OPINI | POLITIK
“Dalam teori negara modern, netralitas pemerintah adalah fondasi stabilitas sosial. Ketika pemerintah terlihat condong, ketidakpercayaan tumbuh. Ketika ketidakpercayaan tumbuh, kohesi sosial retak,”
Oleh : Dimas Supriyanto.
PAK WALI, Medan bukan kota satu suara. Medan adalah simpul sejarah Indonesia: Melayu, Batak, Tionghoa, Minang, India, Aceh, Jawa —semuanya hidup berdampingan. Di kota seperti Medan, keberagaman bukan slogan. Ia adalah realitas harian.
Karena itu, setiap kebijakan yang menyentuh isu sensitif — terutama yang beririsan dengan tafsir agama— harus diuji bukan hanya dengan niat baik, tetapi dengan prinsip kenegaraan.
Negara kita berdiri di atas Pancasila. Bukan di atas satu tafsir agama. Konstitusi kita adalah Undang-Undang Dasar 1945. Bukan kitab tafsir.
Saya ingin mengingatkan satu hal mendasar: pemerintah daerah adalah representasi negara. Dan negara tidak boleh terlihat — apalagi terasa —mengadopsi standar moral satu kelompok sebagai dasar pengaturan ruang publik.
Pak Walikota, boleh saja berkata tidak ada pelarangan. Tetapi dalam politik kebijakan, persepsi publik adalah bagian dari realitas.
Jika sebuah aturan hanya menyentuh komoditas yang sensitif bagi satu agama, dalam hal ini daging babi – maka publik akan membaca itu sebagai keberpihakan — meski niatnya administratif.
Dan negara tidak boleh tampak berpihak pada tafsir tertentu. Kita harus membedakan antara menghormati keyakinan dan menginstitusikan keyakinan.
Menghormati berarti memberi ruang bagi setiap umat menjalankan ajarannya. Menginstitusikan berarti menjadikan ajaran itu dasar perlakuan berbeda dalam kebijakan umum. Di situlah garisnya.
INDONESIA bukan negara agama. Tapi juga bukan negara sekuler yang memusuhi agama. Indonesia adalah negara yang memayungi semuanya. Tugas pemerintah bukan memastikan satu tafsir merasa nyaman, tetapi memastikan semua warga merasa aman.
Pak Wali Anda harus memimpin dengan visi kebangsaan, bukan sekadar merespons tekanan kelompok.
Saya ingatkan Anda, bahwa Anda kader Nasional Demokrat – bukan PKS. Anda bukan binaan Ikhwanul Muslimin.
NasDem lahir bukan untuk merawat politik sektarian. Ia lahir dengan klaim memperkuat kebangsaan.
Partai NasDem adalah partai yang sejak awal mendeklarasikan diri sebagai pengusung restorasi, modernitas, dan nasionalisme.
JIKA kebijakan lahir dari kekhawatiran terhadap protes kelompok tertentu, maka pesan yang tersampaikan sederhana: yang paling keras bersuara, dialah yang diakomodasi.
Itu preseden berbahaya.
Hari ini soal daging babi.
Besok bisa soal rumah ibadah.
Lusa bisa soal pakaian.
Dan tanpa sadar, ruang publik kita terfragmentasi oleh standar moral sektoral. Dari satu kelompok, dari satu ajaran agama.
Keindonesiaan bukan soal siapa mayoritas dan siapa minoritas. Keindonesiaan adalah kesediaan mayoritas untuk menahan diri agar minoritas tetap setara.
Saya ingin mengingatkan Anda, Pak Wali: kepala daerah bukan pemimpin satu golongan. Ia pemimpin seluruh warga. Bahkan — terutama — mereka yang jumlahnya kecil dan tidak punya daya tekan politik.
Dalam teori negara modern, netralitas pemerintah adalah fondasi stabilitas sosial. Ketika pemerintah terlihat condong, ketidakpercayaan tumbuh. Ketika ketidakpercayaan tumbuh, kohesi sosial retak.
Dan Medan terlalu berharga untuk retak hanya karena kebijakan yang bisa dirancang lebih netral.
Jika tujuannya penataan, maka tata seluruh komoditas dengan parameter teknis: kebersihan, logistik, sanitasi, manajemen pasar. Jangan gunakan kategori yang mengandung muatan teologis. Agamis.
Karena begitu negara mengadopsi diksi “halal – non halal” dalam kebijakan ruang, negara sedang masuk ke wilayah tafsir agama. Dan tafsir agama tidak pernah tunggal. Hari ini satu tafsir dominan, besok tafsir lain bisa menuntut hal yang sama.
Negara tidak boleh menjadi arena kompetisi tafsir. Pak Wali, keberagaman bukan gangguan yang harus dikelola agar tidak memicu masalah.
Keberagaman adalah fondasi yang harus dijaga agar tetap setara. Ingatlah: Indonesia berdiri bukan karena satu kelompok menang, tetapi karena semua kelompok sepakat untuk hidup bersama. (*Kop/MasTe/Lpn6)
