak ternilai. Dalam analisis ilmiah, modal sosial adalah pelumas bagi roda ekonomi yang meminimalkan biaya transaksi sosial dan mempercepat konsensus pembangunan.
3. Dimensi Kelembagaan. Menilai sejauh mana lembaga desa mampu mengonversi potensi menjadi nilai ekonomi tanpa merusak tatanan ekologis dan budaya setempat.
Lembaga Ekonomi Desa sebagai Perisai Fiskal
Di tengah ancaman turbulensi, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) harus bermutasi dari sekadar “pelengkap administrasi” menjadi “perisai fiskal”. Lembaga ekonomi ini adalah instrumen paling rasional untuk memutus rantai ketergantungan desa terhadap dana transfer.
Analisis kita menunjukkan bahwa lembaga ekonomi desa yang sehat berfungsi sebagai otot finansial. Ketika Dana Desa (DD) atau Alokasi Dana Desa (ADD) tersendat, BUMDes yang produktif mampu menyuplai Pendapatan Asli Desa (PADes). PADes inilah yang menjadi buffer atau penyangga agar mesin pelayanan publik di kantor desa tetap menderu, agar lampu-lampu jalan tetap menyala, dan agar program penanganan stunting atau kemiskinan ekstrem tidak terhenti di tengah jalan.
Mitigasi Strategis Menavigasi Arus Turbulensi.
Bagaimana Kabupaten Majene harus bersikap? Secara saintifik, manajemen risiko harus diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa melalui beberapa tahapan krusial :
* Diversifikasi Unit Usaha: BUMDes di Majene tidak boleh hanya bergantung pada satu unit usaha (misalnya hanya persewaan tenda). Mereka harus merambah ke sektor produktif seperti pengolahan pasca-panen, pengelolaan ekowisata berbasis komunitas, hingga menjadi mitra distribusi logistik daerah, apalagi tahun 2025 sangat jelas amanah Kepmendes No. 3 Tahun 2015 tentang 20 % Dana Desa untuk Ketahanan Pangan menjadi penyertaan modal BUMDes
* Rekayasa Literasi Keuangan. Kepala Desa beserta Aparat dan pengelola BUMDes harus memiliki kemampuan memitigasi risiko. Mereka harus mampu membaca tren pasar dan melakukan efisiensi belanja saat indikator fiskal daerah mulai menunjukkan tanda-tanda ketidakstabilan.
* Kolaborasi Inter-Desa Mengingat keterbatasan modal di tingkat individu desa, pembentukan BUMDes Bersama (BUMDesma) di tingkat kecamatan atau kawasan di Majene menjadi solusi ilmiah untuk mencapai economies of scale (skala ekonomi) yang lebih menguntungkan.
Menuju Desa yang Mandiri
Turbulensi fiskal bukanlah kutukan, melainkan sebuah ujian ketangkasan bagi kepemimpinan desa. Kabupaten Majene memiliki semua prasyarat untuk bangkit: laut yang luas, tanah yang subur, dan manusia yang tangguh. Namun, potensi itu tetap akan menjadi “raksasa tidur” jika tidak dikelola melalui kelembagaan ekonomi yang profesional, transparan, dan visioner.
Pada akhirnya, tulisan ini adalah sebuah panggilan untuk bertindak (call to action). Kedaulatan desa hanya bisa dicapai ketika pundi-pundi keuangannya bersumber dari keringat dan kreativitas warganya sendiri, bukan sekadar menunggu ketukan palu anggaran di tingkat pusat. Inilah jalan panjang menuju Desa di Majene yang tidak hanya sekadar bertahan dalam badai, tetapi mampu menari di tengah hujan turbulensi ekonomi.
Meminjam istilah Mas AHY, mari kita ber-Orkestra dalam mendesain sebuah perubahan. (**)
*Penulis Adalah Kabid. Pemberdayaan Ekonomi dan Partisipasi Masyarakat DPMD Kab. Majene
