OPINI | HUKUM | POLITIK
“Awalnya hanya satu dua aparat yang bermain. Lalu jaringan perlindungan tumbuh. Lalu hukum menjadi komoditas. Lalu kekerasan menjadi bahasa sehari-hari. Dan ketika publik sadar, negara sudah kehilangan otoritas moralnya,”
Oleh : Dimas Supriyanto
KERUSUHAN pecah di berbagai negara bagian Meksiko menyusul tewasnya El Mencho. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes alias El Mencho adalah pemimpin kartel narkoba paling ditakuti di Meksiko.
Dia pendiri dan kepala Jalisco New Generation Cartel (CJNG), yang dianggap sebagai kelompok narkotika paling kuat di Meksiko dan pesaing utama kartel lainnya.
El Mencho sempat bekerja sebagai petugas polisi di Jalisco sebelum akhirnya beralih menjadi tokoh utama dalam jaringan kejahatan terorganisir.
Kematian El Mencho langsung memicu ledakan kekerasan di berbagai negara bagian Meksiko. Jalan-jalan diblokade, sejumlah kendaraan dibakar, dan bentrokan dengan pasukan keamanan dilaporkan terjadi di setidaknya 20 negara bagian.
Setidaknya 14 orang tewas dalam kekacauan yang menyebar pasca insiden tersebut. Diyakini bahwa para anggota tersebut kini melakukan pembalasan setelah kematian boss mereka.
Apa pelajaran untuk kita di Indonesia?
Meksiko tidak runtuh dalam semalam. Ia tidak tiba-tiba berubah menjadi negeri kartel. Keretakan dimulai dari kompromi-kompromi kecil. Dari “oknum”. Dari pembiaran. Dari toleransi terhadap korupsi yang dianggap insidental.
Awalnya hanya satu dua aparat yang bermain. Lalu jaringan perlindungan tumbuh. Lalu hukum menjadi komoditas. Lalu kekerasan menjadi bahasa sehari-hari. Dan ketika publik sadar, negara sudah kehilangan otoritas moralnya.
Apakah ini terdengar asing? Tentu tidak. Aparat kepolisian membackingi bisnis narkoba bukankah beberapa kali jadi berita?
Di negeri ini, kita juga mengenal istilah “oknum”. Kata yang begitu fleksibel, begitu lentur, begitu ramah untuk menampung segala dosa institusi tanpa pernah menyentuh struktur.
Oknum polisi.
Oknum jaksa.
Oknum petugas lapas.
Seolah-olah masalah selalu personal, tidak pernah sistemik.
Padahal pertanyaannya sederhana:
Jika oknum terus berulang, apakah ia masih oknum?
Jika kasus serupa muncul berkali-kali, apakah ia masih kebetulan?
Jika jaringan narkoba bisa beroperasi lama tanpa proteksi, apakah itu murni kecerdikan bandar?
Belajar dari Meksiko berarti memahami satu hal mendasar: kartel tumbuh subur bukan karena mereka hebat, tetapi karena negara rapuh.
Rapuh oleh korupsi.
Rapuh oleh impunitas.
Rapuh oleh kompromi politik.
Di Meksiko, perang narkoba yang mengandalkan senjata tanpa membenahi integritas aparat justru melahirkan monster baru. Kartel pecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang lebih brutal. Kekerasan menyebar. Militerisasi memperkeras konflik. Dan rakyat terjebak di tengah.
Apakah kita ingin mengulang pola itu?
Indonesia memang bukan jalur utama ke pasar Amerika Serikat. Kita tidak memiliki kartel bersenjata berat yang menguasai kota. Negara masih memegang monopoli kekerasan.
Tetapi narkoba tetap bisnis bernilai triliunan rupiah. Dan di mana ada uang besar, di situ ada godaan besar.
Belajar dari Meksiko bukan berarti panik.
Bukan berarti menuduh seluruh aparat terlibat. Justru sebaliknya: belajar berarti memperkuat yang masih bisa diselamatkan.
Pertama, transparansi.
Setiap kasus yang melibatkan aparat harus dibuka seterang mungkin. Bukan ditutup dengan konferensi pers singkat dan narasi normatif.
Kedua, pengawasan independen.
Institusi tidak bisa mengawasi dirinya sendiri tanpa kontrol eksternal yang kuat.
Ketiga, perlindungan jurnalisme investigatif.
Di Meksiko, jurnalis menjadi target karena mereka mengganggu aliansi gelap antara kartel dan aparat. Negara yang membiarkan jurnalis dibungkam sedang menggali kuburnya sendiri.
Keempat, reformasi struktural, bukan kosmetik.
Rotasi jabatan bukan solusi jika kultur tak berubah. Hukuman administratif bukan jawaban jika kejahatannya sistemik.
Belajar dari Meksiko juga berarti menyadari bahwa perang narkoba bukan hanya soal menangkap bandar. Ia soal membangun integritas negara.
Jika aparat bersih, jaringan akan sulit tumbuh.
Jika hukum konsisten, perlindungan akan mahal.
Jika publik kritis, pembiaran akan sulit.
Pertanyaannya sekarang bukan apakah Indonesia akan menjadi Meksiko.
Pertanyaannya: apakah kita mau menunggu sampai seorang pejabat tinggi kita divonis di luar negeri karena bersekongkol dengan bandar?
Apakah kita mau menunggu sampai kepercayaan publik runtuh total?
Apakah kita mau menunggu sampai istilah “wilayah rawan” berubah menjadi “wilayah tak terkendali”?
Sejarah selalu memberi peringatan sebelum memberi hukuman.
Meksiko adalah cermin. Bukan untuk ditakuti, tetapi untuk ditatap lama-lama. Cermin yang memperlihatkan bagaimana negara bisa kehilangan wibawa bukan karena kalah perang, tetapi karena menggadaikan moralnya.
Belajar dari Meksiko berarti menjaga Indonesia tetap Indonesia — negara hukum, bukan negara negosiasi. Negara berdaulat, bukan negara yang disewa.
Dan pelajaran paling mahal dari Meksiko sederhana : Kartel mungkin memulai bisnisnya dengan narkoba.
Tetapi yang menghancurkan negara adalah kolusi.
Selama integritas masih dijaga, kita belum terlambat.
Tetapi jika kita mulai menganggap semua ini biasa, maka pelajaran itu akan berubah menjadi ramalan. (*Kop/MasTe/Lpn6)
