OPINI | POLITIK | EKONOMI
“Suka atau tidak warga harus menerima realita bahwasanya tinggal di daerah yang banyak berdiri perusahaan-perusahaan besar tidak bisa menjamin mereka akan mendapat pekerjaan yang memadai,”
Oleh : Rahma Yani, S. Pd
BELAKANGAN ini masalah pengangguran kembali menjadi keluhan warga, khususnya warga Kelurahan Belawan Bahari Lingkungan 11, Kecamatan Belawan. Dikutip dari Tribun Medan, Minggu (22/6/2025) pada saat Bapak Wali Kota Medan berkunjung ke daerah tersebut
Salah seorang warga, Dewati Siregar bertanya kepada Wali Kota medan bapak Rico Waas “Pak Wali mengapa anak-anak kami di Belawan ini sulit dapat pekerjaan?” Warga Keluhkan tentang kondisi di daerah belawan yang memiliki banyak perusahaan tetapi minim lapangan pekerjaan.
menanggapi hal ini Wali Kota Rico Waas mengatakan, semestinya memang perusahaan bisa merekrut pemuda setempat. Dalam kegiatan yang dihadiri oleh sejumlah perangkat daerah di lingkungan pemko tersebut, wali Kota mengatakan, jika ada masalah berkaitan dengan Skill, pemko medan bekerjasama dengan Balai Besar pelatihan Vokasi dan Produktivitas siap memberikan pelatihan agar pemuda setempat siap bekerja.
Namun begitu, suka atau tidak warga harus menerima realita bahwasanya tinggal di daerah yang banyak berdiri perusahaan-perusahaan besar tidak bisa menjamin mereka akan mendapat pekerjaan yang memadai.
Mirisnya mayoritas pengangguran tersebut berasal dari kalangan muda yang masih produktif. Kebutuhan hidup yang mendesak sering kali membuat para pemuda ini tak berpikir panjang dan rela melakukan pekerjaan yang tidak halal demi mendapatkan uang. Ini juga menjadi salah satu penyebab tingginya tingkat kriminalitas. Sebut saja pembegalan, pencurian, perampokan tawuran dan masih banyak tindakan kriminal lainnya. Hal ini jelas memberi dampak yang sangat besar bagi masyarakat dan lingkungan.
Hal ini disebabkan oleh Penerapan sistem ekonomi kapitalis yang menjadi akar masalah maraknya pengangguran. Angka pengangguran mengalami lonjakan yang significant, Banyak pihak beranggapan bahwa penyebab pengangguran terletak pada ketidakcocokan antara keterampilan yang diajarkan di dunia pendidikan dengan kebutuhan perusahaan. Hal ini memicu pemerintah untuk terus menyempurnakan kurikulum pendidikan agar lebih dinamis dan mengikuti trend perkembangan industri.
Pemerintah juga mengadakan berbagai pelatihan dan pengembangan bakat. Tak hanya itu Job fair juga kerap kali diadakan untuk para pencari kerja. Namun pengangguran terus saja meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa program seperti job fair dan pelatihan kerja tidak efektif untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Sistem ekonomi kapitalis tidak mampu menyediakan kesempatan kerja yang layak dan merata bagi seluruh rakyat. Hal itu setidaknya tergambar pada dua hal.
Pertama, sistem kapitalisme memberi kebebasan kepemilikan SDA kepada swasta hingga negara tidak menjadi pengendali industrialisasi utama yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat. Ketika industri-industri itu ada di tangan swasta, yang menjadi fokus mereka bukanlah kesejahteraan pekerja melainkan profit perusahaan.
Hal ini menyebabkan perusahaan enggan merekrut banyak tenaga kerja dan lebih memilih efisiensi biaya melalui kerja kontrak. Karyawan akan sangat dirugikan karena upah yang diberikan relatif rendah dan kapan saja bisa dilakukan pemutusan kerja.
Kedua, ekonomi yang berfokus pada sektor non riil. Dalam sistem ekonomi kapitalisme, uang dianggap sebagai komoditas. Hal ini memunculkan aktivitas ekonomi non riil, seperti bursa efek dan saham, perbankan sistem ribawi, maupun asuransi.
Selain hanya memperkaya pemilik modal, aktivitas ekonomi non riil ini juga tidak menciptakan lapangan pekerjaan secara nyata. Sumber pemasukannya juga tidak jelas. Sungguh sangat disayangkan, karena negara lebih fokus pada pencapaian di sektor non riil ini, sementara sektor ekonomi riil seperti pertanian, perikanan, dan industri berat yang berpotensi menyerap banyak tenaga kerja, akhirnya diabaikan dan dipandang sebelah mata.
Dalam sistem islam negara berperan aktif sebagai pengurus urusan rakyat. “Imam atau Khalifah adalah raa’in atau pengurus rakyat dan dia bertanggung jawab terhadap rakyatnya.” (HR. Ahmad dan Bukhari).
Dengan kata lain negara wajib memenuhi kebutuhan setiap individu, termasuk lapangan pekerjaan. Negara akan mewajibkan kepada para lelaki dewasa yang sehat dan mampu, untuk bekerja. Oleh sebab itu, negara akan menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi warganya.
Baik dengan memberikan modal usaha maupun sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Tak hanya itu, Sistem pendidikan islam akan membekali generasi muda dengan berbagai keahlian dan membentuk generasi yang berkepribadian islam, menguasai ilmu sains dan teknologi serta memiliki tsaqofah islam yang baik.
Ada banyak langkah yang bisa ditempuh oleh daulah islamiyah dalam menciptakan lapangan pekerjaan, di antaranya dengan meningkatkan dan mendatangkan investasi yang halal untuk dikembangkan di sektor riil seperti pertanian, kehutanan, kelautan, dan pertambangan yang banyak membutuhkan pekerja. Negara tidak boleh sama sekali mengembangkan bahkan melirik sektor non riil karena selain haram, sektor ini juga menyebabkan beredarnya uang hanya di antara orang kaya serta menyebabkan ekonomi labil. Allahu a’lam bishawab. (**)
*Penulis Adalah Aktivis Dakwah Alumni FKIP UMSU
