OPINI | POLITIK
“Dari Asia Selatan hingga Amerika Latin, pola ini berulang: tekanan melalui isu moral universal, diikuti delegitimasi pemerintah, anarki kerusuhan, lalu intervensi – upaya menghancurkan pemerintahan — langsung atau tidak langsung,”
Oleh : Dimas Supriyanto
MENOLAK glorifikasi aktivis bukan berarti menolak kritik. Ini yang sering sengaja dikaburkan. Kritik adalah bagian dari demokrasi. Tapi glorifikasi? Itu sudah masuk wilayah kultus — dan setiap kultus, betapapun mulianya slogan yang dibawa, selalu berbahaya.
Mari kita luruskan satu hal: aktivisme bukan profesi suci. Ia adalah pilihan. Pilihan sadar. Pilihan yang, sejak awal, mengandung konsekuensi.
Seorang aktivis yang bergerak di isu demokrasi, HAM, atau demiliterisasi, tidak sedang berjalan di taman bunga. Ia sedang masuk ke ruang yang penuh benturan kepentingan, penuh tarik-menarik kekuasaan, penuh risiko.
Lalu mengapa ketika risiko itu muncul, publik dipaksa untuk bersimpati secara sepihak?
Mengapa narasi yang dibangun selalu hitam-putih: aktivis sebagai korban, negara sebagai pelaku?
Apakah ini membantu memahami persoalan? Atau justru menyederhanakan realitas yang kompleks?
Kekuasaan, sesungguhnya punya banyak dinding. Dan aktivis sering kali hanya menunjuk satu dinding — yang kebetulan sedang ingin mereka dobrak.
Padahal di balik dinding itu, ada dinding lain: stabilitas nasional, kepentingan ekonomi, tekanan geopolitik, bahkan konflik horizontal di masyarakat sendiri. NEGARA tidak berdiri di satu kaki. Ia tidak bisa hanya mendengar satu suara, sekeras apa pun suara itu diteriakkan.
Di sinilah problem utama glorifikasi aktivis: ia menciptakan ilusi moral tunggal. Seolah-olah aktivis selalu benar, dan negara selalu salah.
Seolah-olah tekanan adalah bentuk kepedulian, sementara kehati-hatian negara dianggap sebagai pembangkangan terhadap nilai universal. Padahal realitasnya tidak sesederhana itu.
Kita juga tidak bisa menutup mata bahwa sebagian aktivisme hari ini tidak steril dari kepentingan global. Isu HAM, demokrasi, dan demiliterisasi adalah isu universal — benar. Tapi juga menjadi instrumen geopolitik —ini juga fakta.
Dari Asia Selatan hingga Amerika Latin, pola ini berulang: tekanan melalui isu moral universal, diikuti delegitimasi pemerintah, anarki kerusuhan, lalu intervensi – upaya menghancurkan pemerintahan — langsung atau tidak langsung.
Apakah semua aktivis bagian dari skenario itu? Tentu tidak. Tapi apakah kemungkinan itu ada? Jelas ada.
Dan di sinilah publik harus cerdas, bukan larut dalam romantisme perlawanan. AKTIVIS bukan nabi. Mereka bisa salah. Mereka bisa bias. Mereka bisa membawa agenda — baik yang mereka sadari maupun tidak.
Sementara itu, negara memiliki mandat yang jauh lebih kompleks. Ia tidak hanya mengurus idealisme, tapi juga realitas: keamanan, ekonomi, persatuan, bahkan potensi konflik yang tidak selalu terlihat di permukaan.
Lalu, apakah negara harus tunduk pada tekanan aktivis? Tidak. Negara berkewajiban mendengar? Ya. Menimbang? Ya. Tapi mengikuti? Tidak selalu. Jika setiap tekanan diikuti, maka yang terjadi bukan demokrasi, melainkan anarki yang terbungkus moralitas.
Di titik ini, kita perlu jujur: banyak aktivis hari ini tidak lagi sekadar memberi masukan. Mereka menekan. Mereka memaksa.
Mereka membangun opini publik sedemikian rupa agar pemerintah tidak punya ruang selain mengikuti.
Dengan begitu, ini bukan dialog. Ini dominasi dengan cara berbeda. Dan ketika dominasi itu dibungkus dengan istilah “demokrasi” atau “HAM”, publik sering kali enggan mengkritik. Takut dianggap anti-demokrasi. Takut dicap tidak berpihak pada kemanusiaan.
Padahal justru di situlah letak jebakannya. Demokrasi bukan hanya soal kebebasan berbicara, tapi juga soal keseimbangan.
HAM bukan hanya soal individu, tapi juga soal kolektivitas. Demiliterisasi bukan hanya soal mengurangi peran militer, tapi juga memastikan negara tetap punya daya tahan.
Apakah aktivis mempertimbangkan semua itu? Atau hanya fokus pada satu narasi yang paling mudah dijual?
Aktifis disiram air keras memang mengerikan. Bagaimana dengan pilot yang diculik dan ditembak KKB ? Tenaga nakes pendatang yang dibunuh sadis, guru guru yang dianiaya dan sekolah yang dibakar di Papua? Aparat yang mengamankan mereka dan mengejar para pelaku berguguran satu per satu. Mana suara para aktivis HAM?
Menolak glorifikasi aktivis bukan berarti membungkam kritik. Tapi menempatkan mereka secara proporsional: sebagai bagian dari ekosistem demokrasi, bukan sebagai pusatnya.
Karena ketika satu kelompok — siapa pun itu — mulai diposisikan sebagai kebenaran mutlak, maka pada saat itu pula, demokrasi mulai kehilangan akalnya. (*Kop/MasTe/Lpn6)
