OPINI | POLITIK | MANCANEGARA
“Menyebut Maduro memimpin dengan tangan besi, bertanggung jawab atas krisis ekonomi dan sosial yang parah, serta dituduh memenjarakan dan menindas lawan politik melalui pemilu yang dianggap tidak bebas dan adil,”
Oleh : Nurhasanah
AWAL 2026 dunia dikejutkan oleh aksi nekat Amerika Serikat (AS), sang kampiun demokrasi, yang menyerang Venezuela, sebuah negara berdaulat di Amerika Selatan. Bukan hanya menyerang secara militer, pasukan AS atas perintah Trump tidak sungkan menculik Presiden Nicolas Maduro dan istrinya di Caracas dengan dalih untuk menegakkan hukum dan membawa Maduro ke pengadilan atas tuduhan terorisme narkotika pada 2020.
Trump juga mengancam, aksi yang dilakukan di Venezuela itu akan diperluas ke negara Amerika Latin lainnya, seperti Kolombia, Kuba, dan Meksiko. Belakangan Greenland yang selama ratusan tahun dibawah kekuasaan Denmark juga tidak luput dari ancamannya.
Kata-kata Trump dalam pidatonya yang menyebut, “Saya tidak butuh hukum internasional,” dan batas terbesar dalam menggunakan kekuasaannya sebagai pemimpin negara hanyalah moralitas pribadinya sendiri, mengungkap dibalik sikap AS selama ini. Inilah cerminan hukum rimba dan menunjukkan tatanan dunia di bawah kepemimpinannya benar-benar sudah tidak bisa diharapkan lagi.
Awal Mula
Sejak periode pertama kepemimpinan Donald Trump pada 2018, AS telah mempertimbangkan serangan terhadap Venezuela untuk menggulingkan Nicolás Maduro, yang dianggap sebagai pemimpin sayap kiri otoriter dan korup. Venezuela sendiri telah lama dilanda krisis ekonomi dan politik akibat ketergantungan pada ekspor minyak serta kelebihan pasokan global sejak 2010-an.
Maduro, yang menjabat sejak 2013 setelah ditunjuk Hugo Chávez, banyak dikritik karena pemerintahan otoriternya. Reuters menyebut Maduro memimpin dengan tangan besi, bertanggung jawab atas krisis ekonomi dan sosial yang parah, serta dituduh memenjarakan dan menindas lawan politik melalui pemilu yang dianggap tidak bebas dan adil.
AS selama bertahun-tahun menekan Maduro dan menyatakannya sebagai pemimpin ilegal. Pemilu presiden 2018 tidak diakui oleh 45 negara, memicu krisis kepresidenan hingga 2023. Pada pemilu 2024, Maduro kembali dinyatakan menang tanpa penghitungan suara transparan, yang dikecam luas sebagai kecurangan.
Oposisi menunjukkan bukti kandidat mereka, Edmundo González, memenangkan mayoritas suara. González kemudian diburu pemerintah, melarikan diri, dan mendapat suaka di Spanyol. Pada Januari 2025, pemerintahan Biden mengakui González sebagai presiden terpilih Venezuela yang sah.
Trump sendiri tidak pernah mengakui kemenangan Maduro, baik pada pemilu 2018 maupun 2024, dan kembali menuduh pemilu Venezuela sarat kecurangan setelah ia kembali menjabat pada 2024.
Eskalasi
Ketegangan antara Trump dan Maduro kembali memanas pada 2025. Pada Agustus, Trump mengerahkan tiga kapal perang AS ke perairan Venezuela. Sebulan kemudian, Washington mengirim lima jet tempur siluman F-35 ke Puerto Rico, wilayah sekutu AS yang berdekatan dengan Venezuela. Sejumlah helikopter dan pesawat Osprey AS juga terlihat di Pangkalan Udara Ceiba.
Di bulan yang sama, militer AS melakukan serangan dan penyergapan terhadap kapal berbendera Venezuela yang menewaskan 11 orang. Washington mengklaim operasi tersebut bagian dari perang melawan kartel narkoba, namun pemerintah Venezuela membantah, menyatakan para korban bukan anggota kartel. Trump bahkan mengumumkan hadiah US$50 juta bagi siapa pun yang dapat menangkap Maduro, yang ditudingnya sebagai dalang jaringan narkoba Venezuela.
