POLITIK
“Ada prinsip intervensi yang harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan. Program yang ada di pemerintah daerah harus disinergikan. Rangkul swasta berkolaborasi atasi kemiskinan ekstrem ini. Pemerintah harus masuk data by name by address,”
Lapan6Online : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Barat meminta Pemerintah Provinsi serius dan fokus dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem dengan kebijakan yang lebih pro rakyat.
Pasalnya, ada lima kabupaten di Jawa Barat yang memiliki jumlah penduduk miskin ekstrem tertinggi. Yaitu Kabupaten Karawang, Indramayu, Cianjur, Kuningan, dan Kabupaten Bandung.
Seperti disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, dari lima kabupaten di Provinsi Jabar yang menjadi prioritas pemerintah dalam program pengentasan kemiskinan tahun ini berjumlah 460.327 jiwa, dengan total jumlah rumah tangga miskin ekstrem sebanyak 107.560.
“Pemprov Jabar harus lebih serius dalam mengatasi kemiskinan ekstrem di daerah ini. Ironis memang, daerah yang kaya industri dan pertaniannya tapi tingkat kemiskinannya masih tinggi,” kata anggota Fraksi Gerindra DPRD Jawa Barat, Ihsanudin, pada Jumat (08/10/2021).
Menurut Ihsanudin, seharusnya Pemprov Jabar bersinergi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota agar program pengentasan kemiskinan berjalan sinkron.
“Ada prinsip intervensi yang harus dilakukan untuk mengatasi kemiskinan. Program yang ada di pemerintah daerah harus disinergikan. Rangkul swasta berkolaborasi atasi kemiskinan ekstrem ini. Pemerintah harus masuk data by name by address, baik secara top down atau pendataan langsung di lapangan. Sehingga program daerah lebih nyata secara pengaman sosial maupun penguatannya,” tuturnya, seperti yang dikutip dilaman redaksi Kantor Berita RMOLJabar.
Ia juga meminta Gubernur Jabar jangan hanya mementingkan pencitraan, sementara yang prioritas malah dikesampingkan. Pemprov harus serius untuk menghapus kemiskinan ekstrem.
Target tahun 2024 bebas kemiskinan ekstrem jangan hanya slogan belaka. Sudah banyak strategi disusun, tinggal eksekusinya saja, kata Ihsanudin.
“Konkretnya lagi, jangan membangun ‘menara gading’ sementara rakyat miskin dibiarkan ikhtiar tanpa intervensi dan advokasi pemerintah,” tandasnya. (*Red/BBS)
*Sumber : rmol.id
