POLITIK
“Kami wajib melayani dan mengamankan agar aspirasi bisa tersampaikan. Tapi juga harus menjaga ketertiban dan menghormati hak pengguna jalan, maupun masyarakat lain,”
Samarinda | KALTIM | Lapan6Online : Ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat di Kalimantan Timur dijadwalkan akan menggelar aksi pada Senin, 21 April 2026 mendatang.
Berdasarkan keterangan koordinator lapangan, aksi tersebut rencananya dipusatkan di Kota Samarinda dengan titik kumpul di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Massa aksi diperkirakan berasal dari gabungan organisasi masyarakat, mahasiswa, dan serikat pekerja.
Aksi unjuk rasa direncanakan berlangsung di dua lokasi utama, yakni Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kaltim.
Adapun tuntutan yang akan disuarakan masih dirumuskan oleh perwakilan masing-masing elemen. Koordinator aksi menyatakan bahwa aksi akan berjalan damai dan tertib.
“Kami sudah mengirimkan surat pemberitahuan ke Polresta Samarinda. Komitmen kami, aksi ini damai dan tidak anarkis,” ujarnya saat dikonfirmasi, Sabtu (19/4/2026).
Sementara itu pihak kepolisian setempat menyebut telah menerima pemberitahuan rencana aksi tersebut. Kabid Humas Polda Kaltim mengatakan, aparat akan melakukan pengamanan sesuai SOP untuk memastikan aksi berjalan kondusif.
“Kami imbau peserta aksi menjaga ketertiban dan tidak terprovokasi,” katanya.Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemprov Kaltim belum memberikan keterangan resmi terkait rencana aksi 21 April tersebut.
Masyarakat diimbau untuk menghindari kawasan sekitar titik aksi pada hari pelaksanaan guna mengurangi kepadatan lalu lintas.
Polda Kaltim Siap Siaga
Poldal Kalimantan Timur menyiapkan pengamanan besar, untuk mengawal rencana aksi unjuk rasa pada 21 April mendatang di Kota Samarinda.
Polda Kalimantan Timur menyiapkan sekitar 1.700 personel untuk mengamankan aksi unjuk rasa 21 April di Samarinda, dengan mengedepankan pendekatan humanis, preventif, dan preemtif guna memastikan aspirasi masyarakat, tetap tersampaikan tanpa mengganggu ketertiban umum.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kaltim, Inspektur Jenderal (Irjen) Endar Priantoro, mengatakan, sebanyak sekitar 1.700 personel akan dikerahkan, melibatkan unsur kepolisian, TNI, Satpol PP, hingga instansi terkait lainnya.
“Dari sisi personel, peralatan, hingga sistem pengamanan sudah kami siapkan. Kami mengedepankan pendekatan humanis, preemtif, dan preventif,” ujarnya, Jumat (17/4/2026).
Massa dijadwalkan memulai aksi di DPRD pada pagi hari, sebelum melanjutkan ke Kantor Gubernur. Kedua titik ini menjadi prioritas pengamanan aparat.
Endar menegaskan, bahwa pihaknya menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, sebagaimana dijamin undang-undang. Namun, ia mengingatkan pentingnya menjaga ketertiban dan menghormati hak masyarakat lainnya.
“Kami wajib melayani dan mengamankan agar aspirasi bisa tersampaikan. Tapi juga harus menjaga ketertiban dan menghormati hak pengguna jalan, maupun masyarakat lain,” katanya.
Kapolda juga mengingatkan potensi adanya pihak, yang mencoba memanfaatkan aksi untuk kepentingan lain.
Ia meminta seluruh peserta aksi saling menjaga dan mengawasi, agar tidak ada penyusup yang dapat memicu kericuhan.
“Jangan sampai ada pihak yang punya kepentingan lain, dan menunggangi aksi sehingga berubah menjadi hal negatif,” tegasnya.
Polda Kaltim juga membuka ruang fasilitasi bagi perwakilan massa untuk menyampaikan aspirasi, secara langsung kepada pihak yang dituju, termasuk DPRD maupun pemerintah provinsi.
“Kalau ingin bertemu, tentu akan kita fasilitasi. Tapi melalui perwakilan agar penyampaian lebih efektif,” jelasnya.
Selain itu, Endar mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi di media sosial yang belum tentu benar.
Polda Kaltim, telah menyiapkan tim patroli siber untuk memantau potensi pelanggaran, namun tetap mengedepankan edukasi kepada masyarakat.
“Gunakan media sosial secara bijak. Jangan sampai terjadi disinformasi yang memicu gangguan keamanan,” pungkasnya.
LP3K-RI Kawal Aksi 21 April 2026
Lembaga Pendidikan Pencegahan&Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (LP3K-RI) Kalimantan Timur menyatakan akan mengawal jalannya aksi massa yang dijadwalkan digelar di Samarinda pada Senin, 21 April 2026.
Nuruddin, Ketua DPD LP3K-RI Kalimantan Timur menegaskan, pihaknya akan turun langsung ke lapangan untuk memastikan aksi berjalan damai, tertib, dan sesuai aturan.
“Kami hadir sebagai bagian dari masyarakat sipil yang mengawal aspirasi rakyat. Tugas kami memantau agar penyampaian pendapat di muka umum tidak ditunggangi dan tidak keluar dari koridor hukum,” ujarnya, pada Minggu (19/4/2026).
LP3K-RI menyebut akan membentuk tim pemantau yang berkoordinasi dengan aparat kepolisian, panitia aksi, dan pemerintah daerah. Fokus pemantauan meliputi keamanan peserta aksi, ketertiban umum, serta memastikan tidak ada tindakan provokatif dari pihak manapun.
“Kami juga mengimbau seluruh peserta aksi untuk menjaga kondusifitas Kota Samarinda. Sampaikan aspirasi dengan santun, tanpa merusak fasilitas umum,” tambahnya.
Pihak Polda Kaltim menyambut baik keterlibatan LP3K-RI dalam pengawalan aksi.
“Semakin banyak elemen yang ikut menjaga ketertiban, semakin baik. Prinsipnya, kami fasilitasi penyampaian pendapat selama sesuai UU,” kata perwakilan kepolisian. Aksi 21 April di Samarinda sebelumnya diinformasikan akan diikuti ribuan massa dari berbagai elemen masyarakat. LP3K-RI berharap seluruh pihak dapat menahan diri dan mengedepankan dialog. (*BM/Lpn6)