Narkoba Jadi Alasan
Sejak Maret 2020, pemerintahan Trump berupaya menjerat Maduro dengan tuduhan terorisme narkoba. Departemen Kehakiman AS menuduh Maduro berkonspirasi dalam perdagangan kokain, tuduhan yang dibantah Caracas.
Pada 2025, AS menetapkan sejumlah kartel, termasuk Tren de Aragua, Sinaloa, dan Kartel Matahari sebagai organisasi teroris asing. Kartel Matahari dituduh dipimpin Maduro, meski ia menolak keras tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai dalih perang narkoba untuk menggulingkan rezimnya. Sejumlah pakar Amerika Latin menilai Kartel Matahari lebih merupakan jaringan korupsi negara ketimbang kartel terorganisir.
Di pertengahan 2025, AS mengeluarkan perintah rahasia untuk menggunakan kekuatan militer terhadap kartel tersebut. Hadiah penangkapan Maduro dinaikkan menjadi US$50 juta, sementara pejabat tinggi AS secara terbuka menyebutnya ancaman keamanan. Namun, laporan media AS mengungkap operasi antinarkoba diduga menjadi kedok untuk strategi penggulingan Maduro.
Sejumlah pihak menilai langkah Trump bertujuan menegaskan dominasi AS di Amerika Latin sekaligus membendung pengaruh Rusia dan Cina yang mendukung Maduro. Trump sendiri pernah menyatakan Venezuela “hampir runtuh” dan secara terbuka menyebut niat AS untuk mengambil alih negara tersebut beserta sumber minyaknya.
Mengungkap Tujuan di Balik Serangan AS
Penangkapan ini menunjukkan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Venezuela dan memperolok otoritas politik negara itu. Tindakan semacam ini bukan kejadian tiba tiba, karena AS selama ini memperlakukan negara negara Amerika Latin sebagai “halaman belakang” yang dianggap berhak diatur sesuai kepentingannya sendiri. Venezuela, sebagai negara dengan cadangan minyak terbukti terbesar di dunia, sekitar 303 miliar barel, memiliki sumber daya yang sangat strategis secara global dan juga cadangan gas alam yang besar (~195 triliun kaki kubik). Karena itu, hubungan dagang Venezuela dengan negara lain seperti China terus berkembang, yang semakin meningkatkan tekanan AS terhadap upaya memperkuat hubungan ekonomi tersebut.
Melalui kedok Tambahan Doktrin Monroe oleh Trump, AS secara agresif memperluas dominasinya di Amerika Selatan, termasuk mengamankan kepentingan materialnya di Venezuela. Strategi Keamanan Nasional pemerintahannya secara eksplisit mengedepankan Trump Corollary (kebijakan AS untuk mempertahankan dominasi di belahan Barat, mencegah pengaruh asing terutama Cina, dan melindungi kepentingan nasional AS) untuk mengembalikan keunggulan AS di belahan Barat. Trump sendiri telah mempromosikan kebangkitan ini sebagai doktrin yang masih hidup dan berfungsi dengan baik.
Strategi Amerika adalah dengan memicu kudeta domestik, menggunakan aset intelijennya, atau menciptakan kekosongan kepemimpinan oleh oposisi militer yang akan diisi oleh salah satu agen AS. Dengan demikian, AS telah memperolok-olok keamanan teritorial dan hak rakyat untuk menjalankan wewenang mereka dalam memilih penguasa.
Pemerintah AS, mencoba membingkai semua ini sebagai penegakan hukum, dengan menuduh Maduro melakukan kejahatan serius dan mendakwanya.
Padahal, begitu kepala negara ditangkap melalui operasi militer dan kekuasaan AS dideklarasikan, itu bukan lagi penegakan hukum, melainkan agresi terang-terangan. AS marah karena Venezuela membantu Rusia dan membuka hubungan perdagangan dengan Cina, tetapi baik Rusia maupun Cina tidak dapat melawan AS.
Jadi, alasan sesungguhnya AS menyerang Venezuela mengokohkan kepemimpinan mereka di benua Amerika, memberikan peringatan kepada pesaing-pesaingnya di wilayah ini, terutama Cina, dan mengendalikan cadangan minyak Venezuela.
