OPINI | POLITIK
“Telah banyak saran, kritik, bahkan anjuran untuk menghentikan program tersebut dengan alasan kondisi anggaran negara yang dinilai semakin terbatas. Hingga muncul pertanyaan di tengah masyarakat, apakah program ini benar-benar ditujukan untuk kesejahteraan rakyat,”
Oleh : Aktif Suhartini, S.Pd.I.,
MENJADI pertanyaan besar ketika sikap Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, dinilai tidak mau mendengar atau lebih tepatnya tetap mempertahankan program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang merupakan program andalan dalam masa kepemimpinannya.
Padahal, telah banyak saran, kritik, bahkan anjuran untuk menghentikan program tersebut dengan alasan kondisi anggaran negara yang dinilai semakin terbatas. Hingga muncul pertanyaan di tengah masyarakat, apakah program ini benar-benar ditujukan untuk kesejahteraan rakyat, atau justru berpotensi menjadi proyek yang menguntungkan pihak tertentu dalam sistem yang bercorak sekuler kapitalis?
Sesungguhnya niatan Pak Presiden sangatlah mulia yang bertujuan demi membantu orang tua terutama seorang ibu di setiap paginya tidak lagi perlu menyiapkan sarapan untuk anaknya, membantu penghematan atau mengurangi biaya pengeluaran belanja sarapan pagi. Juga berharap program ini sebagai solusi mengatasi stunting dengan tujuan mencerdaskan anak bangsa.
Maka, demi membiayai program MBG, pemerintah telah menggunakan 44 persen dari anggaran pendidikan 2026, yaitu sebesar Rp335 triliun. Bahkan, banyak dana sana-sini dipangkas. Tak berhenti sampai di sini, berdalih untuk operasionalisasi Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), motor listrik diadakan dengan harga hampir Rp50 juta per unitnya. Dari total 25.000 yang dipesan pada 2025, 21.801 sudah tersedia (kompas.com, 8/4/2026).
Jika dilihat, program ini terkesan dipaksakan tanpa melihat kemampuan negara. Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi ini dapat dikategorikan sebagai over-engineering, yakni penggunaan solusi yang terlalu kompleks dan mahal untuk masalah yang sebenarnya dapat diselesaikan dengan pendekatan yang lebih sederhana dan hemat biaya. Mengapa demikian ….? Karena anak-anak yang menerima MBG bukan saja hanya dari golongan masyarakat yang tidak mampu, yang mampu juga mendapatkannya, namun mereka yang terketegori mampu banyak yang menolak pembagian MBG ini yang akhirnya mubazir.
Yang menjadi pertanyaan, apakah alokasi MBG bisa mencapai sasaran yaitu hanya diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan, sehingga dana yang dibutuhkan untuk program MBG tidak terlampau membengkak? Sementara perihal tujuan membantu penghematan pengeluaran biaya rumah tangga, mengapa tidak dimanfaatkan dana MBG untuk menciptakan lapangan kerja?
Karena, jika kepala rumah tangganya memiliki penghasilan sudah otomatis gizi untuk keluarganya terpenuhi, dan juga anggota keluarga yang butuh makan bergizi tidak hanya terbatas pada anggota keluarga yang berusia sekolah.
Apalagi, program MBG tak henti-hentinya menuai kontroversi. Setidaknya terdapat 33.626 pelajar di Indonesia yang mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG. Temuan ini berdasarkan hasil monitoring Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) sejak awal 2025 hingga April 2026 (kompas.id, 9/4/2026).
Ditambah lagi rencana pengadaan Motor Listrik dan Kaus Kaki untuk Operasional MBG yang dinilai pemborosan di tengah Program Efisiensi Anggaran Negara. Bagaimana tidak membuat heboh para pengamat keuangan dan masyarakat motor listrik belum usai, Badan Gizi Nasional (BGN) kembali menghabiskan anggaran sebesar Rp6,9 miliar rupiah untuk membeli kaus kaki 17.000 pasang. Harga per pasangnya mencapai Rp100.000 menurut e-katalog (inilahkoran.id, 9/4/2026).
Dalam studi kebijakan publik, efektivitas program tidak hanya diukur dari besarnya anggaran, tetapi dari kesesuaian antara tujuan program dan alokasi sumber daya (Dunn, 2018). Selain itu, prinsip value for money menekankan bahwa setiap pengeluaran negara harus memenuhi tiga kriteria utama: ekonomi, efisiensi, dan efektivitas (Mardiasmo, 2018).
Apalagi saat ini negara Indonesia di tengah tekanan ekonomi dan kebutuhan dasar masyarakat yang masih belum merata, pengadaan motor listrik dan kaus kaki bukan sekadar janggal, tapi juga memancing tanda tanya besar. Alih-alih menunjukkan empati dan kehati-hatian, BGN justru dinilai menghamburkan uang negara dengan urgensi yang dipertanyakan. Di mata publik, ini bukan lagi sekadar soal kaus kaki atau motor listrik. Ini tentang kepercayaan yang perlahan terkikis setiap kali anggaran negara digunakan tanpa kejelasan prioritas, wajar saja masyarakat hilang kepercayaan karena mereka membayar pajak untuk mendapat kesejahteraan.
Sesungguhnya bisa dipastikan, pengadaan motor listrik dan kaus kaki untuk operasional program MBG tidak urgen dan pemborosan uang negara. Dengan demikian, pengadaan berbagai hal dalam program MBG perlu ditinjau berdasarkan kontribusinya terhadap tujuan utama, yakni pemenuhan gizi yang aman, berkualitas, dan merata.
Oleh karena itu, persoalan MBG bukan sekadar salah beli motor listrik atau mahalnya kaus kaki. Ini adalah cermin dari cara negara memandang amanah anggaran, apakah benar berpihak pada rakyat, atau justru terjebak pada proyek-proyek besar yang miskin sensitivitas.
Efisiensi bukan hanya soal menghemat, tetapi soal menempatkan prioritas pada yang paling dibutuhkan. Ketika anggaran triliunan rupiah tidak dikelola dengan kehati-hatian, yang tergerus bukan hanya uang negara, tetapi juga kepercayaan publik. Dan kisah pahit ala MBG inilah yang tengah terjadi di negeri penganut sekuler kapitalis. (**)
*Penulis Adalah Anggota Komunitas Muslimah Menulis (KMM) Depok
