OPINI | POLITIK
“Tragedi Marelan bukan musibah domestik belaka, tetapi cerminan dari kegagalan sistemik dalam melindungi rakyat. Nyawa manusia seharusnya tidak hilang hanya karena listrik padam, ventilasi buruk, atau ketidakpahaman terhadap bahaya monoksida,”
Oleh : Selvi Safitri
TRAGEDI memilukan kembali terjadi di Medan Marelan. Pada Senin (1/12/2025), satu keluarga Sugandi (40), Juliana (38), dan putra mereka Z (8), ditemukan tewas membusuk di dalam ruko di Jl. Marelan 1.
Dugaan sementara menunjukkan mereka meninggal akibat menghirup asap genset yang dinyalakan saat listrik padam. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan rumah sakit untuk memastikan penyebab kematian. ( Waspada.id, 1-12-2025 )
Kematian tiga orang dalam satu keluarga ini bukan peristiwa terisolasi. Kasus- kasus serupa telah berulang dalam beberapa tahun terakhir, memperlihatkan pola sistemik bahwa rakyat dibiarkan mengatasi risiko hidupnya sendiri tanpa perlindungan memadai dari negara.
Beberapa data nyata yang menunjukkan pola ini, di Makassar tahun 2022, satu keluarga tewas karena menghirup asap genset saat listrik padam. Di bekasi tahun 2023, empat anggota keluarga meninggal akibat keracunan karbon monoksida di ruang tertutup.
Di Tangerang tahun 2021, satu keluarga terjebak dalam rumah dan tewas akibat asap kebakaran yang dipicu korsleting listrik. Di Yogyakarta tahun 2025, ayah, ibu, dan tiga anak meninggal karena keracunan makanan akibat minimnya pengawasan kesehatan.
Rangkaian peristiwa ini memperlihatkan bahwa kematian satu keluarga dalam ruang tertutup bukanlah tragedi spontan, tapi akibat dari lemahnya jaminan layanan publik dimana listrik yang sering padam memaksa rakyat menggunakan genset yang berbahaya jika tanpa ventilasi memadai, kemudian minimnya edukasi keselamatan banyaknya masyarakat tidak dibekali pengetahuan tentang bahaya karbon monoksida atau penggunaan alat darurat, pengawasan standar ruang dan bangunan yang tidak ketat dengan banyakanya ruko sekaligus hunian tidak memiliki ventilasi layak, tetapi dibiarkan tanpa regulasi tegas.
Kemudian budaya pencegahan yang lemah, terbukti bahwa sistem hari ini hanya bereaksi setelah korban meninggal, bukan mencegah agar tragedi tidak terjadi.
Dengan adanya pola ini, jelas bahwa tragedi Marelan bukan musibah domestik belaka, tetapi cerminan dari kegagalan sistemik dalam melindungi rakyat. Nyawa manusia seharusnya tidak hilang hanya karena listrik padam, ventilasi buruk, atau ketidakpahaman terhadap bahaya monoksida.
Islam menempatkan layanan publik seperti listrik sebagai kepemilikan umum yang wajib negara kelola demi keselamatan seluruh rakyat. Energi bukan komoditas, tetapi hak asasi yang harus dipenuhi negara secara aman, stabil, dan merata.
Dalam sistem islam, negara wajib memastikan ketersediaan listrik yang stabil, termasuk mitigasi risiko saat bencana. Kemudian pengawasan bangunan dilakukan serius, terutama ruang tertutup yang menjadi tempat tinggal dan tempat usaha, negara juga menekankan pencegahan melalui edukasi keselamatan, standar ventilasi, dan pemantuan penggunaan alat beresiko seperti genset. Keselamatan rakyat menjadi prioritas kebijakan, bukan urusan individu untuk bertahan hidup sendiri.
Khalifah sebagai pemegang amanah akan mengelola kebutuhan dasar rakyat tanpa kompromi, memastikan nyawa manusia terlindungi sejak awal, bukan sekedar mengirim petugas setelah tiga jenazah ditemukan membusuk.
Tragedi Marelan harus menjadi tamparan keras bahwa rakyat membutuhkan sistem yang melindungi secara nyata, bukan sistem yang baru bergerak setelah korban berguguran. (**)
*Penulis Adalah Mahasiswa Sastra Jepang USU
Disclaimer :
Rubrik Opini adalah media masyarakat dalam menyampaikan tulisannya. Setiap Opini di kanal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab Penulis dan Lapan6Online.com terbebas dari segala macam bentuk tuntutan. Jika ada pihak yang berkeberatan atau merasa dirugikan dengan tulisan ini maka sesuai dengan undang-undang pers bahwa pihak tersebut dapat memberikan hak jawabnya kepada penulis Opini. Redaksi Lapan6Online.com akan menayangkan tulisan tersebut secara berimbang sebagai bagian dari hak jawab.
