OPINI | POLITIK | HUKUM
“Selama paradigma ini terus dianut, keselamatan rakyat niscaya selalu ditempatkan di urutan kedua. Ironinya di tengah duka, pemerintah justru mengumumkan penyelidikan terhadap sejumlah perusahaan atas dugaan pelanggaran lingkungan,”
Oleh : Amrullah Andi Faisal
MUSIBAH banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat kembali membongkar kenyataan pahit. Bukan hujan yang bersalah, tetapi sistem yang membiarkan kerusakan ekologis berlangsung bertahun-tahun.
Hingga 6 Desember 2025, BNPB mencatat 914 warga meninggal dan 389 masih hilang.¹ Angka ini melonjak drastis dari laporan tiga hari sebelumnya dan menjadi salah satu bencana paling mematikan dalam satu dekade terakhir.
KAMBING HITAM YANG DIULANG
Setiap kali bencana datang, narasi yang sama selalu diulang. Curah hujan ekstrem, anomali cuaca dan fenomena global. Penjelasan ini hanya menutupi persoalan inti.
Faktanya, kerusakan masif pada Daerah Aliran Sungai (DAS), deforestasi brutal dan alih fungsi lahan yang berlebihan menjadi akar yang sebenarnya. Laporan investigatif menunjukkan lebih dari 1,4 juta hektar hutan, telah hilang di tiga provinsi terdampak sejak 2016. Terutama untuk ekspansi sawit, tambang dan proyek strategis.
Reuters bahkan menegaskan banjir Sumatra 2025 diperparah erosi tanah dan pembukaan hutan yang melemahkan struktur ekologis kawasan. Pola yang sudah diprediksi para ahli lingkungan, tetapi diabaikan oleh rezim yang terlalu sibuk melayani investasi.
KORPORASI DIJAMIN, RAKYAT DIKORBANKAN
Kapitalisme memandang alam sebagai komoditas, bukan amanah. Hutan adalah asset, tanah obyek transaksi, sungai menjadi saluran ekonomi. Selama paradigma ini terus dianut, keselamatan rakyat niscaya selalu ditempatkan di urutan kedua. Ironinya di tengah duka, pemerintah justru mengumumkan penyelidikan terhadap sejumlah perusahaan atas dugaan pelanggaran lingkungan.
Fakta ini menunjukkan sejak awal, negara mengetahui potensi masalah, namun tetap membiarkan eksploitasi berjalan. Ketika desa tersapu air bah dan lereng bukit runtuh, mereka menyalahkan hujan. Ketika rumah hanyut, mereka menyalahkan cuaca. Padahal tangan yang menandatangani izin, yang membuka pintu bencana.
TRAGEDI INI KONSEKUENSI SISTEM
Bencana ini bukan takdir alam. Ini konsekuensi sistematis dari model pembangunan yang menempatkan modal sebagai penguasa kebijakan. Ketika korporasi diberikan hak atas hutan, sungai dipersempit demi proyek, bukit dikeruk tanpa kajian, bencana hanyalah menunggu momentum hujan. Ini bukan tragedi alam, tapi tragedi kebijakan.
ISLAM SOLUSI SISTEMIK
Islam menghadirkan kerangka lengkap dan ideologis dalam mengatur hubungan negara, alam dan rakyat. Bukan sekadar program, tetapi paradigma yang berdiri di atas amanah, keadilan dan larangan eksploitasi.
1. Sumber Daya Alam Milik Umum
Hutan, air, tambang dan sungai merupakan milik umum. Negara tidak boleh menjualnya, memprivatisasi atau menyerahkannya kepada swasta. Prinsip ini secara otomatis menghentikan deforestasi rakus dan ekspansi destruktif.
2. Mitigasi Terpusat dan Ilmiah
Negara Islam memetakan risiko secara ilmiah, memperkuat DAS, membangun kanal besar, cadangan logistik nasional dan armada respon cepat. Baitul mal membiayainya, bebas dari kepentingan donor.
3. Tata Ruang Berbasis Amanah
Zonasi tidak boleh tunduk pada modal. Tidak ada izin properti di zona rawan longsor, tiada percepatan izin yang mengorbankan keselamatan rakyat.
4. Kepemimpinan yang Bertanggung Jawab di Dunia–Akhirat
Pemimpin adalah raa’in. Kelalaian dalam melindungi rakyat dan lingkungan merupakan dosa besar, bukan sekadar kelalaian administrasi.
5. Rehabilitasi Total
Negara wajib mengganti rumah, penghidupan dan fasilitas publik warga terdampak . Tanpa menyisakan satupun rakyat mengemis bantuan.
MENGGANTI SISTEM, HENTIKAN SIKLUS BENCANA
Jika paradigma pembangunan tetap kapitalistik, SDA tetap diperlakukan sebagai objek investasi, dan rakyat masih dianggap statistic, maka bencana akan kembali. Islam tidak datang sekadar menghibur, tetapi menawarkan sistem hidup yang menyelamatkan manusia dan melindungi alam sekaligus. Karena itu, yang harus diubah bukan cuacanya. Yang harus diganti adalah sistemnya.
CATATAN KAKI
BNPB, Update korban banjir Sumatera per 6 Desember 2025: 914 tewas, 389 hilang.
The Jakarta Post, 4 Desember 2025, laporan kerusakan lingkungan dan hilangnya 1,4 juta hektar hutan.
Reuters, 7 Desember 2025: Deforestasi memperparah banjir dan longsor Sumatera.
Antara News, 3 Desember 2025: Pemerintah menyelidiki perusahaan terkait dugaan perusakan lingkungan. (**)
*Penulis Adalah Kolumnis Publik
