HUKUM
“Jangan biarkan kinerja Kejati Kalbar timpang. Buktikan semangat pemberantasan korupsi dilakukan dari pusat hingga daerah,”
Pontianak l KALBAR l Lapan6Online : Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, melakukan kunjungan kerja ke Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat pada Senin (7/7/2025). Didampingi sejumlah pejabat teras Kejaksaan Agung, kunjungan ini bertujuan memperkuat koordinasi, pengawasan, serta optimalisasi kinerja jajaran Kejaksaan di wilayah Kalbar.
Kepala Kejati Kalbar, Ahelya Abustam SH, MH, beserta jajaran mendampingi langsung rangkaian kegiatan yang meliputi monitoring dan evaluasi di Kejaksaan Negeri Mempawah, Kejari Pontianak, hingga Kejati Kalbar.
“Ini bagian dari komitmen Kejaksaan Agung dalam memperkuat koordinasi dan memastikan pelayanan hukum yang lebih baik di daerah,”kata Kasi Penkum Kejati Kalbar, I Wayan Gedin Arianta SH, MH.
Dalam arahannya, pada Selasa (8/7/2025), Jaksa Agung mengapresiasi capaian Kejati Kalbar, namun mengingatkan tantangan ke depan semakin kompleks.
“Kerja harus lebih efektif, efisien, dan akuntabel,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya mendukung agenda reformasi politik, hukum, dan birokrasi sebagaimana tercantum dalam Asta Cita Presiden 2024–2029 serta visi Indonesia Emas 2045.
Jaksa Agung soroti penyerapan Anggaran dan Kinerja Bidang Per 3 Juli 2025, serapan anggaran Kejati Kalbar tercatat 52,78%, namun ada satuan kerja dengan penyerapan belum optimal.
Jaksa Agung meminta langkah strategis percepatan agar anggaran dimanfaatkan maksimal. Sementara itu, realisasi PNBP telah mencapai 120,59% atau melampaui target.
Di bidang Intelijen, Burhanuddin menekankan program Jaksa Mandiri Pangan dan pengawasan Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan optimalisasi lahan sitaan untuk pertanian.
“Koordinasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan sangat penting,” ujarnya.
Untuk Bidang Pidum, ia menekankan penyelesaian perkara dengan cepat dan adil, mengedepankan hati nurani serta keadilan restoratif. Bidang Pidsus (Tindak Pidana Khusus) diingatkan agar semangat pemberantasan korupsi tidak kalah dengan Kejaksaan Agung.
“Jangan biarkan kinerja Kejati Kalbar timpang. Buktikan semangat pemberantasan korupsi dilakukan dari pusat hingga daerah,” tegasnya.
Bidang Datun juga diminta aktif mendampingi pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD, termasuk dalam proses litigasi maupun non-litigasi.
Sementara itu, Bidang Pengawasan diminta fokus pada kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan pelaporan LHKPN.
Kunjungan kerja Jaksa Agung ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi seluruh insan Adhyaksa di Kalbar untuk terus memberikan pelayanan hukum terbaik bagi masyarakat.
*Yulizar | Lapan6Online
