“Alih-alih kabar tentang terobosan pembangunan atau reformasi birokrasi, publik justru berkali-kali mendengar berita kepala daerah yang digelandang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi,”
Oleh : Dimas Supriyanto
ORANG Jawa sejak dulu diajarkan sebuah falsafah luhur : “Sepi ing Pamrih, Rame ing Gawe”. Bekerja keras tanpa pamrih, tidak sibuk mengejar keuntungan pribadi, tetapi ramai dalam pengabdian kepada masyarakat.
Itulah ideal moral yang sering dibanggakan sebagai watak kepemimpinan Jawa: tenang, tidak gaduh, tetapi penuh kerja nyata.
Namun jika kita menoleh ke Jawa Tengah hari ini, falsafah itu terasa seperti sedang diparodikan oleh kenyataan. Yang terlihat justru kebalikannya; “Sepi ing Gawe, Rame ing OTT yang artinya sepi dalam kerja, tetapi ramai dalam operasi tangkap tangan.
Alih-alih kabar tentang terobosan pembangunan atau reformasi birokrasi, publik justru berkali-kali mendengar berita kepala daerah yang digelandang penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi.
Nama-nama kepala daerah bermunculan dalam berita korupsi : Fadia Arafiq, Syamsul Auliya Rachman, Sudewo, bahkan sebelumnya Hevearita Gunaryanti Rahayu. Satu per satu. Seolah ada antrean panjang kepala daerah Jawa Tengah yang menunggu giliran menjadi berita kriminal nasional.
Tak luput Buoati Cilacap ikut diciduk OTT KPK. Ist.
Ironisnya, semua itu terjadi di provinsi yang selama ini dikenal sebagai wilayah paling “tenang” secara politik. Tidak gaduh. Tidak penuh konflik. Tidak banyak drama kekuasaan. Tetapi ketenangan itu kini terasa ganjil : terlalu sunyi untuk sebuah daerah yang pejabatnya satu demi satu tersandung kasus korupsi.
Apakah ini sekadar kebetulan?
Atau justru tanda bahwa ada sesuatu yang salah dalam cara kekuasaan dikelola?
Jawa Tengah kini menjadi provinsi adem ayem yang Diam-diam Ramai OTT. Sebagai orang yang lahir di Banyumas, Jawa Tengah sering dipuji sebagai pusat kebudayaan Jawa: halus, santun, adem ayem. Politiknya katanya stabil.
Masyarakatnya nrimo. Elite politiknya kalem.
Tapi beberapa bulan terakhir, ada pemandangan yang sulit diabaikan: mobil penyidik KPK bolak-balik masuk ke kantor kepala daerah di Jawa Tengah, seperti sedang mengabsen dan patroli.
Belum hilang rasa terkejut mendengar operasi tangkap tangan terhadap Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, muncul lagi kabar OTT terhadap Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman.
Sebelumnya, Bupati Pati Sudewo juga terseret perkara dugaan pemerasan dalam pengisian perangkat desa.
Bahkan kota besar seperti Semarang pun tidak kebal ketika Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu tersangkut kasus korupsi.
Rentetan kasus itu menimbulkan pertanyaan sederhana. Apakah ini kebetulan? Atau ini pola?
Jika satu kepala daerah tertangkap, orang masih bisa berkata: itu ulah oknum. Jika dua, mungkin kebetulan. Tapi jika kasusnya berderet dalam waktu berdekatan, kita patut bertanya apakah ada sesuatu yang salah dalam tata kelola kekuasaan daerah.
Dan lebih penting lagi: apakah ada kepemimpinan yang benar-benar mencoba membenahinya?
Di sinilah publik mulai melirik ke tingkat provinsi, ke kantor gubernur yang sekarang dipimpin Ahmad Luthfi.
Sayangnya, yang terlihat justru suasana yang terlalu tenang.
Terlalu tenang untuk sebuah provinsi yang kepala daerahnya satu per satu digelandang penyidik.
Tidak ada gebrakan besar. Tidak ada reformasi radikal tata kelola pemerintahan daerah. Tidak ada alarm keras tentang integritas birokrasi. Yang terdengar justru perdebatan administratif: pajak kendaraan, diskon pajak, pemutihan pajak. Publik pun bingung.
Ketika tagihan pajak kendaraan terasa naik karena penerapan opsen pajak daerah, masyarakat mengeluh. Pemerintah mengatakan sebenarnya tidak ada kenaikan, hanya perubahan sistem. Bahkan dijanjikan diskon lima persen.
Penjelasan itu mungkin benar secara administratif. Tapi politik bukan sekadar administrasi.
Politik adalah soal persepsi publik. Dan persepsi yang muncul sekarang sederhana: kepala daerah banyak yang tertangkap KPK, sementara rakyat justru merasa beban pajaknya naik.
Jawa Tengah selama ini sering dipuji sebagai provinsi yang stabil. Tidak gaduh. Tidak dramatis seperti politik Jakarta atau Jawa Barat. Tapi stabilitas yang terlalu sunyi kadang menyembunyikan sesuatu yang lain: toleransi terhadap mediokritas.
Elite boleh saja tenang, selama tidak ada skandal besar yang meledak.
Masalahnya, sekarang skandal itu mulai muncul. Dan ironisnya, muncul dari berbagai daerah sekaligus.
Belum pernah saya sekecewa ini pada Gubernur Jawa Tengah – gubernur dari provinsi kelahiran saya.
OTT KPK bukan sekadar berita kriminal. Ia adalah alarm. Alarm bahwa sistem pengawasan, budaya birokrasi, dan politik lokal memiliki celah serius. Jika kepala daerah bisa terjerat kasus demi kasus, berarti ada sesuatu yang tidak beres dalam ekosistem kekuasaan. Bukan hanya soal individu. Tetapi soal sistem.
Namun budaya politik Jawa sering punya cara unik merespons masalah : menenangkan suasana, meredam konflik, menjaga harmoni. Sikap itu indah dalam kehidupan sosial. Tetapi dalam politik, harmoni yang berlebihan bisa berubah menjadi sikap menutup mata.
Seolah-olah semuanya baik-baik saja.
Padahal tidak.
Provinsi ini membutuhkan lebih dari sekadar suasana adem ayem. Ia membutuhkan kepemimpinan yang berani mengakui masalah dan membongkar sumbernya. Bukan sekadar mengelola citra stabilitas.
Karena jika tidak, Jawa Tengah berisiko menjadi paradoks politik.
Di permukaan tampak tenang.
Di baliknya, korupsi berjalan perlahan.
Di panggung publik, elite bicara keberhasilan. Di belakang layar, penyidik KPK sibuk bekerja.
Dan rakyat? Rakyat hanya diminta tetap sabar, tetap nrimo, sambil membayar pajak tepat waktu.
Pertanyaannya sederhana.
Apakah stabilitas yang kita banggakan selama ini benar-benar stabilitas?
Atau hanya ketenangan semu yang menyamarkan masalah yang lebih dalam?
Jika mobil KPK terus berdatangan ke Jawa Tengah, mungkin sudah waktunya kita berhenti memuji suasana adem ayem.
Karena dalam politik, ketenangan yang terlalu lama sering kali bukan tanda kesehatan. Melainkan tanda bahwa sesuatu sedang disembunyikan dengan sangat rapi. (*Kop/MasTe/Lpn6)
