POLITIK | EKONOMI
“Kisah pilu keluarga Ana adalah sekelumit derita rakyat yang terjadi di tanah air, masih banyak lagi jumlah warga miskin yang semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Himpitan ekonomi, sempitnya lowongan pekerjaan serta banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal, menambah jeritan pahit rakyat,”
Oleh : Puji Sartika
KEMISKINAN di Tanah Air kian memburuk, jumlah warga miskin terus bertambah, salah satunya keluarga dari Ana yang 15 tahun berjuang hidup dalam kemiskinan, mereka tinggal di Kampung Ciamarayah, Desa Walangsari Kabupaten Sukabumi.
Ana dan dua keluarga lainnya tinggal didalam satu atap yang berukuran 3×6 dengan kondisi rumahnya hampir roboh, Ana hanya seorang kuli cangkul yang penghasilannya sebesar Rp.120.000 perminggu. Kadang kerja hanya dua hari saja, kadang pun seminggu tidak bekerja. Mengingat penghasilan Ana yang Rp.120.000 hanya bisa buat makan secara pas-pasan.
Inilah kisah pilu yang dirasakan keluarga Ana dan dua keluarga lainnya, mereka tinggal dirumah yang kondisinya sangat memprihatinkan tidak hanya mengancam fisik dan juga psikis mereka, atap rumah yang melengkung dan nyaris roboh. Belum lagi kondisi dapurnya yang tidak layak, nyaris roboh karena posisi kayu yang miring dan anjlok setelah beberapa kali gempa.
Ana sudah berulang kali mengajukan permohonan bantuan Program Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU). Akan tetapi tidak kunjung mendapatkan kabar, sudah beberapa kali difoto dimintai Kartu Keluarga(KK), dan Kartu Tanda Penduduk(KTP), dikutip dari Liputan6.com, 18 September 2025.
Kisah pilu keluarga Ana adalah sekelumit derita rakyat yang terjadi di tanah air, masih banyak lagi jumlah warga miskin yang semakin kesulitan memenuhi kebutuhan hidup. Himpitan ekonomi, sempitnya lowongan pekerjaan serta banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal, menambah jeritan pahit rakyat.
Kemiskinan di Indonesia merupakan isu kompleks yang dipengaruhi berbagai faktor seperti kesenjangan ekonomi, kurangnya akses terhadap pendidikan dan lapangan kerja serta keterbatasan infrastuktur di daerah-daerah tertentu. Upaya penanggulangan kemiskinan memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan pemerintah dan masyarakat.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik(BPS), tingkat kemiskinan di Indonesia pada maret 2025 tercatat sebesar 8,47%, ini berarti sekitar 23,85 juta jiwa hidup dibawah garis kemiskinan. Jumlah ini menurun dibandingkan dengan september 2024 yang sebesar 24,06 juta jiwa. Sementara jumlah tingkat tertinggi ada di provinsi Papua pegunungan sekitar 30,03%, Papua tengah 28,90%, dan Papua Barat 20,66%.
Sedangkan provinsi dengan jumlah terbanyak ada di Jawa Timur sebesar 3,88 juta jiwa, Jawa Barat 3,65 juta jiwa, dan Jawa Tengah 3,37 juta jiwa. Sementara itu pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto menargetkan pendirian 80.400 Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih hingga akhir 2025 sebagai langkah strategis menciptakan lapangan kerja dan mendorong pemerataan ekonomi dari desa. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyoroti pentingnya intervensi pemerintah dalam mencegah stagnasi ekonomi desa, seperti yang terjadi di beberapa negara maju. (tvone news)
Coba kita berpikir apakah hanya dengan mengembangkan koperasi dapat meningkatkan penghasilan rakyat? Sementara koperasi-koperasi dari swasta sudah banyak dan bisa kita lihat bukannya membantu kehidupan rakyat tapi malah rakyat semakin dijepit dengan persoalan yang semakin rumit, membuat rakyat tidak bisa keluar karena sudah terlilit, kini rakyat hanya bisa menjerit.
Kemiskinan yang dialami rakyat menambah angka kejahatan, kriminalitas semakin marak, pajak yang meningkat menambah beban rakyat, sementara itu penghasilan rakyat sangat minim.
Sungguh ini sangat tidak sebanding. Akhirnya rakyat berpikir dengan sangat dangkal, demi memenuhi kebutuhan jasmaninya mereka memilih untuk mencuri, dan merampok bahkan ada yang sampai mengakhiri hidupnya karena merasa tidak sanggup lagi membayar hutang.
