OPINI | POLITIK
“Aksi massa, janji manis, revisi aturan, lalu pengkhianatan baru. Sama halnya dengan menambal genteng bocor di rumah yang fondasinya sudah rapuh,”
Oleh : Amrullah Andi Faisal
Luka Masih Menganga
28 AGUSTUS 2025 baru saja berlalu, luka akibat tragedi di depan Dewan Perwakilan Rakyat RI masih terasa. Seorang pengemudi ojek online meregang nyawa setelah tertabrak kendaraan taktis Brimob, meninggalkan keluarga yang berduka, sekaligus menyalakan amarah di dada rakyat. Peristiwa itu lebih sekadar kecelakaan dalam aksi massa, juga gambaran betapa murahnya nyawa rakyat kecil di negeri ini.
Sehari setelahnya, 29 Agustus 2025, kemarahan publik kian memuncak. Massa di Makassar menyerbu gedung DPR Daerah lalu membakarnya. Empat warga sipil tewas oleh amuk massa ini.
Api itu bukan hanya kobaran fisik, tapi juga simbol dari ketidakpuasan rakyat yang telah lama terpendam. Dari Jakarta sampai Makassar, buruh hingga ojol, suara rakyat kini menjelma menjadi letupan amarah terhadap sistem yang dianggap tidak lagi menghadirkan keadilan.
Luka ini menegaskan kembali yang sudah pernah saya tulis sebelumnya. Regulasi tambal-sulam tak pernah mampu melindungi rakyat. Kapitalisme hanya memoles ketidakadilan dengan bahasa hukum, sementara akar persoalan tetap tak tersentuh.
Negara yang Absen, Aparat yang Beringas
Demo 28 Agustus memperlihatkan wajah asli hubungan antara negara, rakyat dan modal. Saat rakyat bersuara menuntut keadilan, negara hadir bukan dengan solusi, melainkan dengan aparat bersenjata lengkap. Polisi berubah menjadi tameng kepentingan penguasa dan pemodal, bukan pelindung rakyat.
Tragedi ini bukan kasus tunggal. Kita bisa menengok ke belakang. Buruh yang tewas di masa Orde Baru, petani yang dikriminalisasi karena menolak tambang, hingga mahasiswa yang digebuk karena menolak Undang-Undang Cipta Kerja. Polanya sama, negara selalu berada di sisi yang salah.
Ketika rakyat Makassar meluapkan amarah dengan membakar gedung DPRD, itu adalah puncak frustrasi karena suara mereka tak pernah didengar. Gedung yang seharusnya menjadi simbol wakil rakyat berubah menjadi abu, sebab rakyat merasa terlalu lama dikhianati.
Reformasi yang Mandek
Sejak 1998, rakyat menaruh harapan bahwa reformasi akan melahirkan pemerintahan pro-rakyat. Namun lebih dari dua dekade berjalan, buruh tetap harus turun ke jalan setiap kali harga naik atau aturan baru muncul. Outsourcing masih ada dan kontrak kerja tetap merajalela. Upah tetap rendah, serta harga kebutuhan pokok kian melambung.
Reformasi tidak pernah menyentuh akar persoalan. Karena masalah utama bukan soal siapa yang berkuasa, melainkan sistem yang menopang negara ini. Kapitalisme-sekuler adalah mesin yang melanggengkan ketidakadilan. Selama sistem itu masih berlaku, buruh akan tetap menderita, tak peduli siapa yang menjadi presiden dan anggota DPR.
Darah Ojol dan Api DPRD: Titik Balik
Kematian seorang ojol di depan DPR dan kobaran api yang melalap gedung DPRD Makassar seharusnya menjadi titik balik kesadaran umat. Kedua peristiwa itu adalah cermin bahwa kapitalisme bukan hanya gagal, tapi juga melahirkan tragedi dan ledakan amarah sosial yang tak terbendung.
Apabila buruh, ojol, mahasiswa dan rakyat jelata hanya menuntut perubahan kecil, maka siklus penderitaan akan terus berlangsung. Aksi massa, janji manis, revisi aturan, lalu pengkhianatan baru. Sama halnya dengan menambal genteng bocor di rumah yang fondasinya sudah rapuh.
Darah yang tumpah dan gedung yang terbakar harus menjadi pengingat. Perjuangan bukan lagi soal mengubah pasal undang-undang, tapi mengganti sistem secara menyeluruh.
Islam Memberi Jalan
Islam tidak berhenti hanya pada seruan moral atau kritik sosial. Islam menyediakan sistem kehidupan yang sempurna, termasuk solusi untuk masalah ketenagakerjaan dan perlindungan bagi rakyat kecil.
Dalam sistem Khilafah, hubungan kerja berlangsung jelas dan adil. Akad ijarah atau syirkah (kemitraan) dijalankan sesuai syariat. Tidak ada outsourcing, kontrak sepihak, atau eksploitasi algoritma digital.
Upah ditetapkan sesuai kebutuhan hidup. Negara menjamin standar upah layak, cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya.
Kebutuhan pokok dijamin negara. Pendidikan, kesehatan dan keamanan menjadi tanggungan negara sehingga pekerja tidak terbebani biaya hidup yang mencekik.
Sumber daya alam dikelola untuk kepentingan rakyat. Tambang, listrik, bahan bakar minyak dan sumber daya alam penting lainnya bukan milik oligarki. Tetapi milik umum yang dikelola negara. Dengan itu, beban rakyat berkurang dan lapangan kerja terbuka.
Negara hadir sebagai pelindung rakyat, bukan aparat oligarki. Fungsinya adalah mengayomi, bukan menindas. Aparat bertugas menjaga rakyat, bukan kepentingan modal.
Saatnya Memilih Jalan
Tragedi berdarah ojol di depan DPR dan kobaran api di DPRD Makassar adalah tamparan keras bagi kesadaran kita. Jika rakyat hanya menganggapnya sebagai berita sesaat, tragedi serupa akan terulang. Namun jika dua peristiwa itu membangkitkan kesadaran untuk menolak kapitalisme dan menegakkan Islam, maka itu akan menjadi awal sejarah baru.
Buruh dan umat kini dihadapkan pada pilihan. Terus terjebak dalam lingkaran kapitalisme, atau berani melangkah menuju sistem Islam kaffah. Pilihan ini tidak bisa ditunda. Keadilan tidak akan lahir dari DPR, tidak muncul dari regulasi tambal-sulam, melainkan hanya dari penerapan syariah Islam secara menyeluruh. (**)
*Penulis Adalah Kolumnis Publik di Sinjai
