Masalah utama yang mengakar adalah belum disalurkannya Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I untuk Desa Komis.
Sampang | JAWA TIMUR | Lapan6Online : Roda pemerintahan di Desa Komis, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Jawa Timur, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Sejumlah program strategis, termasuk ketahanan pangan, terancam gagal terealisasi akibat kekosongan kepemimpinan dan terhambatnya pencairan anggaran.
Berdasarkan laporan yang diterima redaksi pada Minggu (31/8/2025), Pj. Kepala Desa Komis disebut sudah hampir satu bulan tidak berada di kantor desa. Akibatnya, proses administrasi dan pengambilan kebijakan menjadi lumpuh total.
Dampak paling terasa dari absennya Pj. Kepala Desa adalah terhambatnya operasional pemerintahan. Salah seorang perangkat desa yang meminta identitasnya tidak disebutkan mengeluhkan kondisi ini. Menurutnya, hak para perangkat desa, yaitu Penghasilan Tetap (Siltap), belum terbayarkan hingga akhir Agustus 2025.
“Bagaimana kami mau bekerja maksimal, Siltap sampai Agustus saja belum terbayar. Padahal ini sudah mau masuk triwulan keempat,” ujarnya saat dihubungi, pada Ahad (31/8/2025).
Ia dan rekan-rekannya khawatir kondisi ini akan terus berlarut-larut. Ketiadaan pimpinan membuat mereka tidak bisa mengambil langkah apa pun untuk mengatasi persoalan administrasi keuangan desa.
Masalah utama yang mengakar adalah belum disalurkannya Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I untuk Desa Komis. Anggaran ini merupakan sumber utama untuk membiayai operasional pemerintahan desa, termasuk pembayaran Siltap dan tunjangan lainnya.
Selain itu, program ketahanan pangan yang dianggarkan melalui Dana Desa juga belum dapat direalisasikan. Padahal, program ini krusial untuk mendukung stabilitas pangan di tingkat desa, terutama di tengah tantangan ekonomi saat ini.
“ADD Tahap I saja belum cair, jadi semua terhambat. Bukan hanya Siltap, program untuk masyarakat seperti ketahanan pangan juga jadi korban,” tambah narasumber tersebut.
Untuk mendapatkan gambaran yang utuh dan berimbang, tim media berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak-pihak terkait. Pesan singkat melalui aplikasi WhatsApp telah dikirimkan kepada Pj. Kepala Desa Komis, namun nomor yang bersangkutan terpantau tidak aktif.
Upaya konfirmasi juga dilayangkan kepada Camat Kedungdung, Moh. Sulhan. Meskipun pesan yang terkirim menunjukkan status terkirim (centang dua), hingga berita ini diturunkan belum ada balasan darinya.
Hingga saat ini, penyebab pasti absennya Pj. Kepala Desa Komis dan alasan belum cairnya ADD Tahap I masih belum terkonfirmasi secara resmi. Kondisi ini meninggalkan ketidakpastian bagi perangkat desa dan masyarakat setempat yang bergantung pada kelancaran program pembangunan. Tim media akan terus berupaya meminta klarifikasi dari Pemerintah Kabupaten Sampang, khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), untuk menindaklanjuti persoalan ini. (*SPL/Red)
