OPINI | POLITIK
“Koordinasi pemerintah yang rapuh. Setiap kasus selalu berakhir dengan saling lempar tanggung jawab antara BPOM, Dinas Kesehatan, hingga pemerintah daerah,”
Oleh : Amrullah Andi Faisal
PROGRAM Makan Bergizi Gratis (MBG) digadang sebagai langkah besar pemerintah untuk menekan angka stunting, serta memperbaiki kualitas gizi anak sekolah. Namun, realitas di lapangan, justru memperlihatkan hal sebaliknya. Ribuan anak menjadi korban keracunan. Sekolah berubah menjadi posko darurat, kepercayaan masyarakat pun luntur.
Data hingga September 2025 menunjukkan 5.360 anak yang keracunan akibat menu MBG (CNN Indonesia, 19/9/2025). Di Garut, 569 siswa jatuh sakit setelah menyantap MBG. Sekitar 250 siswa juga terdampak di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Balai Pengawas Obat dan Makanan bahkan mencatat sedikitnya 17 kasus keracunan massal sejak program ini bergulir (Tempo, 2025).
Angka-angka tersebut menegaskan persoalan ini bukan hanya soal kelalaian teknis, melainkan masalah sistemik.
Ada tiga hal utama yang jadi sorotan. Pertama, rantai produksi makanan yang kacau. Bahan baku tidak diawasi ketat. Banyak dapur umum tidak higienis, serta pekerjanya minim pelatihan. Kedua, koordinasi pemerintah yang rapuh. Setiap kasus selalu berakhir dengan saling lempar tanggung jawab antara BPOM, Dinas Kesehatan, hingga pemerintah daerah. Ketiga, kurangnya transparansi publik. Masyarakat tidak pernah mendapat laporan jelas mengenai jenis kontaminasi, hasil uji laboratorium, ataupun langkah perbaikan yang diambil.
Inilah konsekuensi dari sistem sekuler yang menjadikan pelayanan rakyat sekadar proyek. Program gizi yang seharusnya menyelamatkan generasi malah dijalankan dengan pola pikir tender, proyek dan target anggaran. Anak-anak diperlakukan sebagai angka, bukan amanah.
Pelajaran dari Sejarah Islam
Islam memiliki sejarah panjang dalam menjaga kesehatan dan pangan rakyat. Pada masa Khalifah Umar bin Khaththab, ketika terjadi paceklik, beliau turun langsung memastikan rakyat mendapat makanan. Umar bahkan menahan diri tidak makan daging dan minyak sampai rakyatnya tercukupi. Ia mendirikan dapur umum (al-ma’ida) di Madinah dan mengatur distribusi pangan dengan penuh ketelitian.
Pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, negara menyediakan jatah makanan pokok bagi rakyat miskin, bahkan hingga ke pelosok desa. Catatan sejarah menyebutkan, saat itu sulit menemukan orang yang mau menerima zakat karena kebutuhan masyarakat sudah terpenuhi.
Di era Harun al-Rasyid, baitulmal digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur kesehatan dan pengelolaan pangan. Negara memastikan makanan yang beredar benar-benar halalan thayyiban, serta aman bagi rakyat.
Semua ini bukan sekadar romantisme sejarah, melainkan bukti nyata bahwa ketika syariah dijalankan, negara hadir sebagai pengurus rakyat, bukan sekadar pengelola proyek.
Solusi Hakiki
Dalam pandangan Islam, urusan gizi dan kesehatan generasi merupakan kewajiban negara, yang tidak boleh diserahkan pada mekanisme pasar maupun kepentingan politik. Negara wajib memastikan setiap anak memperoleh makanan halal, thayyib dan menyehatkan. Sistem pengawasan pangan dilakukan secara ketat, bukan setengah hati. Para pemimpin sadar bahwa tanggung jawab mereka tidak hanya di dunia, tapi juga di hadapan Allah di akhirat.
Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan sabda Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam, “Pemimpin adalah pengurus rakyat, dan ia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.”
Jelas, persoalan MBG tidak akan selesai dengan sekadar evaluasi teknis. Selama sistem sekuler kapitalistik tetap menjadi fondasi, rakyat hanya akan terus jadi korban kebijakan yang setengah matang. Solusi sejatinya adalah mengganti sistemnya: dari sekuler menuju Islam, yang menjadikan pemimpin benar-benar pelayan umat, bukan pengelola proyek.
Penutup
MBG seharusnya menjadi berkah, bukan malapetaka. Itu bisa terwujud, hanya jika negara berdiri di atas syariah Islam, dengan kepemimpinan yang takut kepada Allah dan peduli pada generasi. Sejarah telah membuktikan, ketika Islam diterapkan, rakyat hidup sejahtera, pangan terjamin, dan generasi terlindungi kesehatannya. Saatnya menuntut perubahan mendasar: dari sistem sekuler menuju kepemimpinan Islam yang amanah. (**)
*Penulis Adalah Kolumnis Sinjai
