OPINI | POLITIK
“Pemerintahan Prabowo pada tahun pertamanya menunjukkan jurang lebar antara janji besar dengan realitas kebijakan. Solusi sejati bukan tambal sulam teknokratis, melainkan penerapan sistem Islam yang menegakkan keadilan fiskal, transparansi Baitul Mal dan arah pembangunan berbasis maqashid syariah.”
Oleh : Amrullah Andi Faisal
ULANG tahun kekuasaan bukan pesta, tapi cermin yang menampakkan retakan kebijakan. Mahasiswa turun bukan karena nostalgia Reformasi, melainkan akumulasi
kekecewaan. Mereka menuntut akuntabilitas setelah serangkaian kebijakan yang gagal, menimbulkan korban, serta menyalakan kemarahan publik. Kegagalan ini bukan hanya teknis, tapi juga moral. Kepemimpinan yang makin berjarak dari jeritanbrakyat kecil
Program andalan Makanan Bergizi Gratis dijanjikan sebagai solusi stunting dan penguat produksi lokal. Namun realitasnya jauh panggang dari api. Implementasi tergesa, pengadaan amburadul dan pengawasan lemah. Akibatnya, ribuan warga keracunan.
Data Reuters (15 Oktober 2025) mencatat sekitar 6.000 orang terdampak dalam 70 insiden, dua pertiga di antaranya sejak Agustus. Ini bukan sekadar salah kelola logistik, tetapi bukti nyata tata kelola proyek publik yang abai terhadap keselamatan rakyat. Program yang digadang-gadang sebagai penyelamat, justru berubah menjadi sumber bencana kesehatan.
Restrukturisasi anggaran menambah luka. Kebijakan ini memangkas belanja pendidikan demi membiayai program populistis. Padahal pendidikan adalah hak dasar dan pondasi peradaban. Reuters (10 Oktober 2025) mencatat pengalihan dana hingga US$19 miliar ke program MBG dilakukan dengan memangkas sektor pendidikan jangka panjang. Gelombang protes “Indonesia Gelap” pun pecah. Tanda kecemasan publik atas pergeseran prioritas negara. Ini bukan efisiensi fiskal, melainkan pengkhianatan terhadap masa depan bangsa.
Pelibatan militer dalam distribusi pangan kian memperuncing kontroversi. Penggunaan aparat bersenjata untuk urusan sipil membuka ruang bagi normalisasi peran militer yang seharusnya dibatasi. Prinsip supremasi sipil yang diperjuangkan pasca-Reformasi terkikis pelan-pelan. Reuters (16 Oktober 2025) menyoroti pelibatan tentara di tengah ketegangan politik, yang justru memperkuat kesan otoritarian.
Lebih parah, respons aparat terhadap demonstrasi menunjukkan wajah represif. ABC News (18 Oktober 2025) melaporkan ratusan mahasiswa ditahan sejak Agustus, disertai penggunaan kekuatan berlebihan. Kritik publik dipadamkan, bukan dijawab dengan perbaikan. Pemolisian yang menakut-nakuti rakyat jelas bertentangan dengan semangat demokrasi yang menjunjung kebebasan berpendapat.
Ini bukan sekadar salah urus proyek, tapi krisis kepemimpinan moral. Pemerintahan yang demokratis semestinya berpihak pada mustadh’afin (kaum tertindas) dan bertanggung jawab di hadapan rakyat, bukan pada kepentingan politik sesaat. Publik menuntut jawaban. Siapa bertanggung jawab atas kegagalan MBG yang mengorbankan kesehatan rakyat? Bagaimana audit menyeluruh dan revisi kebijakan akan dilakukan? Tak cukup janji perbaikan. Butuh sanksi administratif, perombakan kelembagaan, serta pembenahan struktural total.
Solusi Islam Sistemik
Kegagalan fiskal yang berujung pada pemotongan pendidikan hanya bisa diatasi dengan mekanisme keuangan Islam yang adil dan stabil. Zakat, sedekah terstruktur, dan waqaf produktif harus menjadi sumber pendanaan utama program sosial. Bukan utang atau pemotongan sektor vital. Studi ResearchGate (2025) menunjukkan konsep waqaf produktif mampu menggerakkan aset komunitas untuk membiayai kebutuhan sosial secara mandiri dan berkelanjutan.
Dalam tata kelola publik Islam, Baitul Mal berfungsi sebagai lembaga penerima, pengatur, serta pendistribusi dana publik yang transparan dan dapat diaudit publik. Pengawasan dilakukan lembaga Hisbah modern, yang memadukan audit forensik, kepatuhan syariah dan partisipasi komunitas. Setiap rupiah amanah dipastikan tersalur tepat sasaran.
Dari sisi kelembagaan, prinsip syura (musyawarah publik) wajib ditegakkan. Setiap program besar harus melewati konsultasi masyarakat, uji coba terbatas, serta evaluasi berbasis bukti sebelum diterapkan secara nasional. Peran militer dibatasi hanya untuk keadaan darurat yang jelas definisinya, serta tetap di bawah kendali sipil.
Sebagaimana rekomendasi Tinjauan Kebijakan Reuters (Oktober 2025). Secara ideologis, arah pembangunan harus kembali ke maqashid syariah. Menjaga nyawa (hifz an-nafs), agama (hifz ad-din), akal, keturunan dan harta. Negara yang mengorbankan pendidikan dan keselamatan rakyat demi proyek politik telah menyimpang dari prinsip ini. Institut Lowy (September 2025) menegaskan kebijakan publik harus berbasis nilai dan kemaslahatan, bukan sekadar angka pertumbuhan ekonomi.
Prabowo diberi mandat besar. Kini saatnya membuktikan janji bukan dengan slogan, tapi dengan reformasi nyata. Audit publik atas MBG, pendanaan alternatif berbasis zakat dan waqf, pembentukan lembaga kontrol sipil yang kuat, pembatasan tegas peran militer, serta pengembalian prioritas anggaran ke pendidikan.
Rakyat tak butuh eksperimen berisiko, melainkan tata kelola yang menyejahterakan. Negara yang amanah hanya lahir dari sistem yang bersumber pada wahyu. Bukan dari ambisi politik manusia.
Rujukan :
[1] Reuters, 10–17 Oktober 2025: Laporan aksi mahasiswa, data keracunan MBG
(6.000 terdampak, 70 insiden), pengalihan dana US$19 miliar dan pelibatan militer.
[2] ABC News, 18 Oktober 2025: Penahanan ratusan mahasiswa dan dugaan pelanggaran hak sipil.
[3] CNA, 14 Oktober 2025: Analisis tata kelola MBG dan rekomendasi audit publik.
[4] ResearchGate, 2025: Studi pendanaan sosial berbasis zakat, waqf produktif dan lembaga Hisbah.
[5] Lowy Institute, September 2025: Analisis kebijakan publik berbasis maqashid syariah dan partisipasi sipil. (**)
*Penulis Adalah Kolumnis Publik di Sinjai
