EKONOMI | POLITIK
“Dari hasil rapat koordinasi bersama Forkopimda dan pihak terkait, kami menyepakati sejumlah langkah strategis guna mengoptimalkan distribusi BBM sekaligus menjaga ketertiban di masyarakat,”
Bengkayang l KALBAR l Lapan6Online : Pemerintah Kabupaten Bengkayang bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) menggelar rapat koordinasi guna membahas penanganan distribusi bahan bakar minyak (BBM), termasuk upaya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat di tengah tingginya kebutuhan energi.
Rapat yang melibatkan sejumlah pejabat terkait tersebut digelar sebagai respons atas dinamika di lapangan, termasuk antrean panjang di sejumlah SPBU yang sempat memicu keresahan masyarakat. Usai rapat, Bupati Bengkayang menyampaikan hasil pembahasan melalui press release resmi.
Dalam keterangannya, Bupati menegaskan bahwa kondisi stok dan kuota BBM di wilayah Kabupaten Bengkayang saat ini dalam keadaan aman. Pemerintah daerah, kata dia, terus berupaya memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran, terutama bagi masyarakat di wilayah pedesaan yang selama ini kerap mengalami keterbatasan akses.
“Dari hasil rapat koordinasi bersama Forkopimda dan pihak terkait, kami menyepakati sejumlah langkah strategis guna mengoptimalkan distribusi BBM sekaligus menjaga ketertiban di masyarakat,”ujarnya.
Adapun tujuh poin utama yang menjadi hasil kesepakatan dalam rapat tersebut antara lain, mencabut Surat Edaran Bupati Nomor 100.3.4/4/Bag-Ekonsda/Setda tertanggal 17 Maret 2026 yang sebelumnya mengatur pembatasan tertentu dalam pengisian BBM.
Selain itu, pemerintah juga memastikan bahwa stok BBM dalam kondisi aman sehingga masyarakat diimbau untuk tidak melakukan pembelian berlebihan atau panic buying yang justru dapat memperparah kondisi distribusi.
Sebagai langkah pengawasan, Pemkab Bengkayang akan membentuk Command Center (Mobile) yang berfungsi untuk memantau secara langsung distribusi BBM di lapangan. Tim ini diharapkan mampu merespons cepat berbagai kendala serta memastikan penyaluran berjalan sesuai aturan.
Pemerintah daerah juga akan mengajukan skema distribusi BBM khusus untuk desa, sebagai bentuk perhatian terhadap masyarakat di wilayah terpencil.
Penataan kebutuhan BBM di tingkat desa turut menjadi fokus agar distribusi lebih terukur dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat.
Di sisi lain, koordinasi lintas sektor akan terus diperkuat, termasuk dengan Forkopimda, pihak Pertamina, serta pengelola SPBU.
Sinergi ini dinilai penting guna menciptakan sistem distribusi yang transparan, tertib, dan berkelanjutan.
“Koordinasi akan terus kami lakukan secara intensif agar tidak terjadi lagi penumpukan antrean maupun gangguan distribusi di lapangan,”tambahnya.
Bupati juga menyampaikan bahwa pemerintah akan kembali menggelar rapat koordinasi lanjutan setelah hasil monitoring dan evaluasi (monev) terhadap kebijakan ini diperoleh. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar dalam menentukan langkah kebijakan berikutnya.
Langkah-langkah yang diambil Pemkab Bengkayang ini merupakan bentuk komitmen dalam menjaga stabilitas pelayanan publik, khususnya di sektor energi.
Pemerintah berharap, dengan kebijakan yang lebih terarah dan pengawasan yang optimal, distribusi BBM dapat berjalan lancar, merata, dan tidak lagi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Masyarakat pun diimbau untuk tetap tenang, mengikuti aturan yang berlaku, serta bersama-sama menjaga ketertiban demi kelancaran distribusi BBM di wilayah Kabupaten Bengkayang.
Rls: Yulizar Lapan6Online
