OPINI | POLITIK
“Menjadi pejabat yang jujur dengan sistem kapitalis. Maka sudah seharusnya resolusi tahun 2026 tidak berhenti di kita sebagai rakyat yang harus menjadi rakyat yang baik tapi juga harus sampai pada sistem yang baik,”
Oleh : Milna Herti
MEMASUKI tahun 2026, masyarakat Indonesia tampak sendu dan kurang bersemangat. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, gemerlap pesta kembang api selalu mewarnai ibu kota demi memeriahkan pergantian tahun.
Namun berbeda untuk tahun ini, pesta kembang api di Jakarta untuk menyambut Tahun Baru 2026 tidak diadakan karena Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memilih konsep perayaan yang lebih sederhana, khidmat, dan penuh empati terhadap korban bencana alam, dengan mengedepankan doa bersama dan kegiatan budaya sebagai penggantinya.
Sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama dahsyatnya bencana yang menghantam tiga provinsi pada November tahun lalu, masih menyisakan duka hingga ke tahun baru. Tidak banyak yg berubah walau bulan berganti bulan, tahun berganti tahun.
Semua tentunya sudah berupaya maksimal sesuai porsi masing-masing. Do’a terbaik untuk semua korban dan semoga ketiga provinsi ini segera membaik. Namun momen pergantian tahun adalah momen yang paling tepat untuk kita melakukan refleksi setahun sebelumnya dan resolusi untuk setahun kedepannya.
Terlebih untuk seluruh program-program atau kebijakan penguasa terhadap rakyat. Mengapa kita mesti melakukan evaluasi terhadap seluruh kebijakan publik, ini dikarenakan nasib kita seluruh rakyat Indonesia akan di tentukan dari kebijakan-kebijakan tersebut.
Dimulai dari Januari kita dikejutkan dengan kebijakan terkait kenaikan pajak
Sebagaimana diberitakan Kompas.com (2/1/2025), pada awal 2025, pemerintah mulai memberlakukan PPN 12 persen untuk barang mewah yang sebelumnya termasuk PPnBM. Di lanjutkan dengan Polemik gas elpiji 3 kilogram.Aturan mendadak itu memicu kelangkaan, antrian panjang, hingga insiden warga meninggal saat menunggu gas, seperti diberitakan Kompas.com (3/2/2025).
Efisiensi Anggaran Pemerintah: Pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah yang dimulai sejak Januari 2025 berdampak pada berbagai sektor seperti restoran, perhotelan, dan transportasi, serta menyebabkan pemotongan anggaran di beberapa bidang, yang dinilai menimbulkan kekhawatiran.
Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Adanya perubahan aturan dan kenaikan PBB pada Agustus 2025 juga menjadi perhatian dan perdebatan di masyarakat.
Kebijakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan
Revisi UU Tentara Nasional Indonesia (TNI): RUU TNI yang direvisi memicu demonstrasi besar-besaran pada Maret 2025. Salah satu poin kontroversial adalah peningkatan jumlah posisi sipil yang diperbolehkan dipegang oleh perwira TNI aktif.
Izin Tambang untuk Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Keagamaan: Pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada ormas keagamaan juga menjadi kebijakan yang dianggap kontroversial dan menuai kritik publik.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) tentang Penyiaran: Perppu ini juga menjadi salah satu dari delapan kebijakan yang memicu protes besar-besaran dari masyarakat.
Secara umum, banyak dari kebijakan di atas yang dianggap “mencla-mencle” atau tidak konsisten dalam penerapannya, yang semakin menambah ketidakpastian dan keresahan di kalangan masyarakat. Namun apalah arti keresahan masyarakat pejabat seolah tak peduli.
Hal ini sebenarnya lazim dikarenakan sistem yang diterapkan di Indonesia adalah sistem kapitalis sekuler. Dimana pada prinsipnya sistem ini mendukung para Capital sebagaimana namanya yaitu kapitalis sebagai penguasa. Sekuler yaitu cara mengatur rakyat dengan aqidah atau sudut pandang pemisahan agama dari kehidupan sehingga, tidak dikenal salah atau benar sesuai pandangan Tuhan Yang Maha Esa dikarenakan tujuan utama mereka bukan maunya Tuhan atau Ridhonya Allah melainkan materi semata.
Maka dalam pandangan sistem ini, agama hanya ritual saja. Sebatas simbolik bagi penganut masing-masing. Maka seluruh kebijakan yang lahir dari sistem hanya akan menguntungkan lara kapitalis secara materi.
Maka sangat niscaya juga dengan sistem ini lahir praktik-praktik korup sebagaimana yang selama ini telah dipertontonkan oleh para pejabat kita. Masih segar juga di ingatan kita bagaimana bencana di Sumatera justru melambangkan kerakusan para oligarki. Kita melihat bagaimana hutan digunduli dengan cara deforestasi tanpa peduli dampak terhadap lingkungan.
