OPINI | POLITIK | MANCANEGARA
“Pengalaman di banyak wilayah konflik menunjukkan bahwa dewan semacam ini sering berfungsi sebagai perpanjangan tangan kekuatan global, bukan representasi kehendak rakyat setempat,”
Oleh : Novia Riawati
SETIAP kali Gaza hancur, dunia selalu datang membawa satu kalimat klise: rekonstruksi. Kata itu terdengar humanis, tapi sering kali menyembunyikan niat yang jauh lebih politis. Kini muncul istilah “New Gaza” lengkap dengan wacana pembentukan Dewan Perdamaian Gaza. Kedengarannya rapi, modern, dan solutif. Tapi justru di situlah alarm harus berbunyi.
Karena sejarah mengajarkan satu hal: penjajahan abad modern jarang datang dengan tank saja. Ia datang dengan proposal, dewan, dana bantuan, dan narasi “demi stabilitas”.
Dari Puing-Puing ke Proyek Geopolitik
Gaza hari ini bukan sekadar wilayah yang hancur, tapi juga wilayah yang dilemahkan secara sistematis. Ketika penduduknya kelelahan secara fisik dan mental, gagasan “membangun ulang” menjadi mudah dijual. Namun pertanyaannya sederhana: siapa yang membangun, dengan syarat apa, dan untuk kepentingan siapa?
Wacana “New Gaza” yang dikaitkan dengan keterlibatan Amerika Serikat dan Israel tidak bisa dibaca sebagai proyek kemanusiaan netral. Dalam politik internasional, tidak ada aktor besar yang bekerja tanpa kepentingan. Rekonstruksi sering kali menjadi pintu masuk kontrol: ekonomi dikendalikan, politik diawasi, dan arah masa depan ditentukan dari luar.
Dewan Perdamaian atau Dewan Kendali?
Pembentukan Dewan Perdamaian Gaza sekilas tampak sebagai jalan tengah: meredam konflik, mengatur transisi, dan menstabilkan kawasan. Tapi stabilitas versi siapa? Pengalaman di banyak wilayah konflik menunjukkan bahwa dewan semacam ini sering berfungsi sebagai perpanjangan tangan kekuatan global, bukan representasi kehendak rakyat setempat.
Ketika negara-negara besar berbicara soal perdamaian, yang sering mereka maksud adalah ketertiban yang menguntungkan. Gaza yang “tenang” tapi tunduk, aman tapi kehilangan kedaulatan, damai tapi terputus dari identitas dan hak historisnya.
Palestina Bukan Lahan Kosong
Masalah mendasar dari narasi “New Gaza” adalah cara ia memperlakukan Palestina seolah-olah lahan kosong yang bisa didesain ulang. Padahal Gaza bukan proyek properti, bukan kota gagal yang butuh manajer baru. Ia adalah tanah dengan sejarah, darah, dan identitas.
Dalam perspektif Islam, perampasan tanah dan penindasan tidak bisa diputihkan dengan jargon pembangunan.
Allah berfirman :
“Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang zalim yang menyebabkan kamu disentuh api neraka.”(QS. Hud: 113)
Ayat ini bukan sekadar nasihat moral, tapi prinsip politik: tidak ada loyalitas kepada kekuasaan yang berdiri di atas kezaliman.
Selama akar masalah Palestina : pendudukan, penjajahan, dan pengusiran tidak diselesaikan, maka setiap skema perdamaian hanyalah jeda konflik. Two-state solution, New Gaza, atau nama apa pun, akan selalu gagal jika keadilan tidak menjadi fondasinya.
Penutup : Jangan Terkecoh Narasi
Gaza tidak butuh “versi baru” yang dikendalikan asing. Gaza butuh kebebasan, kedaulatan, dan keadilan. Dunia boleh menawarkan dana, dewan, dan desain kota futuristik, tapi tanpa pengakuan hak rakyat Palestina, semua itu hanyalah kosmetik politik.
Karena pada akhirnya, perdamaian sejati tidak lahir dari meja perundingan yang timpang, tapi dari runtuhnya kezaliman itu sendiri. Wallahu’alam Bish Shawab. (**)
*Penulis Adalah Aktivis Muslimah