Bagaimana mungkin kita masih menerima AS sebagai negara pemimpin dunia? AS bertindak dengan arogansi dan intimidasi yang belum pernah terjadi sebelumnya, menginjak-injak adat istiadat internasional mengenai keamanan negara dan otoritas rakyat. Kita tidak boleh terintimidasi oleh intimidasi tersebut. Bahkan, intimidasi bukanlah tanda kekuatan, melainkan tanda kelemahan AS.
AS tidak lagi memimpin dunia melalui agenda ideologis, baik itu kebebasan, demokrasi, atau hak asasi manusia. “Gaza secara jelas mengungkap kekeliruan agenda dan standar ganda AS. Jadi, di bawah Trump, AS kembali pada kolonialisme terang-terangan, baik militer maupun ekonomi. Ini akan meningkatkan kemungkinan pihak-pihak lain menantang kepentingan AS secara langsung.
Pemikir Prancis Emmanuel Todd dalam bukunya After the Empire: The Breakdown of the American Order (2001) bahwa AS sudah pasti harus berjuang secara politik dan militer untuk mempertahankan hegemoni yang menjadi sangat diperlukan untuk menjaga standar hidupnya. Kita sekarang hidup dalam prediksi mimpi buruk ini.
Butuh Kepemimpinan Penyeimbang
Trump memiliki visi America First melalui slogan “Make America Great Again” (MAGA), yakni menjadikan AS kembali sebagai kekuatan utama dunia dengan memprioritaskan keamanan, ekonomi, dan nilai-nilai nasional dalam setiap kebijakan luar negeri. Namun, ambisi tersebut menghadapi tantangan serius seiring melemahnya dominasi AS akibat kebangkitan ekonomi Cina serta penguatan poros politik global yang melibatkan Rusia, Brasil, Iran, dan negara-negara lain.
Ujung dari semuanya adalah keberlangsungan penjajahan atau hegemoni AS atas dunia, terutama sumber daya, khususnya emas, minyak, dan sebagainya. Dengan posisinya sebagai negara pertama, AS memosisikan diri sebagai polisi dunia yang bisa melakukan apa saja, termasuk menyerang dan turut campur dalam urusan negara lainnya dengan berbagai alasannya.
Pada kasus Venezuela, para kritikus berpendapat, penggulingan Maduro ini bukan semata soal narkoba, melainkan untuk mengambil kendali atas cadangan minyak Venezuela yang sangat besar. AS sejatinya sedang benar-benar menjalankan peran ideologisnya sebagai negara pengusung kapitalisme yang thariqah-nya adalah penjajahan. Alhasil, AS akan melakukan berbagai cara agar penjajahan itu terus berlangsung, meski dunia bersatu untuk menentang.
Namun jika dicermati, arogansi tanpa batas AS dan sekutunya ini sejatinya tidak menunjukkan kekuatan hakiki sistem kepemimpinan kapitalisme global yang dipimpinnya.
Semua seakan powerful karena tidak ada satu pun kekuatan yang bisa menjadi penyeimbang, alih-alih bisa mengalahkan. Ini karena seluruh dunia juga menganut ideologi yang sama dan turut dalam medan permainan yang AS ciptakan. Akhirnya, yang berlaku siapa yang kuat, dia yang menang. Wajar jika muncul istilah negara kapitalis subjek sebagai pemenang dan kapitalis objek sebagai pecundang.
Dari sisi ideologinya sendiri, kapitalisme sejatinya sangat lemah sehingga sistem kepemimpinan dan aturan yang dilahirkannya dipastikan sangat rapuh. Salah satunya karena cacat bawaan yang ada pada asas ideologinya, yakni akidah sekuler yang menafikan peran Tuhan (agama), sekaligus mengagungkan kebebasan dan peran akal manusia yang lemah dan terbatas dalam mengatur seluruh urusan kehidupan.
Asas rusak ini kemudian melahirkan prinsip survival of the fittest yang menjadi sebab munculnya aturan yang sangat destruktif sekaligus menjadi sebab munculnya berbagai kezaliman di muka bumi. (**)
*Penulis Adalah Aktivis Muslimah
