OPINI | POLITIK | EKONOMI
“Ketergantungan terhadap energi fosil dan pasar dunia membuat negeri ini selalu rentan, ekonomi rakyat jadi korban setiap kali ada gejolak global. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ketergantungan Indonesia pada minyak impor mencapai 30% dari total kebutuhan,”
Oleh : Amrullah Andi Faisal
KENAIKAN harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 Juli 2025, lebih sekadar kabar buruk bulanan. Ia merupakan pukulan ganda bagi ekonomi nasional dan rakyat kebanyakan.
Lonjakan harga ini mencerminkan penyesuaian pasar atau kebijakan korporasi energi, juga memperlihatkan fakta ekonomi Indonesia sedang disandera biaya hidup yang makin membumbung tinggi. Energi dan inflasi, kini menjadi duet maut yang menghantam daya beli rakyat, dari lapisan mikro hingga makro.
Inflasi, Konsumsi dan Dilema Kebijakan Kapitalistik
- Inflasi Harga Administratif dan Efek Pengganda
Kenaikan harga BBM terutama yang non-subsidi, langsung menyulut inflasi harga-harga yang diatur pemerintah. Dalam waktu singkat, tarif transportasi, logistik, dan jasa merangkak naik.
Efek ini menyebar seperti gelombang, memukul inflasi inti yang selama ini dijaga Bank Indonesia agar tetap rendah. Memicu inflasi harga-harga yang diatur pemerintah. Bahkan, data BPS menunjukkan inflasi pada Juni 2025 telah mencapai 3,5% year-on-year, sebuah indikator tekanan harga yang signifikan di tengah cengkeraman sistem kapitalisme yang selalu menjadikan rakyat korban pertama.
- Daya Beli Terkikis, Konsumsi Tergerus
Data BPS menunjukkan konsumsi rumah tangga menyumbang 55% dari total produk domestik bruto Indonesia pada triwulan I tahun 2025. Ini tulang punggung ekonomi nasional.
Jika rakyat dipaksa menghabiskan penghasilannya untuk membeli BBM dan kebutuhan pokok, maka gizi anak, pendidikan, dan rekreasi akan dikorbankan. Ini bukan sekadar penurunan konsumsi, tapi juga ancaman kemanusiaan. UNICEF mencatat sekitar 20% anak-anak di Indonesia mengalami stunting akibat kurang gizi.
- Kebijakan Moneter Terjebak Pilihan Sulit
Bank Indonesia menghadapi dilema klasik: menaikkan suku bunga demi menahan inflasi, atau mempertahankannya untuk pertumbuhan. Apapun pilihannya, ujungnya tetap rakyat yang menanggung. Suku bunga naik, kredit tercekik. Pertumbuhan stagnan, lapangan kerja lenyap. Menurut Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran terbuka pada Mei 2025 mencapai 5,5%.
Tata Kelola Energi yang Runtuh
- Anggaran Dihisap Subsidi Semu
Pemerintah terus mengalihkan pengeluaran subsidi BBM ke pola bantuan sosial tunai. Namun faktanya, bansos kadang datang terlambat dan salah sasaran. Ketika harga BBM naik, penderitaan rakyat langsung terasa. Kompensasi semu ini tidak menolong, hanya memperpanjang derita. Kementerian Keuangan melaporkan subsidi BBM pada tahun 2025 mencapai Rp 100 triliun. - Strategi Energi Terperangkap Masa Lalu
Ketika negara lain maju dengan energi bersih dan sumber energi terbarukan, Indonesia masih berkutat dengan minyak impor, mafia migas, dan inefisiensi distribusi. Ketergantungan terhadap energi fosil dan pasar dunia membuat negeri ini selalu rentan, ekonomi rakyat jadi korban setiap kali ada gejolak global. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ketergantungan Indonesia pada minyak impor mencapai 30% dari total kebutuhan.
Kemiskinan Baru dan Potensi Ledakan Sosial
Kenaikan harga BBM berarti naiknya biaya hidup. Sewaktu keluarga kelas menengah-bawah harus memilih antara bensin untuk kerja atau beras untuk makan, artinya negara sedang menciptakan ketimpangan baru. Ini soal ekonomi, sekaligus ancaman sosial. Kelabilan bisa meledak setiap waktu. Berdasar data Bank Dunia, sekitar 10% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan.
Jalan Keluar : Syariah Solusi Energi dan Inflasi
Dalam sistem kapitalisme, energi merupakan komoditas yang bisa diperdagangkan korporasi swasta, dengan logika untung rugi. Sehingga wajar, rakyat dibiarkan menjerit demi keuntungan elite bisnis dan penguasa. Namun Islam memandang energi sebagai kepemilikan umum (milkiyyah ‘ammah). Negara harus mengelola sumber daya ini untuk kemaslahatan rakyat, bukan untuk dijual atau diatur oleh mekanisme pasar.
Syariah Islam memiliki solusi nyata dan terstruktur :
- Energi Milik Umat, Dikelola Negara
Khilafah Islamiyah menetapkan minyak, gas, listrik dan air adalah milik umum. Khilafah tak boleh menyerahkan pengelolaannya ke swasta ataupun asing. Hanya Khilafah yang mewakili umat berhak mengelolanya, kemudian hasilnya dikembalikan ke rakyat dalam bentuk layanan gratis atau murah. - Prasaran dan Angkutan Umum Tanpa Kapitalisasi
Daulah Islamiyah akan membangun angkutan umum berbasis listrik atau energi terbarukan dengan sistem nirlaba. Ini tidak akan membebani rakyat lewat tarif mahal atau utang luar negeri, tetapi dibiayai dari Baitul Mal dan hasil pengelolaan milik umum. Menurut data Badan Energi Terbarukan Internasional (IRENA), investasi di sektor energi terbarukan dapat menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. - Subsidi Produktif Bukan Kompensasi Tunai
Negara Islam tidak akan membagi-bagi bantuan tunai semu. Tapi akan menyubsidi input pertanian, perikanan dan industri kecil, supaya rakyat bisa tetap berproduksi secara mandiri. Sistem distribusi kebutuhan pokok pun diatur agar adil dan merata. Menurut data Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO), subsidi produktif dapat meningkatkan produksi pertanian dan mengurangi kemiskinan di pedesaan.
Saatnya Beralih ke Sistem Ilahiyah
Kenaikan BBM per 1 Juli 2025 lebih sebatas penyesuaian teknis, tapi bukti nyata dari kegagalan tata kelola energi dalam sistem kapitalisme. Sistem ini telah terbukti gagal mennyejahterakan rakyat. Yang terjadi malah penderitaan berjamaah demi akumulasi keuntungan segelintir elite. Cukuplah penderitaan rakyat jadi bukti rapuhnya sistem sekuler.Saatnya sekarang kita mencampakkan kapitalisme dan menerapkan syariah secara menyeluruh dalam bingkai Khilafah. Hanya dengan itu, energi bisa dikelola adil, harga stabil, serta rakyat hidup sejahtera dalam ridha Allah Subahanahu Wa Taala. (**)
*Penulis Adalah Statistisi Ahli dan Kolumnis Publik di Sinjai