Mendirikan koperasi dan memberikan simpan pinjam kepada rakyat bukanlah solusi yang tepat, karena koperasi termasuk dalam kategori riba, pemerintah ingin mengambil keuntungan dari koperasi tersebut karena mengingat utang negara yang sudah memasuki masa tenggang. Negara yang dibangun dari utang riba tidak akan membawa kesejahteraan, ini sudah terbukti bahwa kapitalis telah fatal dalam menaikkan taraf hidup rakyat.
Padahal Islam sudah menawarkan sistem ekonomi Islam yang menyeluruh, adil dan bebas dari ekploitasi. Islam juga sudah menetapkan aturan tegas mengenai kepemilikan, pengelolaan kekayaan dan peran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat. Ada tiga kepemilikan, yang pertama kepemilikan individu, yang kedua kepemilikan umum dan yang ketiga kepemilikan negara.
Sumber Daya Alam seperti air, rumput dan api adalah sebuah kepemilikan umum yang harus dikelola langsung oleh negara untuk kepentingan rakyat, bukan malah diberikan kepada pihak swasta atau asing. Layaknya sabda Rasululallah saw, ‘Kaum muslim berserikat dalam tiga hal, padang rumput, air dan api (HR. Abu Dawud, Ahmad dan Ibnu Majah).
Islam sudah sangat sempurna karena Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, dan Islam hadir dengan memberikan solusi terhadap seluruh problematika umat, baik secara akidah, ibadah, muamalah, politik, mengentaskan kemiskinan sampai kepemimpinan.
Islam berusaha mengatasi kemiskinan dan mencari jalan keluarnya serta mengawasi kemungkinan dampaknya. Tujuannya, untuk menyelamatkan akidah, akhlak, dan amal perbuatan memelihara kehidupan rumah tangga, dan melindungi kestabilan dan ketentraman masyarakat, di samping untuk mewujudkan jiwa persaudaraan antara sesama kaum Muslimin. Karena itu, Islam menganjurkan agar setiap individu memperoleh taraf hidup yang layak dimasyarakat.
Secara umum, setiap individu wajib berusaha untuk hidup wajar, sesuai dengan keadaannya. Dengan hidup tenteram, ia dapat melaksanakan perintah-perintah Allah Azza wa Jalla, sanggup menghadapi tantangan hidup, dan mampu melindungi dirinya dari bahaya kefakiran, kekufuran, kristenisasi, dan lainnya.
Tidak bisa dibenarkan menurut pandangan Islam adanya seseorang yang hidup di tengah masyarakat Islam dalam keadaan kelaparan, berpakaian compang-camping, meminta-minta, menggelandang atau membujang selamanya.
Dalam mengatasi kemiskinan Islam juga menekankan pentingnya rasa bertanggung jawab mengatasi kemiskinan, dan mewujudkan kesejahteraan hidup.
Membuat lapangan pekerjaan untuk rakyat dan memberikan kesempatan kepada mereka agar bisa mencukupi segala kebutuhan mereka, karena di Indonesia masih banyak lahan atau tanah kosong yang bisa dikelola rakyat.
Negara harus memberikan izin usaha, meningkatkan Sumber Daya Manusia, memberikan subsidi dibidang pertanian dan peternakan, membantu pertumbuhan aneka industri.
Zakat juga menjadi salah satu solusi efektif untuk mengatasi kemiskinan. Islam mewajibkan zakat bagi orang yang mampu agar diberikan kepada yang kurang mampu dan fakir.
Allah SWT berfirman, “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan” (TQS At-Taubah: 60).
Dalam bermuamalah pun Islam menegaskan dan menolak sistem ribawi, karena riba bisa menjerat kita. Riba bisa menjerat rakyat karena melipat gandakan uang. Muamalah yang dihasilkan dari riba tidak bisa memberikan kesejahteraan yang ada hanyalah membawa kemudharatan.
Dalam Islam sistem ekonomi yang diperbolehkan adalah bagi hasil, seperti syirkah mudharabah, dengan sistem ini maka keadilan yang akan terwujud, bukan dominasi atau pun eksploitasi. Islam menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif dalam mengatasi kemiskinan.
Dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai Islam, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis dan sejahtera.
Mari kita terus berusaha untuk membangun negara yang lebih baik. Semoga kita dapat menjadi bagian dari solusi dalam mengatasi kemiskinan dan membangun negara yang jauh lebih baik. (**)
*Penulis Adalah Aktivis Dakwah Muslimah
