OPINI | POLITIK
“Di saat tangan-tangan warga berlumur aspal swadaya, menambal jalan yang bertahun-tahun dibiarkan menganga laksana luka, anggaran ratusan juta rupiah justru mengalir mulus untuk empuknya kursi para pejabat,”
Oleh : Saepul M
ADA sebuah keheningan yang lebih nyaring dari teriakan protes di Kabupaten Sampang. Keheningan itu tidak datang dari jalanan rusak atau bisik-bisik warung kopi, melainkan dari pendopo dari kursi tertinggi yang diduduki Bupati H. Slamet Junaidi.
Ini bukan hening seorang negarawan yang menimbang dengan bijak, melainkan kesunyian memekakkan telinga yang meninggalkan rakyatnya bertanya: di mana suara pemimpin yang seharusnya berdiri paling depan?
Ironi paling telanjang tersaji di depan mata, menjadi bukti sebuah deviasi skala prioritas yang fundamental. Di saat tangan-tangan warga berlumur aspal swadaya, menambal jalan yang bertahun-tahun dibiarkan menganga laksana luka, anggaran ratusan juta rupiah justru mengalir mulus untuk empuknya kursi para pejabat.
Ini bukan sekadar paradoks yang melukai nalar, melainkan kegagalan pemerintah menjalankan fungsi redistribusi fiskal. Anggaran publik yang seharusnya menjadi instrumen keadilan, justru menjadi cermin keberpihakan yang tersesat.
Namun, kebisuan ini menjadi semakin dalam dan berbahaya ketika menyentuh isu-isu yang mengancam rasa keadilan publik. Kemana menguapnya dana kompensasi rumpon senilai Rp 21 miliar yang menjadi hak ribuan nelayan?
Mengapa para tersangka kasus korupsi dana PEN masih bisa melenggang nyaman di lingkungan Dinas PUPR? Bagaimana desas-desus jual beli jabatan dan pemberhentian sepihak bisa berlalu tanpa respon tegas? Bungkamnya seorang pemimpin dalam konteks ini bukan sekadar kelalaian; ia adalah pembiaran yang secara efektif menyuburkan budaya impunitas, seolah hukum tak punya taring di hadapan kekuasaan.
Setiap keheningan dari pucuk pimpinan memperdalam jurang antara rakyat dan negara. Dalam sosiologi politik, ini adalah proses alienasi rakyat merasa terasing, ditinggalkan, dan dipaksa untuk menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri.
Kepercayaan sosial yang menjadi pondasi legitimasi pemerintah terkikis, digantikan oleh apatisme dan sinisme. Negara, dalam hal ini pemerintah daerah, kehilangan marwahnya di mata warga.
Pada akhirnya, kepemimpinan sejati bukanlah panggung seremonial atau kemegahan fasilitas. Ia adalah keberanian moral untuk bersuara ketika rakyat terhimpit dan kemampuan manajerial untuk memastikan setiap rupiah anggaran menciptakan efek ganda bagi kesejahteraan. Jika seorang pemimpin hanya menjadi penonton bisu di tengah drama ketidakadilan, maka jabatannya hanyalah simbol kosong.
Maka, keheningan H. Slamet Junaidi bukanlah emas kebijaksanaan. Ia adalah gema nyaring dari sebuah kegagalan sistemik. Gagal memimpin, gagal memprioritaskan, dan yang paling fatal, gagal membersamai denyut nadi rakyatnya. Diamnya sang bupati bukan sekadar sunyi; ia adalah bukti paling telanjang dari ketidakmampuan memimpin. (**)
*Penulis Adalah Jurnalis Lapan6Online