Izin penerbangan di obral sesuai kesepakatan antara pengusaha dan penguasa bahkan yang lebih parah hari ini ada penguasa yang justru sekaligus menjadi pengusahanya. Maka praktik kecurangan semakin besar peluangnya ketika pengusaha tampil sebagai pelaku langsung yaitu penguasa dalam menentukan kebijakan-kebijakan publik.
Kita sudah mendapati kehancuran demi kehancuran dari tahun demi tahun yang telah berlalu tidak pernah ada perubahan yang signifikan kepada kebaikan namun justru merosot menuju kehancuran di setiap tahunnya.
Evaluasi ini harusnya tidak berhenti sebagai evaluasi saja tetapi justru harus ada perubahan. Masyarakat harus tahu bahwa seluruh kebijakan ini lahir dari sistem yang diterapkan, bukan semata-mata daripada kekurangan atau ketidak amanahan individunya.
Artinya sebaik atau sejujur apapun individunya jika aturan main kapitalisme masih diterapkan di negeri ini, maka akan sulit bagi individu tersebut menjadi idealis. Karena kapitalis memiliki aturan main, aturan mainnya adalah materi di atas segala-galanya. Sehingga memang dorongan para penguasa hari ini tidak lain adalah materi.
Akan sulit menjadi amanah, akan sulit memiliki empati dan akan sulit menjadi pejabat yang jujur dengan sistem kapitalis. Maka sudah seharusnya resolusi tahun 2026 tidak berhenti di kita sebagai rakyat yang harus menjadi rakyat yang baik tapi juga harus sampai pada sistem yang baik.
Resolusi tahun 2026 harus sampai kepada akar permasalahan yang terjadi di Indonesia yaitu dari diterapkannya sistem sekuler kapitalisme.
Ada satu sistem pemerintahan yang sudah terbukti berhasil mengatur masyarakat majemuk yaitu masyarakat yang terdiri dari berbagai suku budaya dan agama. Keberhasilannya telah menjadi sejarah, baik di bidang perekonomian, militer, pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Ialah sistem pemerintahan Islam yang diterapkan dalam naungan Khilafah.
Jika kita ingin kebaikan atau perubahan yang Hakiki dan menyentuh seluruh permasalahan masyarakat hari ini, maka tidak ada opsi lain selain diterapkannya sistem Islam secara menyeluruh untuk mengatur seluruh kehidupan bermasyarakat dalam satu negara.
Sejarah telah mencatat Bagaimana Islam berdiri mengatur suatu negara hingga kurang lebih 13 abad lamanya dengan luas kekuasaan yang hampir menguasai 2/3 dunia. Kita mengenal kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, kepemimpinan Umar Bin Khattab, kepemimpinan Abu Bakar radhiallahu anha dari sistem pemerintahan Islam yaitu Khilafah.
Tidak ada yang meragukan tokoh-tokoh kepemimpinan di atas. Bahkan tak sedikit pemimpin hari ini yang menjadikan mereka sebagai ikon untuk kepemimpinan yang mereka jalankan. Padahal Bagaimana mungkin mereka bisa memimpin sama dengan tokoh-tokoh di atas seperti Umar Bin Khattab atau Umar bin Abdul Aziz padahal sistem yang mereka pakai untuk memimpin sama sekali tidak sama.
Maka resolusi 2026 yang paling layak dijadikan target ialah digantinya sistem sekuler kapitalisme dengan sistem Islam dalam naungan Khilafah. sebagaimana janji Allah Keberkahan dari langit dan bumi adalah janji Allah SWT bagi penduduk suatu negeri yang beriman dan bertakwa, yang akan dibukakan pintu-p pintu kebaikan seperti hujan, tanaman subur, rezeki melimpah, keamanan, dan kesejahteraan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. Al-A’raf : Ayat 96
وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرٰٓى اٰمَنُوْا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكٰتٍ مِّنَ السَّمَاۤءِ وَالْاَرْضِ وَلٰكِنْ كَذَّبُوْا فَاَخَذْنٰهُمْ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ٩٦
walau anna ahlal-qurâ âmanû wattaqau lafataḫnâ ‘alaihim barakâtim minas-samâ’i wal-ardli wa lâking kadzdzabû fa akhadznâhum bimâ kânû yaksibûn
Sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, niscaya Kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Akan tetapi, mereka mendustakan (para rasul dan ayat-ayat Kami). Maka, Kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang selalu mereka kerjakan. Wallahu A’lam. (**)
*Penulis Adalah Pegiat Literasi
