OPINI | POLITIK | MANCANEGARA
“Bukan hanya itu, kondisi Nepal memang sedang tidak baik-baik saja, mulai dari kasus korupsi hingga anak-anak pejabat elit yang fomo flexing kekayaannya,”
Oleh : Fatiyah Danaa. H
MENYUSUL Indonesia, Nepal ikut dilanda demo besar-besaran yang mayoritas pendemonya golongan Gen Z. Demo ini dipicu akibat kebijakan pemerintah Nepal memblokir sejumlah platform media populer yang dinilai bertujuan membatasi kebebasan berpendapat dan hak kritisi rakyat terhadap pemerintahnya.
Bukan hanya itu, kondisi Nepal memang sedang tidak baik-baik saja, mulai dari kasus korupsi hingga anak-anak pejabat elit yang fomo flexing kekayaannya. Demo berdarah ini akhirnya berujung kepada pengunduran diri Presiden dan PM Nepal dan saat ini Nepal berada dalam proses pembentukkan sistem pemerintahan sementara.
Pengkhianatan yang dilakukan pemerintahan Nepal terhadap rakyatnya sudah sewajarnya menimbulkan kobaran api kemarahan yang luar biasa. Bagaimana tidak? Dengan kehidupan rakyat yang meronta-ronta sedangkan pejabat di atas asyik menghabiskan kekayaan yang tak terbatas hasil perolehan pajak rakyatnya sendiri. Ditambah kasus korupsi yang masif membuat rakyat muak dan meminta perubahan personil terhadap pemerintahannya sendiri untuk Nepal yang adil dan bebas korupsi. Tapi apakah perubahan itu saja cukup?
Sejatinya itulah yang terjadi dalam sistem demokrasi. Ternyata, sistem demokrasi adalah sebuah sistem yang cacat sejak lahir. Seorang filsuf Yunani bernama Socrates, yang mengusung sistem demokrasi ini pun menyatakan sistem ini merupakan sistem pemerintahan yang buruk dan tidak stabil. Dikarenakan mengandalkan suara mayoritas yang belum tentu didasari oleh pengetahuan atau rasionalitas.
Hal tersebut bisa dianalogikan seperti value suara atau vote seorang profesor disama ratakan dengan value suara atau vote seorang yang dalam tanda kutip “orang gila”. Tentu sudah jelas sistem demokrasi tidak bisa dan gagal dijadikan solusi segala problematika umat dari ketidakadilan, kesewenang-wenangan dan kesenjangan yang terjadi bukan hanya di Nepal, tapi di seluruh belahan dunia lainnya.
Sistem demokrasi sudah mulai memperlihatkan kebusukannya. Umat sudah banyak terjun ke jalan, tapi hanya dengan mengubah siapa yang memegang sistem demokrasi ini hanya akan mengulang sebuah lingkaran setan. Sistem yang dijadikan standar dunia ini tidak akan bertahan lama. Lantas apa solusinya?
Islam adalah solusinya. Islam bukan hanya sekadar agama yang ranahnya individualistik, tapi sebuah ideologi dan sistem yang mengatur segala aspek kehidupan, terutama dalam hal bernegara dan berpolitik. Sistem Islam ini hanya bisa dicapai dalam Daulah Islamiyah atau khilafah, sebuah sistem pemerintahan yang bertujuan menegakkan keadilan dan menciptakan kesejahteraan merata di bawah hukum syariat.
Ketika hukum buatan manusia ditegakkan di atas hukum Allah, seperti dalam demokrasi, yang akan terjadi hanyalah kekacauan layaknya sebuah “time bomb”, jika tidak segera diatasi hanya akan menimbulkan masalah baru hingga bisa jadi berbahaya.
Khilafah bukanlah konsep baru atau khayalan. Selama berabad-abad, khilafah menjadi sistem yang menyatukan dan memakmurkan tidak hanya umat Islam tapi umat beragama lainnya, dengan meninggikan ilmu pengetahuan, membangun peradaban yang maju hingga menguasai hampir sepertiga bagian dunia dan itu semua dilakukan di bawah hukum syariat.
Berbeda dengan negara demokrasi, dalam khilafah kepemimpinan bukan hanya soal kekuasaan, tapi sebuah tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Tidak akan ada pejabat yang berani melakukan korupsi, tidak akan ada yang menjabat demi kepentingan pribadi bahkan oligarki, tidak akan ada lagi terjadi kesewenang-wenangan oleh para elit, yang ada hanya rakyat akan hidup sejahtera dan itu di bawah payung keadilan Islam. (**)
*Penulis Adalah Anggota Komunitas Muslimah Menulis (KMM) Depok
