EKONOMI
“Petugas Karantina dan Bea Cukai di kawasan kargo PLBN Entikong mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari para pedagang, penghentian aktivitas ini diperkirakan berlangsung selama dua hingga tiga hari ke depan,”
Entikong | Sanggau | KALBAR | Lapan6Online : Aktivitas perdagangan lintas batas di PLBN Entikong mendadak terhenti total sejak 1 Mei 2026, menyusul diberlakukannya aturan baru oleh pemerintah Sarawak, Malaysia. Kawasan kargo yang biasanya ramai kini tampak lengang tanpa aktivitas ekspor.
Kebijakan baru tersebut mewajibkan seluruh barang yang masuk ke wilayah Malaysia untuk memenuhi standar perdagangan internasional, termasuk pengisian dokumen *Borang K1* serta keharusan melalui pemeriksaan di Inland Port Tebedu. Aturan ini secara langsung memukul aktivitas perdagangan tradisional yang selama ini menjadi denyut ekonomi masyarakat perbatasan.
Sejak hari pertama penerapan, para pedagang tradisional memilih menghentikan sementara aktivitas pengiriman barang ke wilayah Serian, Malaysia. Mereka menilai kebijakan tersebut terlalu mendadak dan memberatkan, terutama bagi pelaku usaha kecil yang belum siap dengan sistem administrasi perdagangan internasional.
Petugas Karantina dan Bea Cukai di kawasan kargo PLBN Entikong mengungkapkan bahwa berdasarkan informasi dari para pedagang, penghentian aktivitas ini diperkirakan berlangsung selama dua hingga tiga hari ke depan.
“Para pedagang untuk sementara memilih tidak beroperasi sebagai bentuk penyesuaian terhadap aturan baru dari pihak Malaysia,” ujar salah satu petugas di lapangan.
Kekecewaan pun mencuat di kalangan pedagang. Mereka meluapkan protes dengan cara menghentikan aktivitas ekspor, sebagai sinyal keberatan terhadap pengetatan regulasi yang dinilai mempersulit jalur perdagangan tradisional lintas batas.
Situasi ini menjadi pukulan bagi ekonomi kawasan perbatasan, mengingat PLBN Entikong selama ini menjadi salah satu jalur utama distribusi barang antara Indonesia dan Malaysia. Jika kondisi ini berlarut, dikhawatirkan akan berdampak pada pendapatan masyarakat serta stabilitas ekonomi lokal. (*Saepul/Lpn6)
