OPINI | POLITIK
“Ketika nanti rapat di DPR, saya ketok (palu) tidak perlu ahli gizi, tidak perlu Persagi, yang diperlukan satu tenaga mengawasi gizi. Selesai kalian,”
Oleh : Dimas Supriyanto
ADA satu hal yang selalu mencolok dari politisi yang merasa dekat dengan pusat kekuasaan : mereka mulai percaya bahwa suara mereka lebih penting daripada akal sehat publik.
Itulah yang tampak ketika politisi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal memarahi peserta Forum Konsolidasi SPPG di Bandung, hanya karena peserta itu mengusulkan hal sederhana: jangan sebut “ahli gizi” kalau tenaga yang direkrut bukan berlatar belakang gizi.
Permintaan paling wajar dalam sejarah kebijakan sosial modern. Tapi ditanggapi positif justru meledak kemarahan. “Saya gak suka anak anak muda arogan kayak gini,” responnya. “Mentang mentang kalian dibutuhkan negara kalian bicara undang undang. Pembuat kebijakan itu saya. ” katanya.
“Saya akan ajak rapat BGN. Akan merubah diksi daripada ahli gizi. Satu tenaga pengawas atau tenaga yang mengawasi gizi. Tidak perlu ahli gizi”.
Bahkan Cucun mengatakan posisi ahli gizi bisa digantikan.
“Ketika nanti rapat di DPR, saya ketok (palu) tidak perlu ahli gizi, tidak perlu Persagi, yang diperlukan satu tenaga mengawasi gizi. Selesai kalian,” ujar Cucun dalam video yang beredar. Persagi adalah Persatuan Ahli Gizi.
Ucapan yang menuai respon kontroversial, karena merendahkan dan tidak menghargai peran profesi kesehatan dalam pengawasan gizi di program pemerintah.
DPR punya kewenangan menghapus kebutuhan ahli gizi melalui rapat dan ketukan palu – kata Cucun. Padahal, penyebutan profesi ahli gizi telah diatur dalam peraturan presiden dan berbagai regulasi kesehatan lain.
Ucapan Cucun bukan peristiwa tunggal. Ia berdiri di atas tumpukan contoh. Cucun menemukan tempatnya: ia bukan sekadar insiden verbal, tetapi cerminan dari mentalitas yang melihat jabatan sebagai alat mengontrol, bukan mengabdi.
PKB – partai dimana Cucun berasal – punya catatan panjang kader yang ditangkap, divonis, atau didakwa dalam perkara korupsi: Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi, divonis tujuh tahun penjara dalam kasus korupsi dana hibah KONI. Ia bukan kader sembarangan; ia adalah wajah PKB di kabinet dan simbol kepercayaan politik. Lalu ada Musa Zainuddin, mantan anggota DPR dari fraksi PKB, yang divonis sembilan tahun penjara karena suap proyek jalan di Maluku.
Dalam skala lain, Reyna Usman, tokoh yang dekat dengan lingkar PKB, juga ditahan KPK dalam kasus sistem proteksi TKI yang merugikan negara. Dan yang terbaru, Abdul Wahid, Gubernur Riau dari PKB, ditangkap dalam OTT KPK terkait dugaan pemerasan di proyek infrastruktur.
Ini bukan daftar pendek. Dan tentu bukan daftar yang bikin rakyat bangga. Banyak kader PKB memperlakukan kekuasaan sebagai ‘privilese’ yang dapat digunakan untuk mengatur, menggurui, bahkan memperkaya diri.
JIKA sebuah partai berkali-kali melahirkan kader yang memperlakukan kekuasaan seperti warisan keluarga, jangan heran jika politisi di tingkatan apa pun ikut menulari gaya bicara yang sama : menilai kritik sebagai ancaman, bukan kewajiban demokratis.
Dalam konteks itu, program Makan Bergizi Gratis (MBG) justru membongkar semuanya dengan telanjang. Program ini sangat teknis, sangat membutuhkan profesional, mulai dari rantai pemask (“supply chain”) sampai standar gizi.
Tetapi apa yang muncul dari seorang elite PKB? Bukan apresiasi pada profesionalisme, melainkan alergi pada kritik dan kecenderungan memonopoli tafsir kebijakan. Dan ini terjadi ketika ketua umum mereka sedang menikmati posisi strategis di lingkaran presiden.
Lucu, tapi tidak mengejutkan: semakin dekat ke kekuasaan, semakin jauh dari realitas rakyat.
Padahal, marwah partai politik diukur bukan dari siapa yang dekat dengan istana, tetapi dari bagaimana kadernya memperlakukan publik yang mereka wakili.
Kalau seorang anggota DPR merasa tersinggung hanya karena publik menuntut ketepatan istilah “ahli gizi”, bagaimana ia akan menghadapi kritik lebih serius terhadap anggaran, prioritas kebijakan, atau dugaan penyimpangan?
Ini bukan sekadar soal sikap. Ini soal kapasitas mental. Banyak gejala memperlihatkan bahwa sebagian elite PKB tidak siap hidup dalam ekosistem demokrasi yang sehat.
Maka wajar jika publik bertanya: sebetulnya siapa yang arogan? Rakyat yang meminta ketepatan? Atau politisi yang terlampau nyaman dengan kursi?
Reaksi netizen bukan saja antipati pada Cucun, melainkan kepada lembaga DPR RI. PKB termasuk di dalamnya, tentunya. “Saya sebagai rakyat gak merasa memilih binatang ini, ” demikian komentar akun @NorhansyahNorhansyah di Youtube.
INSIDEN verbal Cucun A. Syamsurijal menunjukkan benang merah yang sama: keakraban dengan kekuasaan membuat mereka lupa bahwa jabatan itu hanyalah mandat, bukan mahkota.
Hari ini mereka dekat istana; besok bisa saja kembali menjadi partai pinggiran. Politik berputar cepat. Dan publik lebih cepat lagi meninggalkan partai yang congkak.
. Di ujung semua ini, kita harus bicara hal yang paling mendasar. Republik ini berdiri di atas pengorbanan pejuang, kerja keras warga, kaum profesional, birokrat baik, ilmuwan, dokter, guru, dan para teknisi lapangan. Mereka yang menjaga republik tanpa banyak bicara bahkan senyap. Dengan integritas yang tidak dipamerkan.
Sementara partai politik—termasuk PKB—hanyalah salah satu elemen demokrasi, bukan penentu eksistensi negara.
Publik akan mengingat PKB bukan partai yang dekat rakyat, tetapi sebagai partai yang dekat kuasa—dan gagal mengelolanya dengan bermartabat.
Kita sama sama tahu, Republik Indonesia berdiri tanpa PKB dan akan tetap berdiri tanpa PKB. Tanpa kehadiran PKB dan arogansi politisinya seperti Cucun – Republik Indonesia akan baik baik saja. (*Kop/MasTe/Lpn6))
