OPINI | POLITIK
“Fenomena DPR hari ini harus menyadarkan umat bahwa selama kita bertahan di sistem sekuler yang memisahkan urusan agama dengan bernegara, selama itu pula penderitaan akan terus berulang,”
Oleh : Retno Purwaningtias, S.IP
ANEH tapi nyata. Di saat rakyat makin menjerit akibat kenaikan harga bahan pokok, DPR justru sibuk memperbincangkan gaji, tunjangan, dan fasilitas mewah yang mereka nikmati.
Alih-alih memikirkan solusi krisis ekonomi, wakil rakyat malah tampak nyaman mengutamakan kesejahteraan dirinya sendiri. Publik pun menilai, DPR lebih mirip “penikmat keranjang uang” daripada pejuang aspirasi rakyat.
Fenomena ini jelas menunjukkan wajah asli politik sekuler, yaitu kekuasaan dijadikan ajang berburu kenyamanan, bukan amanah untuk melayani rakyat.
Budaya Politik Hedonis, Rakyat Jadi Korban
Fakta DPR ini bukan kasus satu-dua kali. Setiap periode, isu gaji dan fasilitas selalu jadi pembahasan serius. Seolah-olah jabatan di parlemen adalah tiket menuju hidup glamor, bukan pengorbanan demi kepentingan umat.
Padahal, jutaan rakyat harus menahan lapar, mengencangkan ikat pinggang, bahkan berutang untuk sekadar bertahan hidup. Ironis, pejabatnya justru berlomba menambah kenyamanan pribadi.
Allah Swt. sudah memperingatkan:
“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah [2]: 188)
Negara Diam, Sistem Rusak
Di balik semua ini, masalah utama bukan hanya perilaku individu anggota DPR, melainkan sistem yang menaunginya. Demokrasi sekuler membuka ruang luas bagi politik uang, rente jabatan, dan orientasi materi. Sistem ini memang didesain agar kepentingan segelintir elit lebih diutamakan ketimbang kepentingan rakyat.
Bukan rahasia lagi, jabatan dalam politik sekuler seringkali dipandang sebagai “ladang basah” untuk memperkaya diri, bukan amanah untuk melayani. Politik transaksional sudah menjadi kebiasaan, sementara suara rakyat hanya dijadikan alat legitimasi lima tahunan. Ketika kursi kekuasaan bisa “dibeli” dengan modal besar, maka wajar jika pejabat yang terpilih pun berorientasi pada pengembalian modal, bukan pengabdian.
Yang lebih miris, negara seolah diam dan membiarkan kerusakan ini berjalan tanpa henti. Mekanisme hukum yang seharusnya menindak tegas justru sering tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Akibatnya, perilaku korupsi dan penyalahgunaan wewenang terus berulang.
Saatnya Kembali pada Islam
Dalam Islam, politik bukan sekadar perebutan kekuasaan atau ajang mencari fasilitas dan keuntungan pribadi, melainkan siyasah yang hakikatnya adalah su’un al-hayāh, yaitu mengurus urusan umat. Artinya, seluruh urusan kehidupan manusia, baik ekonomi, pendidikan, hukum, kesehatan, hingga keamanan, harus diatur dengan aturan Allah agar tercapai kemaslahatan.
Dalam Islam, politik adalah ibadah, sebab ia merupakan amanah besar yang akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Pemimpin dalam Islam dituntut memprioritaskan kepentingan umat, bukan kesejahteraan dirinya.
Rasulullah saw. bersabda:
“Seorang pemimpin adalah pengurus rakyat, dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dia urus.” (HR. Bukhari dan Muslim)
Saatnya Bersuara
Fenomena DPR hari ini harus menyadarkan umat bahwa selama kita bertahan di sistem sekuler yang memisahkan urusan agama dengan bernegara, selama itu pula penderitaan akan terus berulang.
Dengan politik Islam, urusan umat tidak diserahkan pada mekanisme suara terbanyak atau lobi elit politik, melainkan pada hukum Allah yang pasti membawa keadilan dan kebaikan. Itulah perbedaan mendasar antara politik kapitalis yang penuh kepentingan dengan politik Islam yang berlandaskan akidah.
Sudah saatnya umat Islam bersuara, menolak sistem rusak ini, dan menuntut hadirnya kepemimpinan Islam yang amanah, adil, dan takut kepada Allah. Karena hanya dengan syariat, kemuliaan umat akan kembali tegak. Wallahualam bisshawab. (**)
*Penulis Adalah Aktivis Dakhwah Muslimah
